Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Importir Minta Pengawasan Kesejahteraan Hewan Diperketat  

image-gnews
TEMPO/Prima Mulia
TEMPO/Prima Mulia
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia (Aspidi) meminta pemerintah menambah pengawasan terhadap kesejahteraan hewan. Ini terkait ancaman penghentian ekspor sapi bakalan karena tudingan kekejaman atas sapi Australia di Indonesia. "Ini soal pengawasan yang kurang efektif," kata Direktur Eksekutif Aspidi, Thomas Sembiring, kepada Tempo, Selasa, 31 Mei 2011.

Thomas mengatakan, sebetulnya pemerintah melalui Direktorat Jenderal Peternakan, Kementerian Pertanian, telah mengatur kesejahteraan hewan, termasuk di dalamnya tata cara pemotongan hewan. "Indonesia sudah menganut animal welfare, tetapi entah sektor mana yang kurang pengawasannya," ujar dia.

Jika muncul keluhan yang datang dari Australia, berarti masih ada yang salah dalam pelaksanaan aturan kesejahteraan di Indonesia. "Petugas di rumah pemotongan hewan berarti belum menjalankan aturan pemotongan sesuai dengan prosedur," tutur Thomas.

Thomas menjelaskan, dari video yang difilmkan juru kampanye hak asasi binatang Australia itu terlihat rumah pemotongan memang belum menjalankan prosedur. "Di dalam video, sapi diikat, kemudian dibanting. Setelah menggelepar, sapi disembelih. Kalau seperti ini tidak menjalankan kesejahteraan hewan," ujarnya.

Di luar negeri, menurut Thomas, petugas rumah potong membuat pingsan sebelum hewan itu dipotong. "Kalau memotong hewan, buat seminimal mungkin hewan tidak merasakan sakit," ujarnya. Dia meminta agar pemerintah memperbaiki dan segera mengawasi prosedur pemotongan hewan di Indonesia.

Thomas menjelaskan, pengawasan kesejahteraan hewan masih sangat lemah. Membangun peternakan berarti menyangkut cara pemotongan, termasuk seberapa higienis dan halalnya hewan saat dipotong. Ia ingin pemerintah menanggapi kasus ini secara bijak. Jika dapat dicegah, pemerintah harus segera memperbaikinya. "Jangan sampai merembet ke arah politik," katanya.

Menurut Thomas, isu kekejaman itu bukan kali pertama terjadi. Australia juga pernah menuntut hal yang sama terhadap Mesir dalam prosedur pemotongan domba. "Ini sudah pernah dilakukan di negara lain. Jadi, tergantung pemerintah dan pihak terkait," ujarnya.

Saat ini, kata dia, kebutuhan impor sapi Indonesia masih berkisar 35-40 persen. Jangan sampai dengan kejadian ini, tuturnya, akan muncul wacana untuk menghentikan impor sapi dari luar negeri. "Kalau impor dihentikan, habislah sapi kita," kata Thomas.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Perdagangan ternak ke Indonesia adalah bisnis besar bagi Australia. Lebih dari 500 ribu sapi diekspor setiap tahun. Ternak terutama diekspor dari Pelabuhan Darwin di Northern Territory serta Broome dan Wyndham di Australia Barat.

Berdasarkan perkiraan, kebutuhan daging sapi sepanjang tahun ini mencapai 506.000 ton. Jumlah tersebut diperoleh dari impor 600 ribu ekor sapi bakalan dan impor 72 ribu ton daging sapi. Sisa kebutuhan berasal dari pasokan lokal.

Sebuah rekaman penyembelihan sapi ditampilkan dalam program ABC's Four Corners pada Senin, 30 Mei 2011, malam waktu setempat. Dalam tampilan tersebut terlihat sapi asal Australia rata-rata dipotong di tenggorokan sebanyak sepuluh kali. Semestinya sapi hanya dipotong dalam satu sayatan. Tak hanya itu, hewan-hewan itu juga mengalami kekerasan lain, termasuk dicungkil mata dan diputus ekornya.

Pemerintah Federal Australia akhirnya memutukan untuk menunda ekspor binatang hidup ke sejumlah fasilitas penyembelihan di Indonesia. Menteri Pertanian, Joe Ludwig, mengatakan keputusan itu berdasarkan rekaman yang dikumpulkan Animals Australia yang ditayangkan pada program Four Corners ABC.

"Saya telah memutuskan untuk menghentikan perdagangan hewan hidup untuk fasilitas yang diidentifikasi oleh rekaman itu," katanya seperti yang dikutip Australia Associated Press, Selasa, 31 Mei 2011.

SUTJI DECILYA | BOBBY CHANDRA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Eks Ajudan Syahrul Yasin Limpo Ungkap Ada Permintaan Uang Rp 50 Miliar dari Firli Bahuri

1 hari lalu

Adc. Mentan, Panji Hartanto, memberikan keterangan dalam sidang lanjutan untuk tiga terdakwa mantan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, Sekjen Kementan RI, Kasdi Subagyono dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan RI, Muhammad Hatta, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 17 April 2024. Sidang ini dengan agenda pemeriksaan keterangan saksi Adc. Mentan, Panji Hartanto, yang telah mendapat perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK untuk ketiga terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian RI. TEMPO/Imam Sukamto
Eks Ajudan Syahrul Yasin Limpo Ungkap Ada Permintaan Uang Rp 50 Miliar dari Firli Bahuri

Eks ajudan Syahrul Yasin Limpo mengetahui adanya permintaan uang sebesar Rp 50 miliar dari mantan Ketua KPK Firli Bahuri.


