Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jakarta Monorail dan Adhi Karya Berebut Monorel  

Editor

Zed abidien

image-gnews
Beberapa pekerja sedang menyelesaikan pembangunan Monorail di kawasan Senayan, Jakarta. TEMPO/Novi Kartika
Beberapa pekerja sedang menyelesaikan pembangunan Monorail di kawasan Senayan, Jakarta. TEMPO/Novi Kartika
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah sekian tahun lamanya, PT Jakarta Monorail dan konsorsium yang dipimpin PT Adhi Karya (Persero) Tbk berkumpul untuk memaparkan proyek monorel di depan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, di Balai Agung, Balai Kota, Jakarta, Jumat, 7 Desember 2012. Keduanya membawa visi dan misi masing-masing untuk memenangkan proyek yang sudah mangkrak sejak 2007 lalu.

Adhi Karya membawa PT INKA, PT Len Industri, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk sebagai konsorsium BUMN untuk menangani proyek monorel. Sedangkan PT Jakarta Monorail dihadiri oleh Komisaris Utama Saiful Imam dan Direktur Utama Sukmawati Syukur. Pejabat pemerintah daerah yang hadir adalah Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala BPKD, Deputi Gubernur Bidang Transportasi, dan Asisten Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

Direktur Utama Adhi Karya, Kiswodarmawan, mengatakan sebelumnya Kementerian Pekerjaan Umum telah melakukan rapat untuk menentukan konsep monorel yang akan diusung. Dia yakin model yang dibawa perusahaan akan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya. "Ini tidak hanya DKI. Bekasi dan daerah yang berhubungan lainnya juga mesti ikut," kata Kiswodarmawan, Jumat, 7 Desember 2012.

Nilai investasi, besaran penumpang, dan tarif yang akan diterapkan, menurut dia, baru akan ditentukan setelah survei dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada pada minggu depan. Sebelumnya diperkirakan nilai investasi proyek monorel mencapai Rp 12,5 triliun. Namun, angka ini mesti dikaji kembali.

Soal penggabungan pengerjaan dengan PT Jakarta Monorail, Kiswodarmawan memastikan itu tidak akan terjadi. Itu karena konsorsium telah memilih sejumlah perusahaan untuk menangani proyek ini bersama. "Kami tidak bisa berkolaborasi dengan swasta. Silakan saja diputuskan bagaimana. Dulu saja berkolaborasi tidak berhasil," katanya.

Direktur Utama Jakarta Monorail, Sukmawati Syukur, tidak ingin perusahaan dibuang begitu saja dari proyek tersebut. Pihaknya sudah siap dengan pemegang saham yang baru. Sebanyak 90 persen di antaranya dikuasai pemodal baru, 10 persen dimiliki oleh PT Jakarta Monorail.

Dia pun yakin proyek bisa rampung selama tiga tahun, lebih cepat setahun dari target konsorsium Adhi Karya, yaitu menyelesaikan proyek selama empat tahun. "Kami siap menjalankan tiga tahun. Kami sudah punya semua persyaratan. Tahun 2015 green line beroperasi," ujar dia.

Sukmawati malah mempersilakan jika Adhi Karya ingin masuk kembali dalam kepemilikan saham PT Jakarta Monorail. Dulu perusahaan konstruksi milik negara itu memiliki 7,5 persen saham di Jakarta Monorail. Namun, saham itu pun dijual ke Jakarta Monorail. "Silakan kalau Adhi Karya mau bergabung," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menanggapi itu, Gubernur Joko Widodo menginginkan keduanya bisa bergabung untuk mengerjakan proyek. Lagipula dengan menggunakan aturan yang lama, proyek dapat segera dikerjakan. "Kalau saya tahu, kan, ada Pak Saiful yang dulunya Direktur Utama Adhi Karya. Ya, rukun gitu, lho," kata Jokowi dan disambut tawa peserta rapat.

Dia mengakui tidak mengetahui besaran investasi untuk mengerjakan proyek tersebut. Namun, ke depannya dia ingin monorel bisa terintegrasi dengan moda transportasi lainnya, baik bus, kereta api, mikrolet, Kopaja, dan Metromini. "Ini bakal diintegrasikan dalam satu tiket," katanya.

Menurut dia, hal ini pernah dilakukan Kementerian Perhubungan di Yogyakarta menuju Surakarta. Dia pun yakin sistem transportasi terintegrasi satu tiket itu bisa dijalankan dan tidak sulit.

"Proyek yg lalu silakan terus. Karena kami ingin kalkulasi jelas. Tarif juga sebaik mungkin. Saya sudah gambaran nilai proyek di negara lain sehingga sudah punya pembanding. Nantinya ini jadi bisnis yang visibel. Kalau rukun bagus lah sebagai konsorsium," ujar dia.

