TEMPO.CO, Jakarta - Direktur PT Pertamina Persero Dwi Soetjipto menargetkan ada 22 stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) di Jakarta tahun ini. Namun, kata Dwi, ada beberapa kendala untuk merealisasikan rencana tersebut.
"Salah satu kendala dalam pembangunan SPBG ialah masalah perizinan," ucap Dwi di Balai Kota, Jumat, 22 Mei 2015.
Masalah perizinan, ujar Dwi, biasanya berasal dari adanya sengkarut kepemilikan tanah. Karena itu, untuk mencapai target tersebut, Pertamina memerlukan bantuan dari Pemerintah Provinsi DKI.
Menurut juru bicara Pertamina, Wianda Pusponegoro, anggaran yang dibutuhkan untuk membangun SPBG berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Namun Wianda belum bisa merinci biaya yang diperlukan untuk mencapai target tersebut.
Perseroan, tutur Wianda, akan segera mengoperasikan SPBG, seperti di Cililitan, Jakarta Timur, dan Ragunan, Jakarta Selatan. Dia menjelaskan, tiap SPBG memiliki kapasitas hingga 30 ribu liter setara bahan bakar minyak jenis Premium.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berharap kerja sama tersebut segera terealisasi. Hal itu karena Pemerintah Provinsi DKI ingin mengganti semua angkutan umum berbahan bakar fosil menjadi berbahan bakar gas. "Kalau bisa, bangun SPBG-nya yang banyak," kata Ahok.
Menurut Ahok, dengan banyaknya SPBG, angkutan berbahan bakar gas tak perlu repot mencari SPBG untuk mengisi bahan bakar. "Kalau angkot atau bajaj harus pergi jauh untuk mengisi bahan bakar, pasti rugi dong," ujar Ahok.
Untuk sementara, Ahok memberikan kesempatan kepada perusahaan minyak pelat merah itu untuk menaruh tujuh mobile refueling unit dengan kapasitas 1.800 liter setara Premium di taman-taman.
GANGSAR PARIKESIT
