TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo memaparkan selama ini proses persiapan proyek-proyek infrastruktur terlalu lama dan tidak diputuskan dengan cepat. Jokowi menegaskan perlunya percepatan penyediaan infrastruktur prioritas. Utamanya, infrastruktur jalan, transportasi, pelabuhan, dan listrik.
Penekanan tersebut disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, dan Menteri PPN/Bappenas Andrinof Chaniago.
"Proses percepatan penyediaan infrastruktur harus disederhanakan dan dipercepat, sehingga harapan yang ada di masyarakat serta realitas juga betul-betul ada," tegasnya, Selasa, 26 Mei 2015.
Presiden mencontohkan proyek Mass Rapid Transit (MRT) DKI Jakarta yang sudah direncanakan sejak 26 tahun lalu, tapi baru dimulai pembangunannya pada akhir tahun lalu. Itu pun setelah melalui proses pre-feasibility study, dimasukkan dalam Blue Book, detail study, amdal, pencarian funding, pencarian fund channel, hingga set-up organisasi.
"Menurut saya, kalau terus-terus seperti ini akan terlalu lama kita mengerjakan infrastruktur kita," ujarnya.
Percepatan proyek-proyek infrastruktur, lanjut Jokowi, juga harus dilakukan melalui sinkronisasi dari level paling atas hingga ke bawah, dari keputusan hingga implementasi.
Berdasarkan data yang diperoleh Presiden, proyek infrastruktur kerap terhambat masalah tumpang-tindih regulasi, pengadaan lahan bermasalah, izin lokasi, dan izin hutan, serta amdal. "Kalau menyangkut pinjaman dari luar negeri ini juga sering terlambat untuk segera diputuskan," imbuh Jokowi.
Presiden berharap Koordinasi Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur berjalan dengan baik dan masyarakat dapat merasakan hasil pembangunan infrastruktur dalam waktu dekat.
