Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Perumnas Ujung Tombak Pogram Rumah Murah

image-gnews
Pekerja memasang batu pembangunan salah satu perumahan yang berada di Makassar. TEMPO/Fahmi Ali
Pekerja memasang batu pembangunan salah satu perumahan yang berada di Makassar. TEMPO/Fahmi Ali
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Sejumlah kalangan menilai Perum Perumnas seharusnya menjadi pelaksana utama program rumah murah. Peran pengembang swasta baru dibutuhkan jika memang Perum Perumnas tak mampu membangun target 100 ribu rumah hingga akhir tahun ini.

Anggota Komisi Infrastruktur Dewan Perwakilan Rakyat Nusyirwan Soejono menyebutkan Perumnas berpengalaman puluhan tahun mewujudkan rumah sederhana. “Ini penting untuk mempertimbangkan Perumnas menjadi pelaksana utama," kata dia kepada Tempo kemarin.

Kementerian Perumahan Rakyat akan membangun 100 ribu rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah seharga Rp 20-25 juta per unit. Pembeli harus berpenghasilan di bawah Rp 2,5 juta per bulan. Kepemilikan rumah dicicil Rp 200 ribu per bulan selama 15 tahun.

Direktur Utama Perum Perumnas Himawan Arief menyanggupi untuk membangun 30 ribu unit yang akan dimulai semester pertama tahun ini. Namun, Perumnas meminta pemerintah memberi sejumlah insentif, seperti pembebasan biaya untuk pemasangan listrik dan sertifikasi lahan.

Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda menjelaskan, pemerintah tidak bisa melibatkan pengembang swasta untuk pembangunan rumah rumah. Alasannya, pengembang akan kesulitan membangun rumah tipe 36 dengan harga jual Rp 25 juta per unit.

"Nanti seperti rusunami (rumah susun sederhana milik) yang seharusnya dibuat untuk menyubsidi masyarakat malah menjadi menjadi rusunami non-subsidi yang harganya di atas syarat subsidi. Sehingga masyarakat menengah ke bawah tidak bisa membeli," ujar Ali.

Deputi Perumahan Formal Kementerian Perumahan Pangihutan Marpaung mengatakan, kantornya tak membatasi keterlibatan swasta, sepanjang mereka mampu menjual dengan harga pemerintah. Rumah itu harus sesuai aturan yang menyebutkan luas lantai 36 meter persegi.

Hal itu dimungkinkan jika swasta menggandeng pemerintah daerah untuk mengembangkan lokasi perumahan. Jika lokasi sudah berkembang pengembang swasta bisa membangun rumah dan sarana komersial. "Dari sini keuntungan pengembang swasta," ujar Pangihutan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Ali, pemerintah daerah bisa bertanggung jawab dalam penyediaan lahan melalui land bank atau bank tanah. "Tak perlu menunggu RUU Pengadaan Tanah selesai. RUU hanya sebagai payung hukum. Ini masalah koordinasi saja," kata Ali.

Nusyirwan memperkirakan RUU Pengadaan Tanah baru selesai pertengahan tahun ini. Namun dia meminta pemerintah tak menjadikan hal itu sebagai alasan penghambat program rumah murah. Jika pembangunan terhambat, artinya pemerintah mengalihkan ketidakmampuan mewujudkan rumah di balik RUU.

"Kita sudah memiliki aturan tata ruang. Ini bisa menjadi pegangan pemerintah untuk menetapkan lokasi pembangunan perumahan. Undang-undang lahan nanti hanya untuk menguatkan dan menegaskan fungsi penggunaan tanahnya saja," ujar Nusyirwan.

Ali juga mengingatkan agar program rumah sederhana murah yang dicanangkan pemerintah bukan hanya jargon politik populis. "Banyak masalah di lapangan yang tak diantisipasi di tengah jalan. Jangan sampai program itu hanya menjadi kebijakan tambal sulam," katanya.

ROSALINA | BOBBY CHANDRA


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Harga Rumah Naik Terus, Bagaimana Cara Belinya? Simak Tipsnya

1 hari lalu

Seperti yang diketahui, kini harga rumah naik terus. Lalu, bagaimana cara membelinya? Simak beberapa tipsnya berikut ini. Foto: Canva
Harga Rumah Naik Terus, Bagaimana Cara Belinya? Simak Tipsnya

Seperti yang diketahui, kini harga rumah naik terus. Lalu, bagaimana cara membelinya? Simak beberapa tipsnya berikut ini.


