Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

BKPM Didesak Cabut Izin Usaha Benjina  

image-gnews
Sejumlah nelayan asing tiba di Pusaka Benjina Resources untuk melakukan pendataan jelang dipulangkan kenegara asalnya di di Benjina, Kepulauan Aru, Maluku, 3 April 2015. AP Photo
Sejumlah nelayan asing tiba di Pusaka Benjina Resources untuk melakukan pendataan jelang dipulangkan kenegara asalnya di di Benjina, Kepulauan Aru, Maluku, 3 April 2015. AP Photo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Riza Damanik, mendesak Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) segera mencabut surat izin PT Pusaka Benjina Resource. Musababnya, perusahaan itu diduga terlibat perbudakan anak buah kapal (ABK).

"Pencabutan izin operasi adalah tanggung jawab negara untuk memastikan Indonesia tidak menoleransi praktik perbudakan dan perdagangan manusia," kata Riza lewat pesan singkat kepada Tempo, Rabu, 22 April 2015.

Apalagi, menurut Riza, BKPM telah menemukan pelanggaran Benjina dalam pengunaan ABK asing yang melebihi ketentuan. "Pelanggaran ini dilakukan berulang hingga terungkapnya indikasi perbudakan di Benjina."

Riza menambahkan, dengan ditemukannya kasus perbudakan, Benjina tidak mematuhi hukum di Indonesia dalam menjalankan bisnisnya. Pemerintah, tidak perlu khawatir jika masalah tersebut dibawa ke arbitrase internasional. "Pemerintah sudah cukup bukti berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukannya," ujar Riza.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kasus Benjina mengemuka setelah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menemukan adanya dugaan perbudakan oleh PT Pusata Benjina Resources. Ratusan ABK dari Myanmar diketahui dipekerjakan tanpa bayaran dan istirahat di kapal-kapal milik perusahaan itu.

Sebelumnya, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan BPKM Azhar Lubis menyatakan instansinya baru meminta surat perizinan Benjina untuk diklarifikasi. "Karena tidak punya unsur pengawasan di lapangan, kapal, dan aparat, kami minta data-data serta bukti," kata Azhar.

SINGGIH SOARES

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Deputi BKPM Beberkan Awal Mula Masuknya PIK 2 dan BSD sebagai PSN Jokowi

21 jam lalu

Pengendara melintas di depan landmark BSD CITY Jalan Raya Serpong, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)  yang ditetapkan pemerintah dan akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Deputi BKPM Beberkan Awal Mula Masuknya PIK 2 dan BSD sebagai PSN Jokowi

Deputi BKPM Nurul Ichwan buka suara perihal awal mula masuknya pengembangan kawasan PIK 2 dan BSD ke dalam PSN baru.


BKPM Sebut Perusahaan AS Tertarik Pakai Perut Bumi Indonesia untuk Carbon Capture and Storage

1 hari lalu

Teknologi Carbon Capture and Storage. ftmm.unair.ac.id
BKPM Sebut Perusahaan AS Tertarik Pakai Perut Bumi Indonesia untuk Carbon Capture and Storage

Perusahaan minyak dan gas dari Singapura dan Amerika sudah tertarik berinvestasi ke carbon capture and storage (CSS) di Indonesia.


Rekam Jejak Menteri Bahlil Lahadalia yang Diduga Jual-Beli Izin Tambang

23 hari lalu

Bahlil Lahadalia tiba di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 20 Oktober 2019. TEMPO/Subekti.
Rekam Jejak Menteri Bahlil Lahadalia yang Diduga Jual-Beli Izin Tambang

Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, melaporkan Tempo ke Dewan Pers pada Senin lalu. Berikut ini rekam jejak Bahlil Lahadalia hingga menjadi Menteri Investasi.


