Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

IMF Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Indonesia 4,7 Persen

image-gnews
TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah Bank Dunia, kini giliran Dana Moneter Internasional (IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan Indonesia sepanjang 2015 dari semula 5,2 persen menjadi 4,7%, kian jauh dari target pemerintah sebesar 5,7 persen.

Deputi Direktur Pelaksana IMF Mitsuhiro Furusawa mengatakan revisi tersebut dipicu oleh melemahnya ekspor-impor. “Revisi ini berdasarkan asesmen awal tim ekonomi IMF. Selain turunnya harga komoditas, ekspor juga tidak terlalu kuat,” katanya, Selasa 16 Juni 2015.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), secara kumulatif sepanjang awal tahun hingga Mei 2015 nilai ekspor Indonesia melemah 11,84 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Dalam lima bulan pertama tahun ini, ekspor hanya mencapai US$64,72 miliar.

Sebelumnya, dalam sebuah jumpa pers yang mengiringi laporan Regional Economic Outlook, Wakil Direktur Departemen Asia Pasifik IMF Kalpana Kochhar mengisaratkan pemangkasan. Dia menilai, kontraksi pertumbuhan yang lebih tajam dibandingkan perkiraan semula memicu keraguan perekonomian Indonesia mampu mencapai estimasi awal, yakni 5,2 persen.

Revisi itu persis dengan proyeksi termutakhir Bank Dunia. Pekan lalu, lembaga tersebut juga merilis laporan yang memangkas pertumbuhan global sekaligus merevisi turun proyeksi pertumbuhan Indonesia menjadi 4,7 persen. Selama kuartal I/2015 BPS mencatat perekonomian domestik hanya bertumbuh 4,7 persen.

Namun, Furusawa menuturkan ada potensi perbaikan laju pertumbuhan pada paruh kedua 2015 meski takkan signifikan mengungkit pertumbuhan. “Pada semester kedua, kami memandang ada peningkatan tetapi moderat. Hal ini sangat ditentukan oleh kemampuan mengeksekusi belanja modal, terutama di sektor infrastruktur,” katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kendati demikian, performa penyerapan anggaran pemerintah cenderung rendah. Hingga tengah Mei 2015 total realisasi belanja negara baru mencapai Rp540,5 triliun setara dengan 27,2 persen terhadap pagu APBN Perubahan 2015.

Menanggapi hal itu, Furusawa mengatakan kapasitas penyerapan anggaran dapat dimaksimalkan melalui berbagai strategi a.l. penyederhanaan proses investasi, percepatan akuisisi lahan, dan perbaikan iklim bisnis, serta perencanaan yang matang dan jelas. Dia menggarisbawahi investasi dan keterlibatan swasta menjadi aspek penting untuk mengurangi ketergantungan pemerintah terhadap utang.

Untuk itu, Kepala Kantor Perwakilan IMF untuk Indonesia Benedict Bingham memperingatkan, pemerintah juga harus berhati-hati dalam upayanya mendorong penerimaan pajak. “Kebijakan harus dikomunikasikan dengan baik untuk mengurangi ketidakpastian. Jangan sampai mengganggu iklim bisnis,” katanya.

Menurutnya, serangkaian kebijakan baru bidang perpajakan baru akan berdampak signifikan pada penerimaan dalam jangka waktu menengah.

BISNIS.COM

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Koneksikan Akses Jalan Pesisir Utara ke PIK 2, Pemkab Tangerang Gelontorkan Lebih dari Rp 40 Miliar

1 hari lalu

Salah satu akses dari Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang ke kawasan PIK 2 yang sedang dibangun. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Koneksikan Akses Jalan Pesisir Utara ke PIK 2, Pemkab Tangerang Gelontorkan Lebih dari Rp 40 Miliar

Pemkab Tangerang menggelontorkan dana Rp 40,2 miliar untuk mengkoneksikan akses jalan di wilayah pesisir utara Kabupaten Tangerang ke kawasan PIK 2.


