Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Soal Century, Ini Jawaban Sri Mulyani di Pansus  

image-gnews
Sri Mulyani Indrawati. AP/Itsuo Inouye
Sri Mulyani Indrawati. AP/Itsuo Inouye
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kasus pemberian dana talangan kepada Bank Century (kini Bank Mutiara) pada 2008 sebesar Rp 6,8 triliun terus bergulir. Nama mantan Menteri Keuangan (Menkeu) dan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Sri Mulyani, kembali disebut dalam persidangan tindak pidana korupsi oleh Direktur Penelitian dan Pengaturan Bank Indonesia Halim Alamsyah, Senin, 14 April 2014. Halim bersaksi untuk terdakwa mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya. (Baca: Budi Mulya Dipindah ke Litbang Usai Terima Rp 1 M)

Menurut Halim, ketika itu Sri Mulyani sempat kecewa dengan penambahan dana talangan Bank Century. “Ketua KSSK meninjau ulang penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Seingat saya ketika itu Ketua KSSK kecewa dengan bertambahnya jumlah bailout," kata Halim di persidangan. (Baca: Sri Mulyani Disebut Marah Bailout Century Membengkak)

Sri Mulyani ketika menjabat Menteri Keuangan telah memberikan penjelasan lengkap mengenai penanganan Bank Century kepada Pansus DPR pada 13 Januari 2010. Berikut rangkuman jawaban Sri Mulyani ketika menjawab pertanyaan anggota dewan empat tahun.

Benarkah Terjadi Krisis

Ancaman krisis terlihat sangat nyata. Bahwa perekonomian Amerika Serikat jatuh, bahwa 100.000 orang terancam PHK dan bahwa ada krisis kepercayaan perbankan. Yang kami hadapi adalah sebuah kondisi perekonomian yang diancam akibat krisis global.

Saat itu pemerintah menghadapi pergulatan kebijakan yang mungkin memunculkan kepanikan sehingga bisa menimbulkan krisis perbankan. Berdasarkan pemaparan BI, saat itu ada 23 bank yang menghadapi persoalan yang sama. Lima bank sangat mirip Bank Century.

Dan dalam situasi krisis itu, Presiden memberikan garis kebijakan yang jelas kepada Menteri Keuangan untuk menghadapi krisis yang menerpa Indonesia. Pertama, Indonesia tidak boleh jatuh dalam krisis seperti 1998, sehingga Indonesia harus kembali masuk program penyelamatan IMF. Itu adalah garis kebijakan yang instruksinya jelas.

Ekonom dan DPR Mendukung

Sebagai Ketua KSSK saya bertugas mencegah dan menangani krisis–yang menjadi dasar penyelamatan Bank Century. Apa yang dicegah? Yaitu krisis. Ancaman krisis saat itu adalah riil. Para ekonom ketika itu juga sepakat bahwa kondisi perekonomian Indonesia krisis.

Para ekonom itu ada juga yang saat ini duduk di Pansus Bank Century. Salah satunya, Maruarar Sirait (anggota DPR 2004-2009 dan 2009-2014) yang menyatakan pemerintah harus bertindak cepat guna mengantisipasi krisis yang sudah melanda pasar modal meluas ke perbankan.

Kemudian, ada Drajad Wibowo (anggota DPR 2004-2009) yang mengatakan harus ada manuver politik segera meredam krisis. Menurut Dradjat, negara harus melakukan penyelamatan. Dikhawatirkan kecemasan masyarakat. Pemerintah makin urgen melakukan penjaminan penuh atas simpanan masyarakat di perbankan.

Bambang Soesatyo (saat itu Ketua Bidang Moneter Kadin) ketika itu juga menyatakan, kebijakan mendasar harus diputuskan. Tidak dalam hitungan hari, tapi jam atau menit. Terlambat sedikit saja bisa menghancurkan pasar keuangan.

Saat itu, kondisi yang dihadapi bukan dalam situasi normal, sehingga pemerintah terus berkonsultasi dengan DPR sampai disepakati sistemik dan menghasilkan tiga peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu), yakni Perpu Nomor 2, 3, dan 4 Tahun 2008. Namun Perpu Nomor 4 kemudian menghadapi situasi legal dan politik yang tidak jelas, sehingga hanya Perpu Nomor 2 dan 3 saja yang disetujui.

Tindakan Benar

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebagai Menkeu dan Ketua KSSK, saya memiliki wewenang untuk pencegahan krisis. Nah, apakah keputusan saat itu benar atau tidak bisa dilihat dampaknya saja, apakah ekonomi Indonesia saat ini masih dalam krisis, apa masih ada keburukan dalam perekonomian Indonesia.

Tidak ada Kerugian Negara

Tak ada sedikit kerugian negara yang muncul dari keputusan memberikan dana talangan kepada Bank Century. Banknya masih hidup. Jadi, saya tak melihat ada kerugian negara. Tapi kalau dibilang bank ini dikelola buruk oleh pemiliknya bahkan kriminal, maka pelacakannya dilakukan oleh penegak hukum. Jadi, kalau nanti direalisasi, itu dapat menjadi kompensasi terhadap penyalahgunaan pemiliknya.

Perpu Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK)

Perpu JPSK memang digunakan KSSK saat menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik pada 20-21 November 2008. Sejak 21 November 2008, kita tidak menggunakan Perpu JPSK lagi, tapi Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk penanganan Bank Century diserahkan kepada LPS untuk ditangani. Sehingga keputusan DPR untuk menolak Perpu JPSK tidak mempengaruhi penanganan Bank Century oleh LPS.