Dirut BTN Targetkan Laba Bersih Rp 3,8 Triliun pada 2024

9 hari lalu

Nixon Napitupulu. Instagram BTN
Dirut BTN Targetkan Laba Bersih Rp 3,8 Triliun pada 2024

BTN mengklaim memperoleh laba pada 2023 sebesar Rp 3,5 triliun dari kehati-hatian penyaluran kredit cost of credit.


Basuki Hadimuljono Soal Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran: Bagus, tapi Belum Dibahas

16 hari lalu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono didampingi Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin dan Bupati Bogor Iwan Setiawan meninjau pembangunan Bendungan Cibeet dan penanganan Inpres Jalan Daerah (IJD) tahun 2023 di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 17 September 2023. ANTARA/HO Pemprov Jawa Barat
Basuki Hadimuljono Soal Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran: Bagus, tapi Belum Dibahas

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku belum ada pembicaraan soal program tiga juta rumah yang diusung pemerintah baru.


Lowongan Kerja di SMF Indonesia, Lulusan Hukum dan Akuntansi Bisa Melamar

18 hari lalu

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero). Dok. SMF
Lowongan Kerja di SMF Indonesia, Lulusan Hukum dan Akuntansi Bisa Melamar

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Tbk. atau SMF Indonesia membuka lowongan kerja pada bulan ini.


Sebut BTN Contoh Bank Sehat dengan Laba Bersih Rp 3,5 Triliun, Erick Thohir Wanti-wanti Ini ke Direksi dan Komisaris

26 hari lalu

Peluncuran logo baru Bank Tabungan Negara (BTN) di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (3/3/2024). ANTARA/HO-BTN
Sebut BTN Contoh Bank Sehat dengan Laba Bersih Rp 3,5 Triliun, Erick Thohir Wanti-wanti Ini ke Direksi dan Komisaris

Erick Thohir berharap BTN bisa turut membangun ekosistem pembangunan perumahan yang solutif untuk membantu mengatasi backlog perumahan.


Bamsoet Dorong Pemenuhan Perumahan Rakyat

30 hari lalu

Bamsoet Dorong Pemenuhan Perumahan Rakyat

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet, dipercaya menjadi Dewan Pembina Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra).


Sri Mulyani Pastikan Insentif PPN Pembelian Rumah Rp 5 Miliar Berlanjut Tahun Ini

59 hari lalu

Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan RI saat memberikan keynote speech dalam agenda Indonesia Infrastructure Finance's Anniversary Dialogue bertema The Dynamics of Sustainable Infrastructure Financing and Its Roles In Achieving Food Security  yang dihelat pada Senin, 29 Januari 2024 di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan. TEMPO/Adinda Jasmine
Sri Mulyani Pastikan Insentif PPN Pembelian Rumah Rp 5 Miliar Berlanjut Tahun Ini

Sri Mulyani mengatakan saat ini Kementerian Keuangan sedang mengurus regulasinya.


Ganjar Pranowo Janjikan Perumahan untuk Anak Muda, Begini Caranya

15 Januari 2024

Calon presiden Ganjar Pranowo menemui para awak media usai dirinya menghadiri kegiatan Generasi Perintis di Pos Bloc, Pasar Minggu, Jakarta Pusat, pada Ahad, 14 Januari 2025. Tempo/ Adil Al Hasan
Ganjar Pranowo Janjikan Perumahan untuk Anak Muda, Begini Caranya

Calon presiden Ganjar Pranowo menjanjikan perumahan untuk anak muda. Bagaimana caranya?


Gelandangan di Amerika Serikat Meningkat, Capai Rekor Tertinggi Sejak 2007

17 Desember 2023

Suasana tempat tinggal para tunawisma yang berada di hutan San Jose, California (18/3). San Jose merupakan 10 kota terbesar di Amerika Serikat yang berada di lembah Silikon. AP/Marcio Jose Sanchez
Gelandangan di Amerika Serikat Meningkat, Capai Rekor Tertinggi Sejak 2007

Jumlah gelandangan atau tunawisma di Amerika Serikat meningkat pesat sejak pandemi Covid-19.


Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal III Melambat, BKF: Pemerintah Berikan Insentif Fiskal di Sektor Perumahan

1 Desember 2023

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Kacaribu saat ditemui di Plataran, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa, 24 Oktober 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal III Melambat, BKF: Pemerintah Berikan Insentif Fiskal di Sektor Perumahan

Pemerintah menggelontorkan insentif fiskal sekitar Rp 3,7 triliun untuk insentif fiskal di sektor perumahan.