Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kementerian Keuangan Tolak Raperda Kredit Usaha Mikro

image-gnews
TEMPO/ Wahyu Setiawan
TEMPO/ Wahyu Setiawan
Iklan
TEMPO Interaktif, BANYUWANGI - Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Handoko mengatakan, Kementerian Keuangan menolak Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Usaha Mikro yang menjadi inisiatif DPRD Banyuwangi.

Menurut Handoko, penolakan terjadi saat Badan Legislasi DPRD Banyuwangi melakukan konsultasi ke Kementrian Keuangan terkait isi Raperda yang rencananya akan disahkan dalam waktu dekat.

"Kementrian Keuangan meminta kami tidak meneruskan pembahasan Raperda tersebut," kata Handoko saat dihubungi Tempo, Senin (14/3).

Raperda Usaha Mikro berisi pengaturan program pemberiaan kredit melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada usaha kecil menengah. Kredit tanpa agunan itu senilai Rp 1 juta hingga Rp 20 juta dengan bunga 6 persen setahun.

Handoko menjelaskan, Kementerian Keuangan menolak karena khawatir program itu dapat menimbulkan kerugiaan daerah akibat kredit macet seperti yang terjadi pada program-program kredit yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat. "Kalau ada kerugiaan daerah berarti akan ada yang dipenjarakan," ujar Handoko.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Untuk menyalurkan kredit kepada usaha mikro, menurut Handoko, Kementerian Keuangan meminta Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bekerjasama dengan koperasi. Dengan demikian dana APBD bisa disalurkan untuk kegiatan lain.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, sudah mengetahui informasi penolakan Kementerian Keuangan tersebut. Menurut dia, program kredit lunak kepada UMKM melalui APBD terpaksa ditunda sampai Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki payung hukum.

Sebagai gantinya, kata Bupati, Pemerintah Banyuwangi akan bekerja sama dengan Bank BRI dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang anggarannya tahun ini mencapai Rp 50 miliar. "Kami dengan pihak BRI saling membantu untuk memaksimalkan penyerapan KUR," ucapnya. IKA NINGTYAS.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Syarat Pengajuan KUR Mandiri Terbaru 2024 dan Caranya

24 Januari 2024

Syarat Pengajuan KUR Mandiri Terbaru 2024 dan Caranya

Bank Mandiri menjadi salah satu lembaga perbankan yang bertindak sebagai penyalur Kredit Usaha Rakyat pada 2024. Berikut syarat pengajuan KUR Mandiri.


Kemenkop UKM Sebut 12 Bank Melanggar Aturan KUR, Ada Bank BUMN

19 Januari 2024

Deputi Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius (tengah) bersama Asisten Deputi Pembiayaan Mikro Irene Swa Suryani dan Kepala Bidang Peningkatan Akses Pembiayaan Usaha Mikro M. Subkhan Subkhi, dalam konferensi pers update terbaru hasil monitoring dan evaluasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) di kantor Kemenkop UKM, Jakarta, Kamis, 7 Desember 2023. TEMPO/Defara Dhanya
Kemenkop UKM Sebut 12 Bank Melanggar Aturan KUR, Ada Bank BUMN

Kemenkop UKM mengungkap ada 12 bank penyalur KUR yang melakukan pelanggaran terhadap aturan KUR.


Syarat Pengajuan KUR BRI 2024, Asal Punya Usaha Produktif

17 Januari 2024

Komitmen BRI Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) | Infografis: Tempo
Syarat Pengajuan KUR BRI 2024, Asal Punya Usaha Produktif

Syarat dan cara mengajukan KUR BRI 2024 sangat mudah.