SUTJI DECILYA

Berita Terpopuler:
Kurikulum Baru, SMA Tidak Ada Penjurusan  

Ide Jokowi Atasi Kemacetan Dinilai Tak Efektif 

Pelajar Situbondo Bentuk Kelompok Arisan Seks

Skandal Bupati Aceng Tak Kejutkan Kawan Dekatnya

Sebelum Berpolitik, Bupati Aceng Juragan Ayam

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

23 hari lalu

Ilustrasi kereta MRT (Mass Rapid Transit) di Jakarta, Indonesia.
Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?


Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

41 hari lalu

Petugas mengamati mesin pengolah sampah di TPS3R Ciracas setelah diresmikan Pj Gubernur Heru Budi Hartono di Ciracas, Jakarta Timur, Jumat, 26 Januari 2024. Pada 2023, Pemprov DKI Jakarta telah membangun tujuh titik TPS3R dengan fasilitas mesin pengolah sampah yang diharapkan dapat menurunkan jumlah volume sampah di TPA Bantar Gebang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.


Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

21 Februari 2023

Direktur Hero Supermarket Hendy dan Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi pada Badan Pangan Nasional Nyoto Nyoto Suwignyo dalam acara Launching Program Food Rescue bersama Hero Supermarket yang akan dilaksanakan di Hero Taman Alfa, Joglo, Jakarta Barat, pada Selasa, 21 Februari 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

Bapanas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Hero Supermarket meluncurkan program Food Rescue.


PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

3 Agustus 2022

Pengunjung melihat suvenir resmi Presidensi G20 Indonesia yang dipamerkan di Gedung Smesco, Jakarta, Rabu 27 Juli 2022. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Smesco Indonesia mengumumkan 20 UMKM yang akan menjadi pemasok resmi suvenir bagi anggota delegasi di ajang internasional G20. ANTARA FOTO/Syahrudin
PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

PSI Jakarta mendorong Jamkrida Jakarta memanfaatkan penambahan modal dasar untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.


KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

25 Juni 2022

Sapma Pemuda Pancasila (PP), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), serta Gerkan Pemuda Ka'bah (GPK) melaporkan promo miras untuk Muhammad dan Maria yang dikeluarkan Holywings Indonesia ke Polda Metro Jaya, Jumat, 24 Juni 2022. Tempo/Arrijal Rachman
KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

Sekretaris KNPI DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings.


DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

19 Juni 2022

Ilustrasi dana darurat (PIxabay.com)
DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

DKI Jakarta segera membayarkan tunggakan dana operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) selama enam bulan sejak Januari-Juni 2022.


Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

17 April 2022

Ilustrasi mudik dengan bus. ANTARA/Rony Muharrman
Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

Masyarakat yang ingin mudik gratis dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membawa sepeda motor.


Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

17 April 2022

Ilustrasi mudik dengan bus. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

Ketahui apa syarat untuk mengikuti mudik gratis dari beberapa lembaga berikut.


Stasiun Jatinegara Sampai Kantor Pusat Garuda Indonesia Jadi Cagar Budaya

8 Januari 2022

Stasiun Jatinegara, Jakarta, Jumat 18 Desember 2020. Dirjen Perkeretaapian Kemenhub mengoperasikan kembali layanan di Stasiun Jatinegara yang kini memiliki 8 jalur dengan 4 peron dan mengubah level crossing (lintas bawah) menjadi overpass (lintas atas) demi meningkatkan keselamatan penumpang. Stasiun Jatinegara juga dilengkapi eskalator serta lift untuk memudahkan penumpang, terutama bagi lansia, ibu hamil, dan disabilitas serta fasilitas penunjang seperti ruang kesehatan dan laktasi. Revitalisasi Stasiun Jatinegara yang berada di atas lahan 3.600 meter persegi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan baik bagi penumpang KRL maupun kereta jarak jauh. TEMPO/Subekti.
Stasiun Jatinegara Sampai Kantor Pusat Garuda Indonesia Jadi Cagar Budaya

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan 14 bangunan cagar budaya baru.


Koalisi Anti-Tembakau: Larangan Anies soal Rokok Bukti Negara Lindungi Warga

4 Oktober 2021

Karyawan beraktivitas di depan display rokok yang ditutupi kain putih di salah satu minimarket di Jakarta, Selasa 14 September 2021. Pemprov DKI Jakarta akan melakukan penutupan display serta poster produk rokok di seluruh pusat perbelanjaan yang bertujuan menekan angka perokok di ibukota. Penutupan display produk rokok tersebut dilakukan berdasarkan Seruan Gubernur DKI Jakarta nomor 8 tahun 2021 tentang Pembinaan Kawasan Dilarang Merokok. TEMPO/Muhammad Hidayat
Koalisi Anti-Tembakau: Larangan Anies soal Rokok Bukti Negara Lindungi Warga

Kebijakan Anies Baswedan tersebut, kata Ketua YLKI, merupakan perlindungan terhadap HAM warga Jakarta, agar tidak terpapar iklan zat adiktif.