Syarat Rasio Pajak Naik, Jaga Stabilitas Ekonomi

4 hari lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu perdana dengan wakil presidennya Gibran Rakabuming Raka hari ini, Jumat 22 Maret 2024. Dok Tim Prabowo
Syarat Rasio Pajak Naik, Jaga Stabilitas Ekonomi

Rasio pajak bisa naik jika stabilitas ekonomi terjaga. Sebab penyumbang penerimaan terbesar masih pajak badan dari dunia usaha.


Kenapa Cari Kerja Susah Sekarang? Ini Penjelasannya

5 hari lalu

Ilustrasi lowongan kerja. Tempo/M Taufan Rengganis
Kenapa Cari Kerja Susah Sekarang? Ini Penjelasannya

Pertumbuhan ekonomi RI tidak diikuti penyerapan kerja yang optimal.


Deretan Janji Prabowo jika Terpilih jadi Presiden RI, dari Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Hingga Swasembada Pangan

6 hari lalu

Deretan Janji Prabowo jika Terpilih jadi Presiden RI, dari Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Hingga Swasembada Pangan

Ada banyak program yang Prabowo dan Gibran janjikan jika mendapat mandat untuk menjadi Presiden dan Wapres RI. Simak sejumlah janji saat kampanye itu.


Bos BRI Beberkan Dampak Resesi di Jepang dan Inggris ke Indonesia

8 hari lalu

Direktur Utama BRI Sunarso yang dinobatkan sebagai Pemimpin /CEO Terpopuler di Media Sosial 2022, untuk kategori BUMN Tbk.
Bos BRI Beberkan Dampak Resesi di Jepang dan Inggris ke Indonesia

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR hari ini, Dirut BRI Sunarso membeberkan dampak resesi di Jepang dan Inggris ke perekonomian Indonesia.


PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

8 hari lalu

Porter mengangkut sekarung pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024.  Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 7//2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).  TEMPO/Tony Hartawan
PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

Indef membeberkan dampak kenaikan pajak pertabambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen.


Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

8 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

Sri Mulyani masih yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bisa mencapai 5,2 persen pada tahun ini.


Sri Mulyani Masih Optimistis Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,2 Persen

8 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta jajarannya menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2024 di Komisi XI DPR, Senin, 4 September 2023. Sumber: IG @smindrawati
Sri Mulyani Masih Optimistis Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,2 Persen

Menkeu Sri Mulyani Indrawati masih optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 mampu menyentuh 5,2 persen.


THR dan Gaji ke-13 ASN Dibayar Penuh, Kemenkeu Yakin Pertumbuhan Ekonomi Tembus 5,2 Persen

11 hari lalu

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Kacaribu saat ditemui di Plataran, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa, 24 Oktober 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
THR dan Gaji ke-13 ASN Dibayar Penuh, Kemenkeu Yakin Pertumbuhan Ekonomi Tembus 5,2 Persen

Kemenkeu yakin pembayaran THR dan gaji ke-13 100 persen dapat memperkuat konsumsi dan menjamin transformasi ekonomi terus berlanjut.


Tito Karnavian Ingin Jakarta jadi Seperti New York hingga Sydney, Ekonom Ingatkan Risiko Didominasi Oligarki Bisnis

13 hari lalu

Gedung perkantoran di kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat 5 Mei 2023. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, perekonomian pada tiga bulan pertama tahun ini tumbuh 5,03% secara tahunan (yoy). Tempo/Tony Hartawan
Tito Karnavian Ingin Jakarta jadi Seperti New York hingga Sydney, Ekonom Ingatkan Risiko Didominasi Oligarki Bisnis

Ekonom Indef Didin S. Damanhuri mengkritisi wacana pemerintah untuk menjadikan Jakarta sebagai kota bisnis kelas dunia.. Begini penjelasannya.