Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dana Kompensasi Kenaikan BBM Rawan Dipolitisasi

image-gnews
Bantuan Langsung Tunai. TEMPO/Tony Hartawan
Bantuan Langsung Tunai. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rencana pemerintah memberikan dana kompensasi berupa Bantuan Langsung Tunai atas kenaikan harga BBM bersubsidi menuai kecurigaan kalangan politikus. Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Dolfie O.F. Palit menilai pemerintah menggunakan kedok pengentasan kemiskinan untuk menutupi kesalahannya. 

Penanganan kemiskinan tidak harus menunggu kenaikan harga BBM bersubsidi. "Itu adalah tugas pemerintah setiap tahun," katanya kepada Tempo, Kamis, 2 Mei 2013.

Politikus PDI Perjuangan itu khawatir pengucuran BLT digunakan untuk kepentingan politik yaitu menggalang dukungan masyarakat menjelang pemilihan umum legislatif dan presiden tahun depan.

Alih-alih menaikkan harga BBM, Dolfie meminta pemerintah menghemat anggaran belanja. Setiap tahun sekitar Rp 50 triliun anggaran belanja negara tidak terserap. Jumlah ini lebih kecil ketimbang subsidi yang bisa dihemat pemerintah dari kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 30 triliun. Penghematan inilah yang akan diusulkan pemerintah untuk anggaran BLT.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa memastikan pemerintah memberikan BLT kepada masyarakat miskin yang terkena dampak kenaikan BBM. "Ada kompensasi tunai, dan kebijakan itu satu paket dengan penyesuaian harga BBM," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Besaran yang dikucurkan disesuaikan dengan kenaikan harga BBM. Semakin tinggi kenaikannya, kompensasi yang diberikan akan semakin besar. Ketua Umum Partai Amanah Nasional itu beralasan, kenaikan harga BBM menggerus daya beli masyarakat.

Usulan dana kompensasi akan diajukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Perubahan. Menurut Hatta, usulan akan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat, pertengahan bulan ini. "Paling lambat pada minggu kedua Mei akan diserahkan kepada DPR," katanya.

SUNDARI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kebijakan Satu Peta Perbaiki Tata Kelola Geospasial

22 Maret 2023

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
Kebijakan Satu Peta Perbaiki Tata Kelola Geospasial

Satu Peta telah untuk perbaikan tata kelola penerbitan izin dan hak atas tanah.


KUR Festival agar Pemuda Semangat Berwirausaha

22 Maret 2023

KUR Festival Super Gen-Creation, berlangsung 2 hari pada 17- 18 Maret 2023 di Gedung Sate, Kota Bandung.
KUR Festival agar Pemuda Semangat Berwirausaha

Pemerintah berupaya mendorong UMKM untuk mengakses pembiayaan KUR sehingga usahanya cepat naik kelas.


Indonesia Dorong Kawasan ASEAN Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Dunia

16 Maret 2023

Indonesia Dorong Kawasan ASEAN Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Dunia

Kawasan ASEAN mempunyai modal cukup mumpuni untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia dengan PDB mencapai US$ 3,36 triliun.


Pemerintah AS Dukung Kemitraan Indo Pacific Economic Framework

16 Maret 2023

Pemerintah AS Dukung Kemitraan Indo Pacific Economic Framework

Pemerintah Indonesia tetap memiliki harapan besar pada IPEF untuk menghasilkan hal-hal konkret.


BPKP Bakal Audit Realisasi Penyaluran KUR

13 Januari 2023

Ilustrasi pekerja
BPKP Bakal Audit Realisasi Penyaluran KUR

BPKP mengaudit pelaksanaan kredit usaha rakyat (KUR). Penyaluran KUR terus meningkat dalam lima tahun terakhir.


Menko Airlangga Dampingi Jokowi di KTT Peringatan 45 Tahun ASEAN-Uni Eropa

15 Desember 2022

Menko Airlangga Dampingi Jokowi di KTT Peringatan 45 Tahun ASEAN-Uni Eropa

Jokowi menegaskan kemitraan ASEAN dan Uni Eropa harus didasarkan pada prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan.


Peternak Demo di Depan Kantor Airlangga, Mengaku Berdarah-darah karena Harga Ayam Rendah

13 Desember 2022

Komunitas peternak unggas demo di depan KPPU, Selasa, 13 Desember 2022. TEMPO/Nabila Nurshafira
Peternak Demo di Depan Kantor Airlangga, Mengaku Berdarah-darah karena Harga Ayam Rendah

Peternak mengaku sudah 12 tahun berdarah-darah karena harga ayam rendah. Mereka menyebut tak ada perlindungan dari pemerintah.


Sherpa G20 Diyakini Capai Kesepakatan, Kemenko Perekonomian: Sekarang Proses, Masih Berjuang

13 November 2022

Pertemuan Tingkat Sherpa Digelar Menjelang KTT G20, Optimis Upayakan Kesepakatan Leaders' Declaration
Sherpa G20 Diyakini Capai Kesepakatan, Kemenko Perekonomian: Sekarang Proses, Masih Berjuang

Sinyal tidak tercapainya kesepakatan G20 sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.


Optimistis Ekonomi 2022 5,2 Persen, Kemenko Perekonomian: Tiga Kuartal Tumbuh 5 Persen Lebih

29 Oktober 2022

Sekretaris Menteri Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan berbagai perkembangan yang terjadi pada Pertemuan Tahunan IMF - World Bank Group 2018 dalam konferensi pers di Nusa Dua, Bali, Selasa 9 Oktober 2018. ICom/AM IMF-WBG//Nyoman Budhiana
Optimistis Ekonomi 2022 5,2 Persen, Kemenko Perekonomian: Tiga Kuartal Tumbuh 5 Persen Lebih

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian optimistis target pertumbuhan ekonomi pada 2022 sebesar 5,2 persen dapat tercapai.


Pemerintah Dorong Pengembangan PSN di Berbagai Wilayah

28 Oktober 2022

Pemerintah Dorong Pengembangan PSN di Berbagai Wilayah

PSN tersebar di seluruh Indonesia yang mencakup 14 multisektor dan 12 program.