Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Diminta Tak Terlalu Berharap Pada Dana Moratorium Hutan

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Drajad Hari Wibowo menyatakan Indonesia seharusnya jangan berharap terlalu tinggi terhadap perjanjian Letter of Intent mengenai moratorium (penghentian sementara) konversi hutan dan lahan gambut bersama Norwegia.

Menurut Drajad, masih banyak celah-celah yang membuat perjanjian kedua negara tersebut sangat lemah dan dapat dimanfaatkan oleh kedua belah pihak baik sebagai lubang maupun peluang. Ia mengingatkan pemerintah tak terlalu terlena dengan janji bantuan Norwegia yang seakan-akan diberikan cuma-cuma. "Jangan terlalu over ekspektasi dengan uang dan komitmen Norwegia di Letter of Intent tersebut," ujar Drajad seusai acara bedah buku Institute for Development Economics and Finance, Kamis (19/8).

Mengenai uang hibah sebesar US$ 1 miliar yang dijanjikan oleh Norwegia apabila program moratorium tersebut berhasil, menurut Drajad, uang dengan jumlah sebesar itu bisa diraih oleh Indonesia setiap tahunnya dari sektor industri kehutanan.

Drajad menjabarkan, berdasar perhitungannya dan data dari Bulan Januari-April lalu, Indonesia mempunyai nilai ekspor kertas sebesar US$ 1,75 miliar, pengolahan sawit US$ 3,88 miliar dan pengolahan kayu sebesar US$ 1,53 miliar. Dengan asumsi keuntungan 15 persen dan PPh Badan sebesar 25 persen maka diprediksi setidaknya dari ketiga sektor tersebut diperoleh PPh sebesar US$ 267 juta untuk pemerintah. "Dan dalam setahun berarti bisa mencapai kisaran US$ 800 juta, hanya dari pajak, itu belum termasuk pajak pribadi dan lainnya," papar Drajad.

Apalagi, kata dia, kepastian waktu mengenai pelunasan pengucuran hibah dari Norwegia juga tak jelas. "Satu miliar dolar tidak jelas untuk berapa tahun, walaupun moratorium untuk dua tahun saya asumsikan tahun 2016 pembayaran baru selesai," ujarnya.

Namun, tambah Drajad, kelonggaran LOI tersebut juga bisa dimanfaatkan sebagai peluang oleh Pemerintah dengan menerapkan manajemen pengelolaan lahan hutan yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan di Indonesia. "Jadi saya sarankan Kementerian Kehutanan jangan hanya terpaku pada LOI itu," tutur Drajad.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sekitar akhir bulan Mei 2010 lalu, pemerintah menandatangani perjanjian dengan Norwegia terkait pengurangan emisi gas karbon. Perjanjian itu diwujudkan dalam Letter of Intent, yang di dalamnya menyatakan Indonesia akan melakukan moratorium untuk izin baru pemanfaatan hutan selama dua tahun.

Jika Indonesia berhasil mencapai target pengurangan emisi sesuai dengan ketentuan yang akan dibuat pada Oktober mendatang, maka pemerintah Norwegia akan memberikan dana hibah US$ 1 miliar atau sekitar 9,2 triliun kepada pemerintah Indonesia.

GUSTIDHA BUDIARTIE

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Rimbawan Muda: Debat Cawapres Gagal Elaborasi Partisipasi Masyarakat Adat

23 Januari 2024

Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka (kanan) menyampaikan pandangannya dengan latar belakang rivalnya, Muhaimin Iskandar saat Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024). Debat Keempat Pilpres 2024 mengangkat tema terkait pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. ANTARA/M Risyal Hidayat
Rimbawan Muda: Debat Cawapres Gagal Elaborasi Partisipasi Masyarakat Adat

Debat cawapres 2024 kedua dinilai Rimbawan Muda Indonesia (RMI) gagal memahami aspek tata kelola kehutanan di Indonesia.


Survei Indef: Formula E Beri Efek Berlipat pada Ekonomi Jakarta

24 Juni 2022

(kiri ke kanan) Peneliti Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus Indef; Kepala Pusat Makro dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman; pengurus Ikatan Motor Indonesia (IMI) sekaligus pebalap, Ananda Mikola; dan Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad memaparkan tentang dampak ekonomi Formula E Jakarta 2022. Konferensi pers berlangsung di GoWork Plaza Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis, 23 Juni 2022. TEMPO/Lani Diana
Survei Indef: Formula E Beri Efek Berlipat pada Ekonomi Jakarta

Indef menyebutkan kontribusi ajang balap mobil listrik Formula E bagi ekonomi Jakarta mencapai Rp2,63 triliun atau mendongkrak 0,08 persen PDRB riil.


