TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah akhirnya bersepakat dengan Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menurunkan asumsi inflasi pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2012 menjadi berkisar di angka 4-5,3 persen. “Ya, kami sepakat,” kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo dalam rapat kerja Komisi Keuangan pada Selasa dini hari, 14 Juni 2011.
Kesepakatan itu diambil usai parlemen mendebat pemerintah dengan sengit. Komisi menilai usulan pemerintah sebelumnya yang mematok asumsi inflasi di angka 3,5-5,5 persen tak berbeda dibanding tahun ini. “Tidak ada bedanya,” kata Wakil Ketua Komisi Keuangan dari Fraksi Golkar, Harry Azhar Azis.
Agus sempat menyampaikan kekhawatirannya memenuhi target inflasi yang diinginkan komisi. Terlebih, komisi telah meminta pemerintah meningkatkan asumsi pertumbuhan ekonomi hingga tujuh persen.
”Lebih baik angka inflasi di bawah janji, tapi tercapai. Ketimbang sudah berjanji, tapi tak tercapai,” kata Agus.
Menteri Agus kemudian menyodorkan angka perkembangan inflasi terkini pada komisi. Hingga Mei 2011 angka inflasi mencapai 5,01 persen year to date.
Adapun laju inflasi year on year sudah mencapai 6 persen. Padahal, pada APBN 2011, pemerintah menetapkan asumsi makro inflasi sebesar 5,3 persen. “Itu saja sulit kami capai,” katanya.
Hal senada diungkapkan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya. Ia menyampaikan ada tiga hal yang berpotensi meningkatkan inflasi pada 2012. “Faktor-faktor itu nyata,” katanya.
Faktor pendorong laju inflasi pertama adalah masalah kenaikan harga minyak dunia. Kedua, pertumbuhan ekonomi domestik yang memicu peningkatan konsumsi dalam negeri. Ketiga, masalah imported inflation yang belum tentu dapat ditopang oleh penguatan nilai tukar rupiah.
Ketiga masalah itu belum termasuk inflasi dari bahan bakar minyak yang dipastikan meningkatkan nilai inflasi sebanyak 1,2 persen. Belum lagi bila ditambah dengan faktor Tarif Dasar Listrik yang bisa menambah inflasi 0,2 persen. “Keduanya sudah 1,4 persen,” kata Budi. “Target 3,5-4,5 saja sudah pekerjaan berat bagi BI dan pemerintah.”
Pandangan lain komisi datang dari Meutia Hafidz, anggota komisi dari Fraksi Golkar. Ia berpendapat seharusnya pemerintah diberi ruang untuk menetapkan inflasi lebih tinggi lantaran komisi telah meminta asumsi pertumbuhan ekonomi ditingkatkan.
Kendati demikian, pemerintah akhirnya berkompromi. Asumsi inflasi yang semula diusulkan pemerintah sebesar 3,5–5,5 persen diturunkan menjadi 4–5,3 persen. Adapun asumsi laju inflasi yang ditetapkan dalam APBN 2011 sebesar 5,3 persen, sedangkan inflasi tahun lalu mencapai 6,96 persen.
ANANDA BADUDU