CAR Bank Century Turun Menjadi 35 Persen

Penurunan CAR tak mempengaruhi mempengaruhi keputusan KSSK untuk menyelamatkan Bank Century. Kalau bank gagal minus tiga persen jadi minus 35 persen, statusnya tetap bank gagal. Keputusan tidak menjadi berubah meski ada info baru yang menggambarkan situasi Century lebih buruk dari yang disampaikan.

Keputusan ini menggarisbawahi bahwa biaya penanganan menjadi lebih besar. Tapi keputusan KSSK soal bank gagal, tidak menjadi salah atau kemudian saya sesali.

Melapor ke Presiden

Saya laporkan hasil rapat KSSK kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sedang berada di luar negeri pada 21 November 2008 pukul 8.30 WIB. Cc ke Wapres (dijabat Jusuf kalla) dan Boediono (saat itu menjabat Gubernur Bank Indonesia).

ALI NY | RISET TEMPO 

Berita Terkait
Century Lebih Murah Ditutup Ketimbang Diselamatkan
Benarkah Miranda Menerima Mercy dari Bank Century?
Apa Peran Boediono-Sri Mulyani di Skandal Century? 
Gara-gara Bank Century, Regulasi Perbankan Diubah

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Respons Sri Mulyani soal Diajukan jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK

1 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ditemui usai buka puasa bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Respons Sri Mulyani soal Diajukan jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK

Nama Menteri Keuangan Sri Mulyani diajukan untuk menjadi saksi dalam sidang sengketa pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi.


Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

11 jam lalu

Presiden Jokowi (kiri) dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Dana yang digunakan PT Inalum untuk akuisisi Freeport senilai US$ 3,85 miliar (Rp 56 triliun). TEMPO/Subekti.
Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024.


Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

11 jam lalu

Pegawai membantu wajib pajak melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak secara online melalui e-Filling di Kantor KPP Pratama Pasar Minggu, Jakarta, Jumat 31 Maret 2023. Kementerian Keuangan telah menerima 11,39 juta Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dari Wajib Pajak (WP) orang pribadi hingga pukul 09.00 WIB dan angka tersebut diprediksi masih akan bertambah hingga batas pelaporan SPT Tahunan berakhir yakni 31 Maret 2023 pukul 23.59 WIB. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

Ditjen Pajak membeberkan simulasi perhitungan THR dan bonus berdasarkan skema penghitungan PPh Pasal 21 terbaru yakni dengan skema TER.


Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

11 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan dari CEO Freeport-McMoran Richard Adkerson. Instagram
Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu Bos Freeport pada Rabu kemarin. Ia mendiskusikan banyak hal, mulai dari perekonomian global hingga kabar pensiun.


Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

11 jam lalu

Ilustrasi Pajak. shutterstock.com
Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

Warganet ramai membicarakan pengenaan PPh pasal 21 dengan skema terbaru membuat nilai THR dan bonus pekerja langsung menciut. Benarkah?


Anggota Polri Penembak Debt Collector Diproses Polda Sumsel, Kenali Aturan Hukum Tentang Tukang Tagih Utang Ini

13 jam lalu

Mobil Avanza milik polisi Aiptu FN yang menembak debt collector di Palembang, Sumatera Selatan. ANTARA/M Imam Pramana
Anggota Polri Penembak Debt Collector Diproses Polda Sumsel, Kenali Aturan Hukum Tentang Tukang Tagih Utang Ini

Aiptu FN anggota Polri lakukan penusukan dan penembakan terhadap debt collector yang lakukan penarikan paksa mobilnya. Apa aturan soal debt collector?


Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

14 jam lalu

Pengendara sepeda motor melintas di kawasan Biomedical Campus BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)  yang ditetapkan pemerintah dan akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

Terpopuler: Masuknya PIK 2 dan BSD menjadi PSN diduga terkait Pilpres, diskon tarif tol Trans Sumatera saat mudik Lebaran.


THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

15 jam lalu

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

Stafsus Presiden Dini Purwono mengatakan pemerintah bukan pihak dalam sengketa pilpres.


Tingkatkan Kemampuan UMKM Mitra dan Binaan, Bank Indonesia NTB Gelar Aneka Pelatihan

23 jam lalu

Pameran produk UMKM di Nusa Tenggara Barat. Dok. Lombok NTB Pearl
Tingkatkan Kemampuan UMKM Mitra dan Binaan, Bank Indonesia NTB Gelar Aneka Pelatihan

Bank Indonesia menggelar sejumlah pelatihan seperti "Pelatihan Pencatatan Keuangan melalui Aplikasi SIAPIK".


Ada Dugaan Bansos untuk Menangkan Prabowo-Gibran, Ini Penjelasan Sri Mulyani Soal Anggaran Perlinsos Rp496 T

1 hari lalu

Warga menerima bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh Presiden Joko Widodo di Gudang Bulog, Cibitung, Jawa Barat, Jumat 16 Februari 2024. Presiden Jokowi menepis anggapan bahwa kenaikan harga beras dipicu pemberian bantuan pangan dari pemerintah.  TEMPO/Subekti.
Ada Dugaan Bansos untuk Menangkan Prabowo-Gibran, Ini Penjelasan Sri Mulyani Soal Anggaran Perlinsos Rp496 T

Dari anggaran Perlinsos Rp496,8 triliun, hanya Rp75,6 triliun disalurkan untuk bansos di Kemensos. Lainnya untuk berbagai subsidi termasuk BBM