Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pengelolaan Bank Tanah Belum Optimal

image-gnews
ehow.com
ehow.com
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah daerah belum optimal dalam pengelolaan bank tanah atau land banking. Bahkan banyak lahan yang justru dibiarkan dan tak dimanfaatkan. Penelantaran tanah sering kali terjadi akibat kurangnya tenaga profesional yang bisa mendata pengelolaan bank tanah.

Data bank tanah yang tak diawasi bakal menimbulkan sengketa atau berpindah tangan ke pihak ketiga. "Ini terkait profesional sumber daya. Data bank tanah di daerah juga tak diawasi dengan baik," kata Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda kepada Tempo di Jakarta, Ahad (27/3).

Ali meminta Kementerian Perumahan Rakyat tak hanya sebagai stimulus dan pendorong pengelolaan bank tanah oleh pemerintah daerah, tapi juga dapat pula menjadi eksekutor serta perencana strategis. Pengadaan tanah perlu bagi pembangunan perumahan yang menjadi program pemerintah.

"Wewenang otonomi daerah yang terlalu kuat dapat menyebabkan kegagalan penyediaan hunian bagi rakyat. Perlu sosialisasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat," ujar Ali.

Land banking pada dasarnya merupakan proses pembelian tanah dan properti dengan harga sekarang kemudian menyimpan dan dikembangkan untuk keperluan tertentu sehingga mempunyai nilai tambah. Di beberapa negara, bank tanah digunakan sebagai alat pelaksanaan rencana pembangunan kota.

Wakil Ketua Komisi Perumahan dan Infrastruktur Dewan Perwakilan Rakyat Muhidin Said mengatakan bank tanah sulit dilakukan karena tak ada dasar hukum yang kuat mengenai tanah. "Idealnya memang bagus ada bank tanah. Tapi cita-cita itu terlalu jauh dan realisasinya sulit," katanya.

Dewan tengah menyusun Rancangan Undang-Undang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Beleid tersebut terus tersendat akibat banyaknya resistensi berbagai pihak. Muhidin pesimistis program 100 ribu rumah murah bisa terwujud tahun ini. Sebab, beleid pengadaan tanah belum rampung.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Saya rasa RUU itu baru selesai akhir tahun ini. Jadi lebih baik pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya mereka memahami alasan perlunya pembebasan lahan," kata Muhidin.

Sebelumnya, Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa meminta pemerintah daerah menyisihkan anggaran untuk mendanai bank tanah. Hal ini berkaitan dengan kewajiban pemerintah daerah menyediakan tanah untuk pembangunan rumah murah seharga Rp 20-25 juta per unit bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Rumah murah ini akan dicicil Rp 200 ribu per bulan selama 15 tahun. Tapi, persyaratan utama sebelum proyek itu terwujud tahun ini, pemda harus lebih dulu menyediakan lahan. “Ke depan, saya meminta pemda yang memiliki lahan luas untuk membeli tanah di daerahnya,” ujar Suharso.

Pembangunan rumah murah dicanangkan pemerintah untuk mengatasi kekurangan kebutuhan (backlog) rumah sebesar 8,2 juta unit pada 2010. Tiap tahun, permintaan kebutuhan rumah mencapai 700 ribu unit, yang bisa dipenuhi hanya 200 ribu unit per tahun.

ROSALINA | BOBBY CHANDRA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Harga Rumah Naik Terus, Bagaimana Cara Belinya? Simak Tipsnya

1 jam lalu

Seperti yang diketahui, kini harga rumah naik terus. Lalu, bagaimana cara membelinya? Simak beberapa tipsnya berikut ini. Foto: Canva
Harga Rumah Naik Terus, Bagaimana Cara Belinya? Simak Tipsnya

Seperti yang diketahui, kini harga rumah naik terus. Lalu, bagaimana cara membelinya? Simak beberapa tipsnya berikut ini.


Dirut BTN Targetkan Laba Bersih Rp 3,8 Triliun pada 2024

8 hari lalu

Nixon Napitupulu. Instagram BTN
Dirut BTN Targetkan Laba Bersih Rp 3,8 Triliun pada 2024

BTN mengklaim memperoleh laba pada 2023 sebesar Rp 3,5 triliun dari kehati-hatian penyaluran kredit cost of credit.


