TEMPO.CO, Medan - Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Akbar Tanjung berpendapat beberapa peraturan yang disepakati dalam World Trade Organization (WTO) lebih menguntungkan negara-negara maju. Ia khawatir jika kesenjangan ekonomi tidak segera diatasi, pasar bebas hanya akan memicu lahirnya neo-imperialisme. “Ciri utamanya sudah terlihat ditandai dengan banyaknya konflik horizontal saat ini," kata dia, dalam Sarasehan Nasional Reaktualisasi Nilai-nilai Pancasila di Medan, Rabu, 3 Oktober 2012.
Menurut Akbar, selama sumber daya alam yang berlimpah di Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal, pemodal asing akan terus berupaya masuk ke Indonesia untuk mengelola potensi alam itu." Globalisasi ekonomi akan membawa musibah atau malapetaka manakala kita (Indonesia) terus terjerumus dalam konflik horizontal," ujar Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar itu.
Akbar mencontohkan bagaimana negara luar selalu ingin masuk untuk mengelola sumber daya alam melalui kerja sama antarnegara. Seperti yang baru-baru ini terjadi, Kedutaan Besar AS mengumumkan kemitraan baru antara Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dalam bidang prioritas global, termasuk ketahanan pangan, upaya pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkesinambungan. Kerja sama terbaru ini disebut sebagai bentuk dukungan dari Kemitraan Komprehensif AS-Indonesia untuk meningkatkan kerja sama dan mempererat hubungan antara kedua negara.
Ke depan, Amerika Serikat dan Kadin akan memperluas kerja sama untuk meningkatkan akses pangan, membuka pasar yang lebih luas untuk perdagangan, dan meningkatkan produktivitas dan kesinambungan di sektor pertanian serta perikanan. Program bersama dalam kemitraan ini merupakan yang pertama kali dilakukan untuk meningkatkan akses petani terhadap kredit dan asuransi tanaman pangan.
Akses terhadap kredit akan memungkinkan petani untuk berinvestasi di lahannya dan membeli sarana produksi yang lebih baik. Asuransi tanaman pangan yang mirip dengan asuransi jiwa akan memberikan jaminan kembalinya biaya yang dikeluarkan petani jika terjadi gagal panen.
Ketua Pusat Studi Pancasila Universitas Pancasila, Yudi Latif, menilai jika Indonesia saat ini berkembang normal, globalisasi ekonomi tidak akan menjadi momok yang menakutkan." Tapi kenapa kita (Indonesia) takut globalisasi ekonomi? Karena keadaan negara sekarang memang abnormal," kata Yudi.
SAHAT SIMATUPANG
Berita populer:
Ayah Alawi Belum Maafkan Fitrah
Ini Utang-utang BUMI
Besok, 2 Juta Buruh Mogok Kerja
Bos Bumi Emosi Waktu Curhat Konflik Perusahaan
Pemerintah Siapkan ''Pengganjal'' Jokowi
