Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Fitch Akan Menurunkan Peringkat Utang AS

image-gnews
Iklan

TEMPOInteraktif, Washington - Lembaga pemeringkat international, Fitch, mengatakan mungkin akan menurunkan peringkat utang Amerika Serikat (AS) jika parlemen gagal meningkatkan batas pinjaman hingga 2 Agustus mendatang.

Fitch berharap plafon utang pemerintah akan ditingkatkan. Jika itu tidak terjadi maka Amerika akan mengalami gagal bayar yang mengisyaratkan kesalahan tata pemerintahan serta akan mengancam stabilitas keuangan dunia.

“Kegagalan yang dialami oleh negara peminjam terbesar dan penerbit mata uang yang menjadi patokan cadangan devisa dunia bisa mengancam stabilitas keuangan ekonomi AS yang masih rapuh dan ekonomi global secara keseluruhan,“ kata David Riley, Kepala Pemeringkat Utang Pemerintah dari Fitch. Apalagi kawasan Eropa masih dilanda krisis utang.

Turunnya peringkat utang bisa mengancam pertumbuhan ekonomi karena akan memicu kenaikan biaya pinjaman bagi kosumen dan bisnis. Karena pinjaman, termasuk hipotek, pasti akan mengikuti imbal hasil obligasi pemerintah (US Treasury). Investor pasti akan meminta imbal hasil yang lebih tinggi untuk mengimbangi tingginya risiko obligasi pemerintah. Suku bunga lainnya juga akan terdongkrak naik.

Hal ini akan mendorong turunnya pinjaman dan pengeluaran juga akan turun tajam sehingga akan mengganggu proses pemulihan ekonomi.

Limit utang pemerintah telah mencapai US$ 14,29 miliar sejak 16 Mei lalu. Sejak itu, Menteri Keuangan Timothu Geithner telah menerapkan langkah luar biasa untuk melanjutkan pembayaran tagihan pemerintah. Termasuk meminjam dari dua lembaga pengelola dana pensiun federal dan menghentikan program penerbitan efek untuk membantu negara bagian memenuhi kewajiban investasi mereka.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Presiden Barack Obama dan anggota kongres Partai Republik sebenarnya setuju bahwa negara harus mengurangi defisit anggaran tahunannya. Namun, mereka belum setuju bagaimana melakukannya. Partai Republik ingin menyelesaikan masalah ini dengan pemangkasan belanja, sedangkan Partai Demokrat bersikeras bahwa kenaikan pajak juga harus menjadi bagian dari rencana.

Jika kongres gagal mencapai kesepakatan batas pinjaman maka bisa mengganggu sistem keuangan dan membahayakan pemulihan ekonomi. Pemerintah pun sudah memperingatkan hal ini. Kelompok bisnis dan perusahaan yang tercatat di Wall Street setuju. Namun, beberapa anggota dari Partai Republik percaya bahwa kegagalan gaungnya tidak akan berdampak panjang. Mereka menolak menaikkan batas defisit anggaran, kecuali Partai Demokrat setuju untuk memangkas angaran belanja.

Jika kongres dan pemeritahan Obama gagal mencapai kesepakatan hingga tenggat 2 Agustus, Fitch akan menurunkan prospek utang Pemerintah AS menjadi negatif. “Dan bank-bank besar yang terkait erat dengan utang pemerintah juga akan dikaji,” ujar pejabat Fitch.

Lembaga pemeringkat Standard & Poor’s sebelumya juga telah menurunkan prospek utang Pemerintah AS menjadi negatif dari sebelumnya yang stabil di bulan April lalu.

AP | VIVA B. K

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bayar Utang Pupuk Subsidi Rp 10,4 Triliun, Jokowi: Tunggu Hasil Audit

17 hari lalu

Seorang pekerja mengangkut pupuk urea bersubsidi dari Gudang Lini III Pupuk Kujang di Pasir Hayam, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. (ISTIMEWA)
Bayar Utang Pupuk Subsidi Rp 10,4 Triliun, Jokowi: Tunggu Hasil Audit

Presiden Joko Widodo tak menyangkal ada kekurangan membayar pemerintah kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) soal utang pupuk subsidi.


Utang Pemerintah Tembus Rp 8.253 Triliun, Kemenkeu: Risiko Bunga, Kurs dan Jatuh Tempo Terkendali

45 hari lalu

Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Utang Pemerintah Tembus Rp 8.253 Triliun, Kemenkeu: Risiko Bunga, Kurs dan Jatuh Tempo Terkendali

Jubir Menteri Keuangan Sri Mulyani, Yustinus Prastowo, yakin utang pemerintah mencapai Rp 8.253,09 triliun per 31 Januari 2024 masih tergolong aman.


