TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Bidang Industri Kreatif dan MICE Budyarto Linggowiyono mengatakan prospek industri usaha kecil dan menengah Indonesia tengah menghadapi masa perlambatan. Menurut dia, perlambatan tersebut merupakan imbas dari melambatnya pertumbuhan ekonomi.
"Prospeknya tengah memburuk," kata Budyarto saat dihubungi, Kamis, 5 September 2013. Ia mengatakan pertumbuhan UKM yang melambat disebabkan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Perlambatan tersebut, kata dia, berimbas merata ke semua jenis UKM.
Adapun jenis UKM, Budyarto merincikan yakni UKM bidang usaha jasa, dagang, dan manufaktur. Ketiga jenis tersebut, kata dia, terkena dampak pelemahan nilai tukar rupiah lantaran sistem produksi da distribusinya bersinggungan dengan kegiatan ekspor dan impor.
Masalah lain yang dihadapi oleh industri UKM Indonesia adalah upah minimum regional. Menurut dia, belum adanya jalan tengah antara pengusaha dan pekerja memperburuk iklim industri UKM Indonesia.
Solusinya, menurut Budyarto, adalah penghapusan pajak UKM sebesar 1 persen bagi pengusaha UKM yang beromzet maksimal Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun. Menurut dia, peraturan tersebut menyulitkan lantaran tidak semua pengusaha menerapkan sistem pembukuan yang tertata baik. "Penerapan pajak harus diakuan secara bertahap dan melalui proses pendampingan," ujar dia.
Selain itu, Budyarto menuturkan upaya untuk memudahkan pengusaha untuk mendapatkan pinjaman kredit harus segera dilakukan. Caranya, kata dia, menggunakan sistem Bapak Angkat melalui perusahaan BUMN, swasta, maupun perusahaan pemerintah daerah. Budyarto menilai sistem tersebut mempermudah pengusaha yang tersandung persyaratan untuk mengajukan pinjaman ke bank akibat masalah administrasi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik jumlah usaha UKM 2013 meningkat menjadi 56,5 juta. Jumlah tersebut memberikan kontribusi terhadap Gross Domestic Product sebesar 56 persen dan sebesar 97 persen kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja.
LINDA HAIRANI
Topik Terhangat
Delay Lion Air | Jalan Soeharto | Siapa Sengman | Polwan Jelita | Tes Penerimaan CPNS
Berita Terpopuler
Istri Jaksa Pamer Pistol Juga Kerap Berulah
Jaksa MP 'Pamer' Pistol Pernah Tangani Buruh Panci
Jaksa Pamer Pistol Diperiksa Pengawas Kejagung
Jatah BLSM Diambil Orang, Kakek Ini Meninggal
2 Polisi Bernama Agus, Selamatkan Nyawa Warga
TEMPO.CO , Jakarta:Mantan anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhhammad Misbakhun, melaporkan pemilik akun twitter@benhan, Benny Handoko ke Kepolisian Daerah Metro Jaya. Kuasa Hukum Misbakhun, Dewi Sartika, mengatakan Benny dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah melalui akun twitter @benhan.
"Kejadiannya Sabtu 8 Desember kemarin," kata Dewi ketika dihubungi pada Senin, 10 Desember 2012. "Benny melalui akun twitternya menyerang klien saya (Misbakhun)."
Lantas seperti apakah perang kicauan (twittwar) antara keduanya? Berikut perang kicauan antara mereka berdua. "@benhan Misbakhun: perampok bank Century, pembuat akun anonim penyebar fitnah, penyokong PKS, mantan pegawai Pajak di era paling korup."
"@benhan Kok bikin lawakan ga bisa lebih lucu lagi... Misbakhun kan termasuk yang ikut "ngerampok" Bank Century... Aya-aya wae..."
Menurut Dewi kemudian seseorang memberitahu kliennya bahwa ada akun bernama @benhan yang menyebut nama Misbakhun. Barulah Misbkahun merespon melalui twitternya.
"@misbakhun Apakah bisa dijelaskan oleh @benhan ttg isi tweet yg dimaksud? Saya ingin tahu apa isi penjelasan Anda?"
"@misbakhun Saya tdk pernah ada LC Fiktif. Data dari mana? Saya menunggu penjelasan Anda soal isi tweet tersebut. Saya tunggu segera. @benhan"
Perang kicau tersebut semakin memanas ketika @benhan menuduh hakim yang membebaskan Misbakhun menerima suap. "@benhan: @misbakhun 1. perampok bank century: vonis bersalah pidana di 3 pengadilan sebelum PK dikabulkan. Skrg keputusan PK MA diragukan sarat suap."
Misbakhun pertama kali dijerat kasus pemalsuan dokumen letter of credit (L/C) PT Selalang Prima International (SPI) senilai USD 22, 5 juta di Bank Century. Di perusahaan itu Misbakhun sebagai komisaris, sedangkan posisi direktur utamanya ditempati Frangky Ongkowidjojo. Pada pengadilan tingkat pertama, Misbakhun dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman selama satu tahun. Tak puas dengan vonis dari majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu, Misbakhun banding. Namun Pengadilan Tinggi DKI justru memperberat hukuman menjadi dua tahun penjara.
Setelah upaya banding ditolak, Misbakhun mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun majelis kasasi justru menguatkan putusan PT DKI. Hingga akhirnya Misbakhun mengajukan upaya PK dan dikabulkan MA.