Basuki Hadimuljono Soal Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran: Bagus, tapi Belum Dibahas

14 hari lalu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono didampingi Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin dan Bupati Bogor Iwan Setiawan meninjau pembangunan Bendungan Cibeet dan penanganan Inpres Jalan Daerah (IJD) tahun 2023 di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 17 September 2023. ANTARA/HO Pemprov Jawa Barat
Basuki Hadimuljono Soal Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran: Bagus, tapi Belum Dibahas

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku belum ada pembicaraan soal program tiga juta rumah yang diusung pemerintah baru.


Lowongan Kerja di SMF Indonesia, Lulusan Hukum dan Akuntansi Bisa Melamar

17 hari lalu

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero). Dok. SMF
Lowongan Kerja di SMF Indonesia, Lulusan Hukum dan Akuntansi Bisa Melamar

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Tbk. atau SMF Indonesia membuka lowongan kerja pada bulan ini.


Sebut BTN Contoh Bank Sehat dengan Laba Bersih Rp 3,5 Triliun, Erick Thohir Wanti-wanti Ini ke Direksi dan Komisaris

25 hari lalu

Peluncuran logo baru Bank Tabungan Negara (BTN) di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (3/3/2024). ANTARA/HO-BTN
Sebut BTN Contoh Bank Sehat dengan Laba Bersih Rp 3,5 Triliun, Erick Thohir Wanti-wanti Ini ke Direksi dan Komisaris

Erick Thohir berharap BTN bisa turut membangun ekosistem pembangunan perumahan yang solutif untuk membantu mengatasi backlog perumahan.


Bamsoet Dorong Pemenuhan Perumahan Rakyat

29 hari lalu

Bamsoet Dorong Pemenuhan Perumahan Rakyat

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet, dipercaya menjadi Dewan Pembina Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra).


Sri Mulyani Pastikan Insentif PPN Pembelian Rumah Rp 5 Miliar Berlanjut Tahun Ini

58 hari lalu

Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan RI saat memberikan keynote speech dalam agenda Indonesia Infrastructure Finance's Anniversary Dialogue bertema The Dynamics of Sustainable Infrastructure Financing and Its Roles In Achieving Food Security  yang dihelat pada Senin, 29 Januari 2024 di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan. TEMPO/Adinda Jasmine
Sri Mulyani Pastikan Insentif PPN Pembelian Rumah Rp 5 Miliar Berlanjut Tahun Ini

Sri Mulyani mengatakan saat ini Kementerian Keuangan sedang mengurus regulasinya.


Ganjar Pranowo Janjikan Perumahan untuk Anak Muda, Begini Caranya

15 Januari 2024

Calon presiden Ganjar Pranowo menemui para awak media usai dirinya menghadiri kegiatan Generasi Perintis di Pos Bloc, Pasar Minggu, Jakarta Pusat, pada Ahad, 14 Januari 2025. Tempo/ Adil Al Hasan
Ganjar Pranowo Janjikan Perumahan untuk Anak Muda, Begini Caranya

Calon presiden Ganjar Pranowo menjanjikan perumahan untuk anak muda. Bagaimana caranya?


Gelandangan di Amerika Serikat Meningkat, Capai Rekor Tertinggi Sejak 2007

17 Desember 2023

Suasana tempat tinggal para tunawisma yang berada di hutan San Jose, California (18/3). San Jose merupakan 10 kota terbesar di Amerika Serikat yang berada di lembah Silikon. AP/Marcio Jose Sanchez
Gelandangan di Amerika Serikat Meningkat, Capai Rekor Tertinggi Sejak 2007

Jumlah gelandangan atau tunawisma di Amerika Serikat meningkat pesat sejak pandemi Covid-19.


Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal III Melambat, BKF: Pemerintah Berikan Insentif Fiskal di Sektor Perumahan

1 Desember 2023

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Kacaribu saat ditemui di Plataran, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa, 24 Oktober 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal III Melambat, BKF: Pemerintah Berikan Insentif Fiskal di Sektor Perumahan

Pemerintah menggelontorkan insentif fiskal sekitar Rp 3,7 triliun untuk insentif fiskal di sektor perumahan.