Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ketua BPK: Negara Ini Dibangun oleh Politikus

image-gnews
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terpilih Rizal Djalil. TEMPO/Tony Hartawan
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terpilih Rizal Djalil. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Rizal Djalil selain berfokus mengaudit penerimaan perpajakan juga berencana mengintensifkan audit terkait bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah selama ini. Meskipun hanya menjabat hingga Oktober mendatang, Rizal yang menggatikan Hadi Poernomo karena memasuki masa pensiun pada 21 April lalu, optimistis semua ambisinya terlaksana.

“Subsidi dan penerimaan negara harus menjadi prioritas,” kata dia, kepada Angga Sukma Wijaya dan Faiz Nasrillah dari Tempo, di kantornya, Jumat pekan lalu. Apa saja program prioritas dan bagaimana BPK menjaga independensi dalam audit tersebut, Rizal menjelaskan panjang lebar. Berikut ini petikan wawancaranya. (Baca: Pimpin BPK, Rizal Djalil Punya Banyak PR)

Apa yang akan Anda lakukan selama enam bulan masa jabatan ini?
Saya akan meningkatkan jumlah pemeriksaan terkait dengan kinerja. Contohnya, audit terhadap kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bisa diketahui apa penyebab mahalnya harga obat di sini.

Untuk audit seperti bantuan sosial, tidak perlu diminta. Itu akan muncul dalam laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Saya juga berniat memasyarakatkan hasil audit. BPK tidak bisa seperti institusi yang dianggap menyeramkan. Kami akan berusaha mengajak stakeholder mencegah penyimpangan.  

Seberapa efektif audit kinerja terhadap perbaikan kebijakan pemerintah dan pengelolaan keuangan?
Dengan audit kinerja, akan diketahui output dari program pemerintah. Mengapa target tidak tercapai dan apa persoalan mendasarnya. Artinya, audit akan diprioritaskan untuk hal-hal yang menyangkut kepentingan rakyat. Misalnya, audit mengenai program beras miskin, itu sudah ke tema tertentu. Kami ingin tahu bagaimana uang Rp 21 triliun itu dikelola. (Baca: Hadi Tersangka, Audit BPK Tetap Berlaku)

Apakah audit subsidi akan menjadi prioritas BPK?
Bisa saja kami melakukan audit kinerja yang sarat akan kepentingan publik. Tidak tertutup kemungkinan kami akan melakukan audit kinerja terkait dengan PLN, Pertamina, dan sebagainya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bagaimana koordinasi dengan penegak hukum?
Kami siap diminta penegak hukum, seperti kasus Universitas Indonesia yang bisa kami temukan karena bekerja sama dengan penegak hukum. Kami siap bekerja sama, bahkan mendukung penegak hukum dalam mempercepat penuntasan kasus yang menurut penegak hukum terkait dengan pidana.

Pimpinan BPK banyak dari kalangan politikus, termasuk Anda. Bagaimana cara menjaga integritas dan independensi BPK dalam pemeriksaan?
Tidak perlu lagi berdebat soal sipil-militer, atau politikus dan bukan politikus. Negara ini dibangun oleh politikus. Soekarno-Hatta itu politikus. Sekarang media bisa mengawasi, DPR bisa mengawasi, dan semua orang bisa mengawasi. Sekarang ini masanya orang harus bekerja dengan integritas tinggi. Apalagi menyangkut kerugian negara.

Wawancara lebih lengkap bisa dibaca di Koran Tempo, edisi Senin, 5 Mei 2014.

Berita terpopuler:
Perbandingan Bank Century dengan Bank IFI dan Indover
Rupiah Menguat, Jangan Senang Dulu

Ketidakpastian Koalisi Capres Bakal Koreksi Pasar

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

2 hari lalu

Warga menerima Alat Memasak Listrik (AML) berupa penanak nasi yang didistribusikan oleh PT Pos Indonesia di kawasan Manggarai, Jakarta, Senin, 8 Januari 2024. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendistribusikan 500.000 Rice Cooker. Tempo/Tony Hartawan
Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.


Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

5 hari lalu

Desain Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara. ANTARA/HO - Kementerian PUPR
Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.


Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

5 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.


BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

6 hari lalu

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memberi penjelasan pada Anggota BPK Haerul Saleh tentang IKN di Nusantara, 21 Februari 2024. (Sumber foto: Biro Humas dan KSI/ Sudarman)
BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,


Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

6 hari lalu

Desain Istana Wapres di IKN karya Shau. (Dok.Shauarchitects)
Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.


Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

6 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Presiden Jokowi mengecek pembangunan infrastruktur yang kini telah mencapai 74 persen tersebut. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.


PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

6 hari lalu

Arsitektur  Istana Kepresidenan di IKN karya Nyoman Nuarta. (Dok. Nyoman Nuarta)
PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.


Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

7 hari lalu

Eks Ketua Tim Pemeriksa BPK, David Patasaung dan Kasubaud BPK Provinsi Papua Barat, Abu Hanifa, menjalani pemeriksaan lanjutan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 22 Januari 2024. David Patasaung dan Abu Hanifa, diperiksa sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi kasus suap untuk pengkondisian temuan pemeriksaan BPK di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya tahun 2023. TEMPO/Imam Sukamto
Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat selaku penerima suap


Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

10 hari lalu

Logo LPEI
Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 2,5 triliun terkait penggunaan dana pada LPEI ke Jaksa Agung.


Anggota BPK Nonaktif Achsanul Qosasi Didakwa Terima Suap Rp 40 Miliar Korupsi BTS, Siapa Nama Lain Pernah Disebut?

20 hari lalu

Kejaksaan Agung menetapkan dan menahan anggota BPK Achsanul Qosasi menjadi tersangka pada 3 November 2023. Kejaksaan menduga Achsanul menerima suap hingga Rp 40 miliar yang diduga diberikan untuk mengkondisikan hasil audit BPK terkait proyek BTS yang diduga merugikan negara hingga Rp 8 triliun. ANTARA
Anggota BPK Nonaktif Achsanul Qosasi Didakwa Terima Suap Rp 40 Miliar Korupsi BTS, Siapa Nama Lain Pernah Disebut?

Selain anggota III BPK nonaktif Achsanul Qosasi yang sudah menjadi terdakwa, terdapat beberapa nama pernah terseret korupsi BTS. Siapa mereka?