Sri Mulyani Perpanjang Bebas PPnBM Mobil Listrik, Mobil Impor Wajib Dapat Surat Persetujuan BKPM

35 hari lalu

Harga mobil listrik BYD di Indonesia diumumkan di IIMS, Jakarta, 15 Februari 2024. TEMPO/Dicky Kurniawan
Sri Mulyani Perpanjang Bebas PPnBM Mobil Listrik, Mobil Impor Wajib Dapat Surat Persetujuan BKPM

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah meneken perpanjangan bebas PPnBM bagi kendaraan listrik. Termasuk untuk impor CKD maupun CBU.


Terkini: Jokowi Guyur BLT hingga Naikkan Gaji ASN, TNI, dan Polri; SP Indofarma Minta Erick Thohir Selamatkan Perusahaan

57 hari lalu

Presiden Joko Widodo berswafoto dengan warga saat mengunjungi Pasar Mungkid, Magelang Jawa Tengah, Senin 29 Januari 2024. Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi berdialog dengan sejumlah pedagang sekaligus memantau harga sembako. ANTARA FOTO /Anis Efizudin
Terkini: Jokowi Guyur BLT hingga Naikkan Gaji ASN, TNI, dan Polri; SP Indofarma Minta Erick Thohir Selamatkan Perusahaan

SP Indofarma menggeruduk Kantor Kementerian BUMN hari in. Mereka berunjuk rasa dan menuntut Menteri BUMN Erick Thohir menyehatkan perusahaan.


Bahlil Pamer Capaian Investasi Hasil Hilirisasi dan Industrialisasi, Sindir Tom Lembong

57 hari lalu

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia saat ditemui di acara perayaan hari ulang tahun Luhut Binsar Pandjaitan ke-76 di Hotel Sopo Del Tower, Kuningan, Jakarta pada Kamis, 28 September 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
Bahlil Pamer Capaian Investasi Hasil Hilirisasi dan Industrialisasi, Sindir Tom Lembong

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia pamerkan nilai investasi lima tahun terakhir. Ia juga menyindir Tom Lembong dengan membandingkan capaiannya tersebut.


Luhut Sebut Tom Lembong Tak Bisa Selesaikan Sistem OSS, Ekonom: Ada Miskoordinasi

28 Januari 2024

Thomas Lembong dan  Luhut Binsar Pandjaitan. ANTARA
Luhut Sebut Tom Lembong Tak Bisa Selesaikan Sistem OSS, Ekonom: Ada Miskoordinasi

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) menanggapi pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang menyerang balik Tom Lembong.


Bahlil Singgung Tom Lembong Soal Lulusan Harvard, Berikut Profil Pendidikan Keduanya

26 Januari 2024

Bahlil Lahadalia dan Tom Lembong. ANTARA
Bahlil Singgung Tom Lembong Soal Lulusan Harvard, Berikut Profil Pendidikan Keduanya

Menteri Investasi dan BKPM, Bahlil Lahadalia sebut kinerja Tom Lembong di Kementerian Investasi yang merupakan lulusan Harvard. Ini pendidikan mereka.


Bahlil Bandingkan Kinerjanya dengan Tom Lembong yang Lulusan Harvard: Tidak Mesti Pintar Bikin Pidato..

24 Januari 2024

Bahlil Lahadalia dan Tom Lembong. ANTARA
Bahlil Bandingkan Kinerjanya dengan Tom Lembong yang Lulusan Harvard: Tidak Mesti Pintar Bikin Pidato..

Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membandingkan kinerjanya di Kementerian Investasi dengan Tom Lembong.


Terkini: Tom Lembong vs Bahlil terkait Investasi di IKN, Ekonom Kritisi soal Politisasi Bansos

24 Januari 2024

Bahlil Lahadalia dan Tom Lembong. TEMPO; Instagram
Terkini: Tom Lembong vs Bahlil terkait Investasi di IKN, Ekonom Kritisi soal Politisasi Bansos

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut Co-captain TPN Anies-Cak Imin atau AMIN, Tom Lembong, jangan asal bunyi soal investasi IKN Nusantara.