TEMPO.CO , Jakarta:Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, Tony Prasentiantono mengatakan pihaknya tak mempermasalahkan skema kompensasi yang disiapkan Pemerintah untuk kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. "Saya tidak masalah dengan angka-angka tersebut, yang paling penting bantuan tersebut benar- benar sampai pada sasaran. Apalagi terkandung di dalamnya Rp 6 triliun untuk infrastruktur dasar," kata Tony kepada Tempo, Ahad, 19 Mei 2013.
Dana penghematan dari kebijakan BBM bersubsidi diperkirakan sekitar Rp 47 triliun. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana mengungkapkan, Pemerintah menganggarkan sebesar Rp 29,3 triliun dalam RAPBN Perubahan 2013 untuk dana kompensasi kenaikan harga BBM. Rinciannya, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) Rp 13 triliun, beasiswa untuk siswa miskin Rp 7,4 triliun, infrastruktur dasar Rp 6 triliun dan Program Keluarga Harapan (PKH) dan raskin sebesar Rp 3,2 triliun.
Jika anggaran ini disetujui DPR, maka dana penghematan yang tersisa yakni Rp 18 triliun. Tony berharap sisa Rp 18 triliun bisa dialokasikan untuk mendorong infrastruktur.
Ditanya soal efektifitas BLSM, Tony menilai bantuan langsung memang dibutuhkan masyarakat meski rawan jadi alat politik jelang Pemilu. "Perlu ada jaminan dari pemerintah agar pemberiannya bebas dari atribut politik. Harus netral dari pemerintah atau negara. Mungkin LSM dan perguruan tinggi bisa dilibatkan penyalurannya," katanya.
Tony berharap kenaikan harga BBM bersubsidi dapat memperbaiki keadilan dan fiskal untuk jangka panjang.
MARTHA THERTINA
Topik terhangat:
PKS Vs KPK | E-KTP | Vitalia Sesha | Ahmad Fathanah | Perbudakan Buruh
Berita lainnya:
EDISI KHUSUS Cinta dan Wanita Ahmad Fathanah