Banyak Penyelewengan Dana KUR, Kemenkop UKM Buat Rekomendasi Pembenahan

8 Desember 2023

Deputi Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius (tengah) bersama Asisten Deputi Pembiayaan Mikro Irene Swa Suryani dan Kepala Bidang Peningkatan Akses Pembiayaan Usaha Mikro M. Subkhan Subkhi, dalam konferensi pers update terbaru hasil monitoring dan evaluasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) di kantor Kemenkop UKM, Jakarta, Kamis, 7 Desember 2023. TEMPO/Defara Dhanya
Banyak Penyelewengan Dana KUR, Kemenkop UKM Buat Rekomendasi Pembenahan

Kementerian Koperasi (Kemenkop) UKM buat tiga rekomendasi perbaikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk cegah penyelewengan.


Kemenkop UKM Bidik Penyaluran KUR Rp 300 Triliun pada 2024

8 Desember 2023

Deputi Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius (tengah) bersama Asisten Deputi Pembiayaan Mikro Irene Swa Suryani dan Kepala Bidang Peningkatan Akses Pembiayaan Usaha Mikro M. Subkhan Subkhi, dalam konferensi pers update terbaru hasil monitoring dan evaluasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) di kantor Kemenkop UKM, Jakarta, Kamis, 7 Desember 2023. TEMPO/Defara Dhanya
Kemenkop UKM Bidik Penyaluran KUR Rp 300 Triliun pada 2024

Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat atau KUR tahun depan naik sedikit dari target tahun ini.


Kementerian Koperasi Sebut Banyak Penyelewengan Dana KUR

8 Desember 2023

Deputi Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius (tengah) bersama Asisten Deputi Pembiayaan Mikro Irene Swa Suryani dan Kepala Bidang Peningkatan Akses Pembiayaan Usaha Mikro M. Subkhan Subkhi, dalam konferensi pers update terbaru hasil monitoring dan evaluasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) di kantor Kemenkop UKM, Jakarta, Kamis, 7 Desember 2023. TEMPO/Defara Dhanya
Kementerian Koperasi Sebut Banyak Penyelewengan Dana KUR

Kementerian Koperasi dan UKM mengungkapkan masih banyak pelanggaran dalam penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR).


Total Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Rp 204 Triliun

18 November 2023

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR Herry Trisaputra saat Konferensi Pers: PDB Kuartal III 2023 serta Stimulus Fiskal di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Senin, 6 November 2023. Pemerintah menyiapkan sejumlah paket kebijakan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, di antaranya bantuan pangan sampai akhir tahun dan 2024, insentif untuk sektor perumahan sampai tahun depan hingga insentif renovasi rumah bagi masyarakat miskin. TEMPO/Tony Hartawan
Total Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Rp 204 Triliun

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa total penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp 204,17 tril


Begini Bank Mandiri Digitalkan UMKM

15 Oktober 2023

Begini Bank Mandiri Digitalkan UMKM

Bank Mandiri mendorong sistem keuangan digital UMKM dengan aplikasi Livin' Merchant by Mandiri.


Jenis Kredit Berdasarkan Tujuan dan Kegunaannya

11 Oktober 2023

Untuk memahami lebih lanjut mengenai kategori dan pengelompokan jenis kredit yang ditawarkan oleh bank, berikut ini penjelasan lengkapnya. Foto: Canva
Jenis Kredit Berdasarkan Tujuan dan Kegunaannya

Untuk memahami lebih lanjut mengenai kategori dan pengelompokan jenis kredit yang ditawarkan oleh bank, berikut ini penjelasan lengkapnya.


Airlangga: KUR Capai Rp177,54 Triliun per 30 September 2023, Disalurkan ke 3,21 Juta Debitur

8 Oktober 2023

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto (baju ungu) mengumumkan penurunan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2020 menjadi 6 persen dari saat ini 7 persen di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa, 12 November 2019. Tempo/Fajar Pebrianto
Airlangga: KUR Capai Rp177,54 Triliun per 30 September 2023, Disalurkan ke 3,21 Juta Debitur

Airlangga mengatakan dari sisi kualitas, nilai Non-Performing Loan (NPL) KUR masih terjaga pada level 1,63 persen.