Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi: E-Procurement Naikkan Efisiensi Hingga 30%

image-gnews
E-Procurement
E-Procurement
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penggunaan sistem teknologi informasi yang baik dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah dapat menghemat anggaran hingga 30%.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan negara dapat melakukan penghematan hingga Rp795 triliun dari penggunaan sistem dan pengawasan yang baik dalam pengadaan barang/jasa. Jumlah tersebut sekitar 30% dari total pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah bersama BUMN dengan nilai mencapai Rp2.650 triliun

“Pengadaan barang di LKPP yang mencapai Rp300 triliun, saya pernah lihat bisa dilakukan efisiensi hingga 10%, dan kalau ditangani secara profesional, dengan sistem pengawasan yang baik bisa terjadi efisiensi hingga 30%,” katanya di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (26/5).

Presiden Jokowi menuturkan sistem informasi seperti e-budgeting, e-procurement, e-purchasing, pajak online, dan e-audit dapat mencegah tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.

Sistem tersebut juga dapat menjadi tembok yang menutup kesempatan korupsi, karena dapat dipantau oleh seluruh pihak. Dengan sistem tersebut juga akan memudahkan aparat penegak hukum dalam menindak oknum yang ketahuan berupaya mengakali sistem tersebut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Sistem yang baik akan menjadi tembok yang besar dalam pencegahan korupsi. Kalau masih ada yang melompati pagar itu, silakan penegakan hukum. Langsung gebuk saja,” ujarnya.

Sementara itu, Andrinof Chaniago, menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan jumlah pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara on line. Saat ini, baru Rp300 triliun, dari total Rp800 triliun pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan melalui LKPP.

“Kalau melihat persentasenya, saat ini sudah cukup besar dan meningkat. Akan tetapi ini akan terus kami tingkatkan, kecuali untuk pengadaan barang dan jasa yang dilakukan TNI dan Badan Intelijen Negara,” ucapnya.

BISNIS.COM

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


BRIN Berikan Nurtanio Award ke Ahli Penerbangan & Antariksa Profesor Harijono Djojodihardjo

26 November 2023

Kepala Badan Riset Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
BRIN Berikan Nurtanio Award ke Ahli Penerbangan & Antariksa Profesor Harijono Djojodihardjo

BRIN memberikan penghargaan tertinggi kepada periset Indonesia yang berprestasi, dan kepada tokoh yang telah memberikan andil kemajuan iptek.


Jokowi Dorong Generasi Muda Kuasai Iptek Dibarengi Budi Pekerti

19 Agustus 2023

 Presiden RI Joko Widodo menyampaikan sambutan saat menghadiri Muktamar XXIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) di Medan, Sumatra Utara, Sabtu 19 Agustus 2023. ANTARA/Gilang Galiartha
Jokowi Dorong Generasi Muda Kuasai Iptek Dibarengi Budi Pekerti

Jokowi mendorong pelajar Muhammadiyah untuk memiliki kemampuan iptek dan juga budi pekerti yang baik


Jokowi Ungkap 3 Acuan Penting Menuju Visi Indonesia Emas 2045

15 Juni 2023

Presiden Joko Widodo menyampaikan pernyataan terkait Piala Dunia U-20, di Istana Merdeka, Selasa, 28 Maret 2023. YouTube/Sekretariat Presiden
Jokowi Ungkap 3 Acuan Penting Menuju Visi Indonesia Emas 2045

Presiden Joko Widodo alias Jokowi membeberkan tiga hal penting yang menjadi acuan menuju visi Indonesia Emas 2045. Simak detailnya.


Memahami Globalisasi serta Dampak Negatif dan Positifnya

10 Desember 2022

Demonstran Anti Globalisasi berdemonstrasi menentang pertemuan World Economy Forum di Jenewa, (1/2).  AFP PHOTO / NICHOLAS RATZENBOECK
Memahami Globalisasi serta Dampak Negatif dan Positifnya

Dengan adanya globalisasi, segala aktivitas manusia semakin mudah. Namun lihat juga dampak negatif dan positifnya.


Di Acara HUT PGRI, Jokowi Minta Guru Pastikan Anak Didik Kuasai Iptek dan Keterampilan Teknis

3 Desember 2022

Tangkapan layar - Presiden Jokowi saat menghadiri Peringatan HUT ke 77 PGRI dan Hari Guru Nasional di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu 3 Desember 2022. ANTARA/Indra Arief Pribadi)
Di Acara HUT PGRI, Jokowi Minta Guru Pastikan Anak Didik Kuasai Iptek dan Keterampilan Teknis

Jokowi meminta para guru memastikan anak didiknya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi


Siti Fauziah Dorong Mahasiswa Kuasai Iptek dan Lestarikan Budaya

25 November 2022

Siti Fauziah Dorong Mahasiswa Kuasai Iptek dan Lestarikan Budaya

MPR membuka pintu lebar-lebar kepada seluruh elemen bangsa termasuk para mahasiswa untuk berkunjung dan mendapatkan semua informasi.


BRIN Anugerahkan Habibie Prize 2022 kepada Empat Ilmuwan

10 November 2022

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyelenggarakan penganugerahan Habibie Prize 2022, yang bekerja sama dengan Yayasan SDM-IPTEK, pada Kamis, 10 November 2022. (Tangkapan layar YouTube/BRIN)
BRIN Anugerahkan Habibie Prize 2022 kepada Empat Ilmuwan

Penghargaan Habibie Prize 2022 diberikan pada empat ilmuwan yang memberikan kontribusi di bidang iptek dan inovasi.


Presiden Tegaskan Kedudukan Pancasila sebagai Paradigma Iptek

4 November 2022

Presiden Tegaskan Kedudukan Pancasila sebagai Paradigma Iptek

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyelenggarakan Symposium on State Ideology and International Conference on Digital Humanities 2022 di Institut Teknologi Bandung.


Pemanfaatan Iptekin sebagai Penentu Arah Kebijakan Nasional

20 April 2022

Ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (Iptekin) telah menjadi salah satu faktor utama bagi negara-negara maju dalam mempercepat program pembangunan nasional di berbagai sektor, terlebih pada sektor pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan.
Pemanfaatan Iptekin sebagai Penentu Arah Kebijakan Nasional

Ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (Iptekin) telah menjadi salah satu faktor utama bagi negara-negara maju dalam mempercepat program pembangunan nasional di berbagai sektor, terlebih pada sektor pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan.


Praktik Kebijakan Iptekin di Indonesia dan Malaysia

20 April 2022

Praktik Kebijakan Iptekin di Indonesia dan Malaysia | Source foto: freepik
Praktik Kebijakan Iptekin di Indonesia dan Malaysia

Praktik Kebijakan Iptekin di Indonesia dan Malaysia