Terpopuler Bisnis: Komentar Bank Dunia soal Program Makan Siang Gratis, BRI Bagi Dividen Rp 48 T

48 hari lalu

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen, saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Selasa, 27 Februari 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Terpopuler Bisnis: Komentar Bank Dunia soal Program Makan Siang Gratis, BRI Bagi Dividen Rp 48 T

Bank Dunia mengomentari program usungan Prabowo Subianto, yaitu makan siang gratis. Bank BRI akan membagikan dividen Rp 48 T.


Terpopuler Bisnis: NASA Soroti Deforestasi IKN, Prabowo Yakin Indonesia Bisa Swasembada Energi dengan Singkong

49 hari lalu

National Aeronautics and Space Administrationcode (NASA) atau Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat menyoroti perubahan kawasan hutan di Kalimantan setelah adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Foto : NASA
Terpopuler Bisnis: NASA Soroti Deforestasi IKN, Prabowo Yakin Indonesia Bisa Swasembada Energi dengan Singkong

NASA dalam foto satelitnya menyoroti deforestasi yang terjadi di IKN.


Utang Pemerintah Cetak Rekor Tertinggi di Era Jokowi

50 hari lalu

Utang pemerintah menembus rekor tertinggi, mencapai Rp 8.253,09 triliun per Januari 2024.
Utang Pemerintah Cetak Rekor Tertinggi di Era Jokowi

Utang pemerintah di era Jokowi menembus rekor tertinggi, mencapai Rp 8.253,09 triliun per Januari 2024.


Utang Pemerintah Rp 8.253 Triliun Diklaim Aman, Politikus PKS: Beban Bunga Meningkat

50 hari lalu

Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO
Utang Pemerintah Rp 8.253 Triliun Diklaim Aman, Politikus PKS: Beban Bunga Meningkat

Anggota Komisi XI DPR, Ecky Awal Mucharam, menyoroti utang pemerintah sebesar Rp 8.253 triliun per 31 Januari 2024 yang disebut aman oleh Kementerian Keuangan.


Kemenkeu Sebut Utang Pemerintah Rp 8.253 Triliun Masih Aman, Ekonom: Tidak Cukup Lihat dari Rasio terhadap PDB

50 hari lalu

Ilustrasi Hutang. shutterstock.com
Kemenkeu Sebut Utang Pemerintah Rp 8.253 Triliun Masih Aman, Ekonom: Tidak Cukup Lihat dari Rasio terhadap PDB

Kemenkeu menyebutkan utang pemerintah sebesar Rp 8.253 triliun masih dalam rasio aman, karena di bawah ambang batas 60 persen PDB. Bagaimana pendapat ekonom?


Terpopuler: Dana BOS untuk Biayai Program Makan Siang Gratis Prabowo, Tiap Orang Tanggung Rp 30,5 Juta Utang Pemerintah

50 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mencicip makanan saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Terpopuler: Dana BOS untuk Biayai Program Makan Siang Gratis Prabowo, Tiap Orang Tanggung Rp 30,5 Juta Utang Pemerintah

Berita terpopuler bisnis pada Kamis, 29 Februari 2024 dimulai dari sumber pos anggaran untuk membiayai program makan siang gratis pada 2025.


Utang Pemerintah Naik jadi Rp 8.253 Triliun, Ekonom: Tiap Orang Tanggung Rp 30,5 Juta

51 hari lalu

Ilustrasi Hutang. shutterstock.com
Utang Pemerintah Naik jadi Rp 8.253 Triliun, Ekonom: Tiap Orang Tanggung Rp 30,5 Juta

Ekonom Celios Bhima Yudhistira memperkirakan beban utang yang ditanggung warga, dari utang pemerintah sebesar Rp 8.253 triliun per 31 Januari 2024


Utang Pemerintah Naik jadi Rp 8.253 Triliun, Kemenkeu: Risiko Terkendali

52 hari lalu

Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO
Utang Pemerintah Naik jadi Rp 8.253 Triliun, Kemenkeu: Risiko Terkendali

Kemenkeu angkat bicara soal utang pemerintah yang mencapai Rp 8.253,09 triliun atau 38,75 persen dari PDB per 31 Januari 2024.