TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, bagi badan usaha milik negara, menyetorkan dividen kepada pemerintah sebenarnya bukanlah prioritas. "Prioritas kita, BUMN bisa menciptakan nilai tambah dalam bentuk tumbuhnya nilai perusahaan," kata Menteri Agus ketika dijumpai di kediamannya, Kamis, 20 September 2012. Ia menanggapi usulan Menteri BUMN Dahlan Iskan agar setoran dividen BUMN dikurangi.
Menteri Agus mengatakan pemerintah menginginkan agar BUMN benar-benar bisa menciptakan nilai tambah. Terutama untuk perusahaan yang sudah go public atau terbuka, harus memperluas kapitalisasi pasarnya dan menjadi perusahaan yang semakin maju.
Baca Juga:
Ia menambahkan, nilai perusahaan yang semakin besar akan memberi keuntungan juga bagi negara. Saham yang dimiliki pemerintah di perusahaan tersebut juga akan bertambah besar nilainya. Tetapi, imbuhnya, yang perlu diingat adalah tujuan mulia apabila BUMN mampu mendongkrak nilai tambahnya, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat dalam arti luas. “Sebab, dengan nilai tambah yang tinggi maka pendapatan negara juga semakin meningkat, salah satunya adalah dari peningkatan pajak yang disetorkan.”
Menurut Menteri Agus, BUMN didorong untuk memiliki skema bisnis yang matang dan terencana agar usahanya tidak statis. Untuk itu, ia mendukung apabila terdapat BUMN yang ingin mengembangkan sektor usahanya, seperti yang akan dilakukan oleh Hutama Karya untuk menjadi pengembang jalan tol. “Pemerintah tidak akan keberatan. Kita akan dukung," Menteri Agus menjelaskan.
Meski bukan prioritas, pembayaran dividen bukan berarti harus diabaikan. Sebab, bagaimanapun, setoran dividen BUMN itu tetap dibutuhkan untuk pembiayaan negara. Apalagi dividen dari BUMN yang memang tercatat atau terlihat sudah tumbuh berkembang dan mempunyai penjualan yang tinggi. "Keuntungannya besar, jadi dia harus bayar dividen."
Baca Juga:
GUSTIDHA BUDIARTIE
Berita lain:
Dahlan: KS Butuh Perlindungan Jaksa Agung
Dahlan Iskan: Hutama Karya Jadi Perusahaan Tol
Bandara Soekarno-Hatta Sudah ''Overload''
Tarif Batas Atas Pesawat Akan Ditinjau
Perseteruan Cina-Jepang, Peluang Untuk Indonesia