TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu (FSP BUMN Bersatu) F.X. Arief Poyuono memprotes pembayaran untuk penguangan kembali tiket penumpang Lion Air yang ditalangi PT Angkasa Pura 2. Menurut dia, tidak ada di negara mana pun operator bandara udara menanggung kompensasi pencairan kembali tiket pesawat yang telah delay berhari-hari.
"Patut dicurigai pembayaran refund tiket dan kompensasi penumpang akibat kekacauan manajemen penerbangan Lion Air ini karena tekanan dari pemilik Lion Air, Rusdi Kirana, yang saat ini menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Presiden, sehingga memaksa PT Angkasa Pura 2 membayarkan kompensasi penumpang maskapai milik Rusdi itu," katanya dalam siaran pers, Sabtu, 21 Februari 2015.
Meski pembayaran kompensasi penumpang akan ditagihkan kepada Lion Air, kata dia, PT Angkasa Pura 2 sudah mengalami potensi merugi. Hal ini berpotensi terhadap kerugian PT Angkasa Pura 2 atas ketidakmampuan Lion Air membayar refund tiket penumpang.
FSP BUMN Bersatu juga memperingatkan PT Pertamina agar tidak memberikan utang bahan bakar pesawat kepada Lion. Alasannya, keuangan PT Lion Air dikhawatirkan saat ini sedang sekarat akibat nilai kurs dolar.
Dia berpendapat, keadaan keuangan Lion Air yang tak sanggup membayar refund tiket penumpang akan membahayakan keselamatan penerbangan. Sebab, biaya yang dicadangkan untuk perawatan pesawat jangan-jangan juga tidak tersedia.
Untuk itu, Arief meminta Menteri Perhubungan menghentikan sementara izin terbang Lion Air agar konsumen, PT Angkasa Pura 2, dan Pertamina tidak dirugikan Lion Air. DPR, kata dia, juga harus meminta pertanggungjawaban PT Angkasa Pura 2 akibat menalangi refund tiket penumpang Lion Air. "Negara diurus kayak urus organisasi arisan saja. Main pakai duit BUMN seenaknya untuk talangi perusahaan swasta (Lion Air)," katanya.
Menurut dia, penalangan ini sudah termasuk kategori korupsi uang negara. Tanpa laporan pengaduan, KPK, Polri, dan kejaksaan dapat melakukan tangkap tangan atas kebijakan penggunaan uang negara yang tidak sesuai aturan.
Arief juga ingin semua direksi PT Angkasa Pura 2 dicopot jabatannya karena sudah melanggar kehati-hatian dan sembrono dalam penggunaan dana perusahaan. Dengan ketidakmampuan Lion Air membayar refund tiket, dia juga mencurigai pembayaran airport service kepada PT Angkasa Pura ditunggak.
ALI HIDAYAT