Indef Tidak Audit Keuangan Formula E, Hanya Melihat Implikasi Ekonomi

20 Juni 2022

Indef Tidak Audit Keuangan Formula E, Hanya Melihat Implikasi Ekonomi

Indef disebut menjadi pengaudit gelaran Formula E Jakarta. Tapi, Indef menyatakan bukan audit, hanya melihat implikasi ekonominya.


Indef: Subsidi Energi Banyak Dinikmati Masyarakat Kalangan Atas

25 Mei 2022

Antrean kendaraan di SPBU Bintaro, Tangerang Selatan, Kamis malam, 31 Maret 2022. Per 1 April 2022, PT Pertamina (Persero) resmi menaikan harga BBM non-subsidi RON 92 alias Pertamax. TEMPO/ Cristian Hansen
Indef: Subsidi Energi Banyak Dinikmati Masyarakat Kalangan Atas

Indef mencontohkan penyaluran subsidi energi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang mayoritas dinikmati oleh industri dan perkebunan besar.


Indef Ingatkan Pemerintah untuk Kontrol Penambahan Anggaran Subsidi Energi

25 Mei 2022

Nelayan mengumpulkan jerigen untuk melakukan pengisian bahan bakar solar bersubsidi di SPBU Limbangan, Juntinyuat, Indramayu, Jawa Barat, Sabtu 19 Maret 2022. Nelayan terpaksa mengantre membeli BBM untuk kebutuhan melaut karena bahan bakar solar subsidi di sejumlah SPBU di daerah itu cepat habis. ANTARA FOTO/Dedhez Anggara
Indef Ingatkan Pemerintah untuk Kontrol Penambahan Anggaran Subsidi Energi

Indef mengingatkan pemerintah untuk segera membuat strategi agar anggaran subsidi dan kompensasi energi tidak terus melonjak.


Indef: Tahun Ini, Likuiditas Perbankan Masih Andalkan Deposito

7 Desember 2019

Bank Mandiri Segera Naikkan Bunga Deposito
Indef: Tahun Ini, Likuiditas Perbankan Masih Andalkan Deposito

Instrumen deposito dinilai masih menjadi andalan perbankan untuk menjaga kebutuhan likuiditas hingga tahun ini


Bantah Indef, Pemerintah Yakin Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen

26 November 2019

Foto areal suasana aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis 14 November 2019. APBN diharapkan bisa menjadi pendongkrak bagi pertumbuhan ekonomi. Maka program priortas yang masuk dalam pendanaan APBN harus digenjot realisasinya. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Bantah Indef, Pemerintah Yakin Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen

Pemerintah yakin Omnibus Law bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.


Indef: Rencana Jokowi Pangkas Eselon Rawan Gejolak

21 Oktober 2019

Indef: Rencana Jokowi Pangkas Eselon Rawan Gejolak

Jika Jokowi merealisasikan pemangkasan jabatan eselon, Indef menyarankan ada masa transisi agar tidak timbul gejolak.


Indef Beberkan Lima Daya Tarik Vietnam bagi Investor Global

11 Oktober 2019

Pekerja menjahit pakaian pelindung khusus yang memenuhi standar yang akan digunakan petugas kesehatan untuk merawat pasien virus ebola  di pabrik berbasis US Lakeland Industries di kota Anqiu di China, 23 Oktober 2014. JOHANNES EISELE/AFP/Getty Images
Indef Beberkan Lima Daya Tarik Vietnam bagi Investor Global

Peneliti senior Indef Enny Sri Hartati menjelaskan laporan World Bank terkait relokasi sejumlah pabrik China ke sejumlah negara, kecuali Indonesia


Indef Sebut Cadangan Devisa RI Anjlok Akibat Perang Dagang

8 Oktober 2019

Ilustrasi mata uang asing. (Euro, dolar Hong Kong, dolar A.S., Yen Jepang, Pounsterling Inggris, dan Yuan Cina).  REUTERS/Jason Lee
Indef Sebut Cadangan Devisa RI Anjlok Akibat Perang Dagang

Cadangan devisa pada akhir September anjlok dibandingkan Agustus lalu.