Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ratu Atut Tolak Usulan Menteri Keuangan

image-gnews
Sebuah truk masuk ke kapal ferry di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten (31/5). Ribuan truk mengantre sepanjang lebih dari 8 km dari Tol hingga Pelabuhan Merak, akibat kurangnya armada ferry untuk menyeberangkan truk dari Pulau Jawa ke Sumatera. REUTERS/Beawiharta
Sebuah truk masuk ke kapal ferry di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten (31/5). Ribuan truk mengantre sepanjang lebih dari 8 km dari Tol hingga Pelabuhan Merak, akibat kurangnya armada ferry untuk menyeberangkan truk dari Pulau Jawa ke Sumatera. REUTERS/Beawiharta
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menolak usulan Menteri Keuangan, Agus Martowardojo soal rencana revisi Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS).

Alasannya, kata Ratu Atut, jika Peraturan Presiden (perpres) tersebut direvisi akan menimbulkan dampak ketidakpuasan hukum bagi investor dan dapat menghambat pengembangan Kawasan Strategus Selat Sunda (KSS). “ini tentunya bukan hanya dapat menurunkan minat investasi swasta di Banten-Lampung, bahkan di Indonesia,” kata Ratu Atut, Selasa, 10 Juli 2012.

Menurut dia, dirinya dan Gubernur Lampung telah mengirimkan surat ke Menteri Keuangan. "Isinya tanggapan atas usulan Menkeu tentang perubahan Perpres No. 86 Tahun 2011, Jadi bukan menolak tetapi bentuk dorongan untuk percepatan pembangunan JSS,” kata Atut.

Sekretaris Daerah Provinsi Banten Muhadi membenarkan surat protes yang dilayangkan Gubernur Banten tersebut.  Menurut dia,  gubernur tak hanya  mengirim surat kepada Menteri Keuangan, tapi juga kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua DPR RI, Ketua MPR RI dan Ketua DPD RI. “Isi suratnya beda-beda, tapi intinya meminta agar pembangunan JSS segera direalisasikan,” ujar Muhadi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Muhadi, Pemprov Banten tidak mendukung rencana Menteri Keuangan yang berencana merevisi Perpres No 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS). “Jika itu direvisi maka semua agenda pembangunan JSS akan terjadi perubahan,” katanya.

Konsorsium pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) tergabung didalamnya  PT Graha Banten Lampung Sejahtera, Saat ini tengah menyiapkan Feasibility Studies (FS). Perusahaan ini menjadi pemrakarsa proyek Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS) senilai Rp 150 triliun.

WASI’UL ULUM

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bicarakan Tol Trans Sumatera, Hatta Rajasa Ungkit Proyek Jembatan Selat Sunda

9 September 2021

Hatta Rajasa. TEMPO/Aditia Noviansyah
Bicarakan Tol Trans Sumatera, Hatta Rajasa Ungkit Proyek Jembatan Selat Sunda

Hatta Rajasa kembali mengangkat usulan pembangunan Jembatan Selat Sunda ketika membahas soal Jalan Tol Trans Sumatera.


Faktor Geologi, SebabTak Dibangunnya Jembatan Selat Sunda

2 Juni 2015

Para ibu mengajak anaknya bermain di sisi pantai menunggu waktu berbuka di kaki Jembatan Suramadu, Surabaya, 30 Juni 2014. TEMPO/Fully Syafi
Faktor Geologi, SebabTak Dibangunnya Jembatan Selat Sunda

Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan Kementerian ESDM tidak merekomendasikan pembangunan jembatan Selat Sunda.


Jembatan Selat Sunda Tak Punya Identitas Bangsa  

7 November 2014

Bangun Rancang Jembatan Selat Sunda yang akan dibangun. Dok: PT Wiratman and Associates
Jembatan Selat Sunda Tak Punya Identitas Bangsa  

"Lebih penting jalan Tol Trans Sumatera untuk dibangun. Apalagi kalau menguntungkan masyarakat banyak."


Jembatan Selat Sunda Batal, Merak Bakal Diperluas  

6 November 2014

Bangun Rancang Jembatan Selat Sunda yang akan dibangun. Dok: PT Wiratman and Associates
Jembatan Selat Sunda Batal, Merak Bakal Diperluas  

Masyarakat dinilai lebih memilih penyeberangan laut karena murah.


Proyek Jembatan Selat Sunda Batal, Ini Gantinya  

5 November 2014

Sofyan Djalil. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo
Proyek Jembatan Selat Sunda Batal, Ini Gantinya  

Kata Menteri Sofyan Djalil, Jembatan Selat Sunda bisa digantikan dengan kapal cepat.


Jonan: Proyek JSS Digantikan Pendulum Nusantara

5 November 2014

Bangun Rancang Jembatan Selat Sunda yang akan dibangun. Dok: PT Wiratman and Associates
Jonan: Proyek JSS Digantikan Pendulum Nusantara

Pendulum Nusantara atau tol laut sesuai dengan visi-misi Kabinet Kerja Joko Widodo.


JSS Batal, Kawasan Ekonomi Tanjung Lesung Mangkrak  

5 November 2014

Bangun Rancang Jembatan Selat Sunda yang akan dibangun. Dok: PT Wiratman and Associates
JSS Batal, Kawasan Ekonomi Tanjung Lesung Mangkrak  

Untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung diperlukan infrastruktur penunjang, salah satunya Jembatan Selat Sunda.


Jembatan Selat Sunda Ancaman bagi Indonesia  

5 November 2014

Bangun Rancang Jembatan Selat Sunda yang akan dibangun. Dok: PT Wiratman and Associates
Jembatan Selat Sunda Ancaman bagi Indonesia  

Pemerintah Jokowi menegaskan tidak melanjutkan pembangunan megaproyek Jembatan Selat Sunda (JSS).


Menteri PU Siap Setop Proyek Jembatan Selat Sunda

4 November 2014

Bangun Rancang Jembatan Selat Sunda yang akan dibangun. Dok: PT Wiratman and Associates
Menteri PU Siap Setop Proyek Jembatan Selat Sunda

Meski siap secara teknis, Menteri Basuki menilai Jembatan Selat Sunda tidak diterima secara politis.


Proyek Jembatan Selat Sunda Dihentikan  

3 November 2014

Bangun Rancang Jembatan Selat Sunda yang akan dibangun. Dok: PT Wiratman and Associates
Proyek Jembatan Selat Sunda Dihentikan  

Jembatan Selat Sunda dianggap tidak selaras dengan konsep kemaritiman Presiden Joko Widodo