TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bakal menggalakkan lagi audit terhadap Bank Pembangunan Daerah (BPD). Menanggapi hal ini, Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Eko Budi Wiyono, menjelaskan bahwa manajemen BPD sudah banyak berubah.
"BPD sekarang sudah banyak yang dikelola oleh profesional dari luar BPD dan sudah jauh sekali berubah cara pandangnya," kata Eko kepada Tempo, Rabu, 30 Oktober 2013.Ia menolak anggapan bahwa tata kelola BPD jelek. "Persepsi yang salah dan masih terbawa pandangan masa lalu," ucapnya. Salah satu bukti perbaikan di BPD, menurut dia, tampak dari banyaknya BPD yang memperoleh nilai bagus dalam penghargaan laporan tahunan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, Komisi Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Direktorat Jenderal Pajak, dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
Ia menambahkan, manajemen BPD yang sekarang sulit diintervensi karena mulai menjunjung asas profesionalisme. Hal ini juga yang membuat kinerja BPD semakin meningkat. "Tinggal bagaimana stakeholders BPD ini diharapkan mau menjaga aset mereka berupa BPD ini untuk terus tumbuh dan berkembang secara sehat," ucapnya.
Kemarin, anggota BPK Agung Firman Sampurna menyampaikan salah satu fokus BPK ke depan adalah mengaudit Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk BPD. "BPD adalah entitas yang terkait dengan pemerintah daerah. Artinya karakter fraud pemda dengan mudah bisa menular," ujarnya. Apalagi, sebagian besar BUMD termasuk BPD belum jadi perusahaan publik.
BPK berencana mengalakkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Sebetulnya, pemeriksaan sudah dimulai setahun lalu, tapi baru terlaksana pada beberapa BPD. Ia menegaskan, pemeriksaan tersebut bukan bermaksud mematahkan semangat BPD. "Tidak kemudian men-discourage BPD, ini harus dipahami betul," ujar Agung.
MARTHA THERTINA
