Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Lagi, KPPU Periksa Tiga Importir Bawang Putih

image-gnews
Bawang putih. ANTARA/Ampelsa
Bawang putih. ANTARA/Ampelsa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah Jumat pekan lalu memanggil dua importir, hari ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kembali memanggil tiga importir untuk menyelidiki dugaan kartel bawang putih. "Ini sifatnya masih penyelidikan awal," kata Komisioner Bidang Hubungan Antar-Lembaga Dalam dan Luar Negeri KPPU, Kamser Lumbanradja, kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 28 Maret 2013

Kamser menyebutkan, dua importir yang dipanggil pada Jumat lalu berinisial LD dan RS. Jika dirunut dari data 128 importir yang mendapatkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian, ada dua nama perusahaan yang sesuai, yakni PT Lika Dayatama dan PT Ridho Sribumi Sejahtera.

PT Lika Dayatama juga diketahui memiliki 45 dari 332 kontainer bawang putih yang sempat tertahan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Sedangkan PT Ridho Sribumi Sejahtera memiliki 60 kontainer lainnya.

Total kuota impor bawang putih yang didapat oleh PT Lika Dayatama sebanyak 662 ton, sementara PT Ridho Sribumi Sejahtera sebanyak 1.987 ton. Kedua perusahaan ini juga mendapat izin impor produk hortikultura lain, seperti anggur, apel, bawang merah, dan bawang bombai.

Sedangkan tiga importir bawang putih yang dipanggil hari ini menurut Kamser berinisial IA, MJ, dan LP. Ketiganya tidak termasuk dalam 11 importir yang bawang putihnya bermasalah di Tanjung Perak. Namun, dalam daftar RIPH, ada beberapa perusahaan yang namanya mirip dengan inisial tersebut, yakni CV Mekar Jaya (2.897 ton bawang putih), PT Intibumi Alam Lestari (1.862 ton bawang putih), dan PT Langgeng Putra Mandiri (828 ton bawang putih).

Sayangnya, KPPU menyembunyikan kehadiran mereka. Tempo yang menunggu di kantor KPPU sejak pukul 10.00 hingga 14.00 sesuai jadwal pemanggilan tak dapat menemui satu pun di antara mereka. Bahkan di buku tamu KPPU hanya terdapat 16 tamu. Tak ada satu pun nama perusahaan yang sesuai dengan inisial yang disebut Kamser. Namun ada beberapa tamu yang langsung disambut petugas dan langsung dibawa ke ruang pemeriksaan di atas tanpa sempat menemui wartawan. Mereka kemudian keluar melalui pintu lain di bagian barat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemeriksaan dugaan kartel bawang ini dipastikan akan berlangsung berbulan-bulan. Kamser menyatakan, "Kami akan bandingkan. Kami beri kewenangan penyelidik untuk memanggil (importir) sebanyak-banyaknya."

Dalam penyelidikannya, petugas akan memetakan jatah yang diperoleh tiap-tiap importir. "Kalau ada jatah mayoritas yang diperoleh kelompok tertentu, bisa jadi mereka yang menyebabkan kekisruhan melonjaknya harga kemarin itu. Kita akan tindak," tutur Kamser.

Dalam Undang-Undang Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, praktek kartel diancam dengan denda sekitar Rp 1-5 miliar.

PINGIT ARIA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Blusukan ke Pasar Salakan Sulawesi Tengah, Jokowi: Harga Bawang Putih Agak Mahal

2 hari lalu

Presiden Jokowi  memberikan keterangan pers usai meninjau harga bahan pokok di Pasar Salakan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah,  pada Selasa, 26 Maret 2024. Foto: Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden.
Blusukan ke Pasar Salakan Sulawesi Tengah, Jokowi: Harga Bawang Putih Agak Mahal

Jokowi mengatakan harga beras di pasar tersebut terpantau sebesar Rp 13.000 per kilogram.


Kasus Pinjol Pendidikan, KPPU: Suku Bunga Terlalu Tinggi

4 hari lalu

Mahasiswa ITB menggelar aksi menolak skema pembayaran uang kuliah melalui platform pinjaman online di depan gedung Rektorat ITB, Bandung, 29 Januari 2024. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyatakan skema pembayaran dengan Pinjol tidak diizinkan yang akan diikuti dengan pemeriksaan oleh inspektorat jenderal di lapangan. TEMPO/Prima Mulia
Kasus Pinjol Pendidikan, KPPU: Suku Bunga Terlalu Tinggi

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU melanjutkan kasus pinjaman online (Pinjol) pendidikan ke penegakan hukum.