Usut TPPU Syahrul Yasin Limpo, KPK Panggil Kepala Biro Umum Setjen Kementan

18 hari lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi Syahrul Yasin Limpo (kanan) berjalan meninggalkan ruangan usai mengikuti sidang pembacaan eksepsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Usut TPPU Syahrul Yasin Limpo, KPK Panggil Kepala Biro Umum Setjen Kementan

KPK memanggil Kabiro Umum Setjen Kementan sebagai saksi dalam penyidikan TPPU Syahrul Yasin Limpo.


Usai Eksepsinya Ditolak Hakim, Syahrul Yasin Limpo: Saya akan Bertanggung Jawab

21 hari lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi Syahrul Yasin Limpo (kanan) berjalan meninggalkan ruangan usai mengikuti sidang pembacaan eksepsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Usai Eksepsinya Ditolak Hakim, Syahrul Yasin Limpo: Saya akan Bertanggung Jawab

Hakim PN Tindak Pidana Korupsi menolak eksepsi bekas Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), dalam perkara dugaan gratifikasi


KPK Dalami Temuan Catatan Proyek Kementan dari Rumah Pengusaha Pakaian Dalam Hanan Supangkat

22 hari lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Dalami Temuan Catatan Proyek Kementan dari Rumah Pengusaha Pakaian Dalam Hanan Supangkat

KPK menemukan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan proyek-proyek di Kementerian Pertanian saat menggeledah kediaman CEO PT Mulia Knitting Factory Hanan Supangkat.


Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

22 hari lalu

Shutterstock.
Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

Pemerintah mempercepat program pemutihan lahan sawit ilegal di kawasan hutan. Ditargetkan selesai 30 September 2024.


Firli Bahuri Masih Belum Ditahan Meski Sudah Ditetapkan Tersangka, Berikut Kronologi Kasusnya

26 hari lalu

Ketua KPK, Firli Bahuri, menghadirkan Walikota Bima periode 2018-2023, Muhammad Lutfi, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 5 Oktober 2023. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap tersangka baru, Muhammad Lutfi, dalam dugaan tindak pidana korupsi ikut serta dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi mencapai Rp.8,6 miliar di lingkungan Pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. TEMPO/Imam Sukamto
Firli Bahuri Masih Belum Ditahan Meski Sudah Ditetapkan Tersangka, Berikut Kronologi Kasusnya

Mengapa Firli Bahuri tak kunjung ditahan meski telah berstatus tersangka? Koordinator MAKI sebut, ini terkendala pangkat Firli yang lebih tinggi.


ID FOOD Datangkan 2.350 Ekor Sapi Australia Akhir Bulan Ini, Daging Sapi Beku Asal Brasil Masuk April

30 hari lalu

Impor Sapi Bakalan Dibuka Lagi
ID FOOD Datangkan 2.350 Ekor Sapi Australia Akhir Bulan Ini, Daging Sapi Beku Asal Brasil Masuk April

Direktur Utama ID FOOD, Frans Marganda Tambunan, menyatakan pihaknya akan mendatangkan 2.350 ekor sapi asal Australia pada akhir Maret ini.


Firli Bahuri Tak Kunjung Ditahan, Direskrimsus Polda Metro Jaya Bungkam

48 hari lalu

Tersangka Firli Bahuri keluar setelah menjalani pemeriksaan kasus pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo di Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Rabu, 27 Desember 2023 [Eka Yudha Saputra/Tempo]
Firli Bahuri Tak Kunjung Ditahan, Direskrimsus Polda Metro Jaya Bungkam

Meski berulang kali mangkir pemanggilan pemeriksaan, bekas Ketua KPK Firli Bahuri belum ditahan.


Jaksa KPK Sebut Syahrul Yasin Limpo Minta Jatah 20 Persen dari Anggaran di Kementan

50 hari lalu

Terdakwa mantan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, mengikuti sidang perdana pembacaan surat dakwaan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu, 28 Februari 2024. Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa Syahrul Yasin Limpo, menerima gratifikasi sebesar Rp.44,5 miliar dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi. TEMPO/Imam Sukamto
Jaksa KPK Sebut Syahrul Yasin Limpo Minta Jatah 20 Persen dari Anggaran di Kementan

Jaksa KPK menyebut 20 persen dari anggaran di tiap Sekretariat, Direktorat, dan Badan di Kementan yang wajib disetor ke Syahrul Yasin Limpo


Sidang Syahrul Yasin Limpo, Uang Hasil Pemerasan Rp 44,5 Miliar untuk Kebutuhan Istri dan Keluarga Hingga Carter Pesawat

51 hari lalu

Terdakwa mantan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, mengikuti sidang perdana pembacaan surat dakwaan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu, 28 Februari 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Sidang Syahrul Yasin Limpo, Uang Hasil Pemerasan Rp 44,5 Miliar untuk Kebutuhan Istri dan Keluarga Hingga Carter Pesawat

Syahrul Yasin Limpo melakukan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian bersama Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan Muhammad Hatta.