Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kementerian Pertanian Tak Takut Diadukan ke WTO  

image-gnews
Proses kultur jaringan pada bibit tanaman kentang di laboratorium Kebun Benih Hortikultura Kledung, Jateng, Senin (10/11). Di tempat ini telah dikembangkan berbagai varietas kentang. ANTARA/Anis Efizudin
Proses kultur jaringan pada bibit tanaman kentang di laboratorium Kebun Benih Hortikultura Kledung, Jateng, Senin (10/11). Di tempat ini telah dikembangkan berbagai varietas kentang. ANTARA/Anis Efizudin
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertanian mengaku tidak takut menghadapi laporan beberapa negara ke World Trade Organization (WTO), yang keberatan terhadap kebijakan pembatasan pintu masuk hortikultura. Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Banun Harpini mengatakan laporan suatu negara terhadap dispute perdagangan merupakan suatu hal yang wajar dan sering terjadi di negara mana pun.

“Itu kan sesuatu yang wajar dalam perdagangan antarnegara. Kalau ada masalah yang jadi pertanyaan, kan bisa didiskusikan dalam komite SPS WTO,” kata Banun saat ditemui seusai rapat pimpinan Kementerian Pertanian, di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin, 2 April 2012.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88, 89, dan 90 tahun 2011, yang membatasi masuknya produk impor hortikultura di beberapa pintu masuk. Dari delapan pelabuhan masuk barang impor produk pertanian, hanya empat pelabuhan yang diizinkan. Pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya; Pelabuhan Makassar; Pelabuhan Belawan, Medan; dan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Kebijakan ini akan berlaku efektif pada 19 Juni mendatang.

Akibat kebijakan itu, beberapa negara yang biasa mengekspor produk hortikulturanya ke Indonesia merasa dirugikan dan keberatan. Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang sudah melaporkan hal ini kepada tim mediasi bernama Sanitary and Phytosanitary (SPS) Measures Committee dari WTO.

Dalam situs resmi WTO, disampaikan penutupan Pelabuhan Tanjung Priok terkait keamanan pangan ini menjadi perhatian utama di antara permasalahan perdagangan lainnya. Selain Amerika, terdapat sekitar 12 negara lainnya yang melaporkan ke WTO terkait hambatan perdagangan karena isu keamanan pangan dan kesehatan hewan dan tumbuhan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebanyak 12 negara itu, antara lain Argentina, Australia, Brasil, Kanada, Cile, Kolombia, Kosta Rica, Selandia Baru, Paraguay, Filipina, dan Amerika Serikat. Mereka mempertanyakan berbagai isu yang berkembang, seperti penyakit sapi gila, sehingga beberapa negara seperti Cina Taipe menolak impor daging, dan beberapa minuman beralkohol karena adanya virus tertentu. Tim SPS bertugas untuk memonitor sejauh mana suatu negara mempraktekkan keamanan pangan dan kesehatan hewan sesuai dengan standar yang ditetapkan WTO dan membahas beberapa isu yang berkembang seputar perdagangan dunia.

Banun menyatakan pemerintah sedang menyiapkan kajian khusus untuk disampaikan dalam sidang komite WTO terkait alasan penutupan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pintu masuk hortikultura. Nantinya pemerintah Indonesia siap memberikan penjelasan dalam sidang tersebut dan menjawab keluhan negara lain.

ROSALINA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Resmikan Rehabilitasi Bendungan dan Irigasi Gumbasa, Nilainya Mencapai Rp 1,25 Triliun

1 hari lalu

Presiden RI Jokowi (tengah mimbar) didampingi Menteri Pertanian, Bupati Sigi dan Gubernur Sulawesi Tengah meresmikan rehabilitasi dan rekonstruksi Bendung D.I Gumbasa dengan membunyikan sirene secara bersama-sama. (ANTARA/Moh Salam)
Jokowi Resmikan Rehabilitasi Bendungan dan Irigasi Gumbasa, Nilainya Mencapai Rp 1,25 Triliun

Jokowi pada hari ini meresmikan bendungan dan daerah irigasi Gumbasa di Kabupaten Sigi, Sulteng yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi.


Guru Besar Unpad Ajarkan Empat Metode Pemberantasan Gulma Tani, Mana yang Paling Efektif?

1 hari lalu

Petani memanen padi di Padangan, Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis 7 Maret 2024. Sekitar 20 hektare lahan pertanian di kawasan itu terdampak banjir akibat tanggul waduk jebol. ANTARA FOTO/Muhammad Mada
Guru Besar Unpad Ajarkan Empat Metode Pemberantasan Gulma Tani, Mana yang Paling Efektif?

Guru Besar Unpad memaparkan sejumlah metode pemberantasan gulma di lahan tani. Pemakaian hebrisida efektif, namun berisiko.


Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

9 hari lalu

Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

Kukar merupakan daerah lumbung pangan bagi Provinsi Kalimantan Timur


Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

13 hari lalu

Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

Program pengairan dan alsintan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kukar.


Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

23 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.


Studi Demokrasi Rakyat Lapor ke KPK soal Korupsi Dana Hibah Pertanian yang Diduga Libatkan Anggota DPR

33 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Studi Demokrasi Rakyat Lapor ke KPK soal Korupsi Dana Hibah Pertanian yang Diduga Libatkan Anggota DPR

Pelaporan ke KPK terkait dugaan korupsi pemotongan dana bantuan hibah pertanian yang berasal dari Dana Aspirasi DPR yang mencapai Rp 2 miliar.


Menteri Hadi Tjahjanto Serahkan Sertifikat Hasil Program Konsolidasi Tanah Non Pertanian

40 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN Hadi Tjahjanto (keenam kiri) berdialog dengan warga saat menyerahkan sertifikat tanah di Desa Muktisari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kamis 12 Oktober 2023. Sebanyak 405 sertifikat tanah dibagikan kepada warga secara gratis pada proses redistribusi tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Maloya yang telah ditetapkan menjadi Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Menteri Hadi Tjahjanto Serahkan Sertifikat Hasil Program Konsolidasi Tanah Non Pertanian

Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto menyerahkan 205 sertifikat tanah hasil program Konsolidasi Tanah Non Pertanian.


Beras Langka, Mengapa Pegiat Lingkungan Menilai Ada Masalah Tata Kelola Lahan Pertanian?

41 hari lalu

Pemandangan sawah daerah Rorotan di tengah ibu kota, Jakarta, Rabu, 1 November 2023.  Lahan tersebut merupakan lahan beberapa perusahaan salah satunya yaitu PT. NUSA Kirana. RE dan beberapa lahan milik warga setempat. TEMPO/Magang/Joseph.
Beras Langka, Mengapa Pegiat Lingkungan Menilai Ada Masalah Tata Kelola Lahan Pertanian?

Seretnya produksi beras diduga akibat kebijakan regulator yang condong mengutamakan ekstensifikasi lahan pertanian, misalnya food estate.


Berkelanjutan Membangun Tapanuli Utara

58 hari lalu

Berkelanjutan Membangun Tapanuli Utara

10 tahun memimpin Kabupaten Tapanuli Utara, Nikson Nababan, fokus membangun infrastruktur, pertanian, pendidikan dan kesehatan. Perekonomian tumbuh positif meski di masa pandemi Covid-19.


BRI Menanam Grow & Green Bangkitkan Harapan Petani

23 Januari 2024

BRI Menanam Grow & Green Bangkitkan Harapan Petani

BRI bersama Yayasan Bakau Manfaat Universal meluncurkan program BRI Menanam Grow & Green.