Keliru, Ombudsman: Rekomendasi Impor Bawang Putih Harusnya Diterbitkan Bapanas, Bukan Kementan

6 hari lalu

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika ditemui usai Konferensi Pers 'Ombudsman RI Maraton Periksa Kementan Terkait Rekomendasi Produk Hortikultura (RIPH) dan Wajib Tanam' di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, pada Selasa, 16 Januari 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Keliru, Ombudsman: Rekomendasi Impor Bawang Putih Harusnya Diterbitkan Bapanas, Bukan Kementan

Ombudsman menyatakan rekomendasi RIPH mestinya diterbitkan Bapanas, bukan Dirjen Holtikultura Kementerian Pertanian.


PPATK dan KPPU Perkuat Kerja Sama Penanganan Pencucian Uang di Transaksi Merger serta Akuisisi

14 hari lalu

Ilustrasi pencucian uang. Shutterstock
PPATK dan KPPU Perkuat Kerja Sama Penanganan Pencucian Uang di Transaksi Merger serta Akuisisi

PPATK dan KPPU memperkuat kerja sama penanganan kasus pencucian uang di transaksi merger dan akuisisi.


Beban Anggaran Makan SIang Gratis

29 hari lalu

Beban Anggaran Makan SIang Gratis

Program makan siang gratis dan susu gratis yang menyedot dana Rp 450 triliun per tahun bakal membebani APBN 2025.


BPS: Inflasi Tahunan Mencapai 2,57 Persen pada Januari 2024

56 hari lalu

ilustrasi beras
BPS: Inflasi Tahunan Mencapai 2,57 Persen pada Januari 2024

BPS mencatat kenaikan inflasi tahunan yang terjadi pada Januari 2024, yaitu 2,57 persen.


Ombudsman Periksa Pejabat Kementan dan Audit Sistem RIPH, Minta Izin Impor Bawang Putih Setop Dulu

27 Januari 2024

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika ditemui usai Konferensi Pers 'Ombudsman RI Maraton Periksa Kementan Terkait Rekomendasi Produk Hortikultura (RIPH) dan Wajib Tanam' di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, pada Selasa, 16 Januari 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Ombudsman Periksa Pejabat Kementan dan Audit Sistem RIPH, Minta Izin Impor Bawang Putih Setop Dulu

Ombudsman telah memeriksa mulai dari direktur jenderal, hingga sekretaris jenderal dalam kasus RIPH impor bawang putih.


Dirjen Hortikultura Kementan Buka Suara soal Pungli dalam Penerbitan Rekomendasi Impor Bawang Putih

20 Januari 2024

Aktivitas bongkar muat  bawang putih di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Kamis 19 Oktober 2023. Adapun kebutuhan bawang putih secara nasional masih harus dipenuhi dari luar mengingat produksi dalam negeri belum mencukupi kebutuhan. Tempo/Tony Hartawan
Dirjen Hortikultura Kementan Buka Suara soal Pungli dalam Penerbitan Rekomendasi Impor Bawang Putih

Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) Prihasto Setyanto buka suara soal dugaan adanya pungutan liar atau pungli dalam penerbitan rekomendasi impor bawang putih.


Respons Temuan Ombudsman, Importir Bawang Putih Bantah Adanya Pungli dalam Penerbitan RIPH

18 Januari 2024

Pekerja tengah menata tumpukan bawang putih di salah satu agen di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Jumat 26 Mei 2023. Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengatakan mayoritas stok bawang putih di dalam negeri kebanyakan didatangkan dari luar negeri. Jumlahnya disinyalir mencapai 95 persen. Tempo/Tony Hartawan
Respons Temuan Ombudsman, Importir Bawang Putih Bantah Adanya Pungli dalam Penerbitan RIPH

Pusbarindo membantah temuan Ombudsman mengenai adanya pungutan liar dalam penerbitan Rekomendasi Impor Produk Holtikultura atau RIPH bawang putih.


Merespons Pernyataan Ombudsman, Mentan Pastikan RIPH Bawang Putih 2024 Tak Melebihi Kuota Impor

18 Januari 2024

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 8 November 2023. Rapat tersebut membahas evaluasi dan monitoring pelaksanaan anggaran tahun 2023, rencana program dan kegiatan tahun 2024 serta isu-isu aktual lainnya. TEMPO/M Taufan Rengganis
Merespons Pernyataan Ombudsman, Mentan Pastikan RIPH Bawang Putih 2024 Tak Melebihi Kuota Impor

Mentan Andi Amran Sulaiman, menjamin pemberian RIPH bawang putih pada 2024 akan sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan dalam rakortas.