TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah yakin rasio biaya logistik terhadap produk domestik bruto (PDB) bisa menyusut hingga di bawah 15 persen dalam lima tahun mendatang.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah akan berupaya keras menurunkan rasio biaya logistik terhadap PDB dari semula masih berada di atas 23 persen pada 2014.
“Ya serendah-rendahnya, kenapa tidak? tapi belum tahun ini, dalam waktu lima tahun yang akan datang pasti bisa,” sebutnya di sela kunjungan ke area proyek pembangunan New Port di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin, 1 Juni 2015.
Menurut dia, ongkos logistik yang melambung di Indonesia disebabkan oleh biaya kapal angkut yang meningkat dan bunga kredit usaha yang tinggi. Jadi solusinya ialah membangun sejumlah infrastruktur perhubungan yang dibutuhkan, seperti pelabuhan, kereta api, bandara, dan jalan.
Sebelumnya, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menilai sektor logistik menghadapi tantangan berat pada era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Pasalnya, biaya angkutan logistik di Indonesia masih sangat tinggi.
Hal ini terbukti dari rasio biaya logistik nasional terhadap PDB yang masih berada di level 23,6 persen. Angka itu jauh lebih tinggi dibanding rasio di negara lain, seperti Korea Selatan yang hanya 16,3 persen, Jepang sekitar 10,6 persen, atau Amerika Serikat (AS) yang cuma 9,90 persen.
