TEMPO.CO, Jakarta - Di tengah sepinya industri pelayaran akibat perlemahan ekonomi nasional, Indonesia National Shipowners Association (INSA) berharap pemerintah segera memberikan insentif fiskal berupa pengurangan pajak.
Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan belum bisa memprediksikan sampai kapan kondisi ini akan berlangsung. Namun dia berharap pemerintah turun tangan.
“Kita di pelayaran tidak punya pilihan selain bertahan dan berharap pemerintah membantu meringankan kondisi kelesuan ini dengan memberikan intensif fiskal,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa, 2 Juni 2015.
Menurut Carmelita, biaya operasional kapal akibat beban pajak yang tinggi adalah salah satu yang paling berat bagi pengusaha.
Karena itu, INSA sudah mengajukan empat kemudahan dalam kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) kepada pemerintah, agar sektor pelayaran nasional tidak terpuruk di tengah semangat membesarkan industri maritim Indonesia.
Empat poin kemudahan tersebut antara lain PPN pembelian BBM kapal untuk pelayaran domestik, PPN bongkar-muat barang pada jalur perdagangan internasional, PPN bagi kru kapal, dan PPN penjualan kapal milik kurang dari lima tahun dapat dibebaskan.
Bahkan, tutur dia, saat ini sekitar 30 persen dari 14.000 unit kapal niaga nasional masih menganggur akibat sepi muatan.
