Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

LKPP: 70 Persen Proses Sanggah Salah

image-gnews
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta -Sebanyak 70 persen proses sanggah yang dilakukan peserta pengadaan barang/jasa diketahui salah. "Rata-rata 70 persen sanggah tidak betul," kata Plt Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Rahardjo, kepada wartawan di kantor LKPP hari ini .

Menurut Agus, data itu disampaikan oleh Menteri PU Djoko Kirmanto di hadapan presiden beberapa waktu lalu.

Aturan sanggah itu dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Peraturan itu menyebutkan, setiap pihak yang ingin melakukan sanggah banding harus membayar jaminan. "Sanggah silahkan, tapi begitu masuk sanggah banding wajib menyetorkan jaminan 2 per mil (dua per seribu) dari nilai kontrak atau setinggi-tingginya Rp 50 juta," kata Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP, Agus Prabowo menambahkan.


Jika sanggahnya terbukti benar, maka dana tersebut akan dikembalikan. Jika tidak, maka dananya akan dicairkan dan dimasukkan dalam kas negara. "Kita sibuk repot menjawab atau meneliti hal-hal yang tidak betul, oleh karena itu diperkenalkan sanggah banding dengan jaminan," kata Agus Prabowo.

Sanggah adalah salah satu hak yang dimiliki peserta selama proses lelang. Sanggah ada dua kesempatan, yaitu sanggah dan sanggah banding. Sanggah adalah kesempatan pertama setelah pengumuman calon pemenang. Kalau tidak puas dengan hasil sanggah pertama, maka bisa masuk ke sanggah banding.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sanggah banding dapat diajukan dalam rentang waktu 15 hari setelah putusan sanggah pertama dikeluarkan. "Berbeda dengan dulu, sekarang selama sanggah banding berlangsung, proses harus dihentikan," kata Agus Prabowo.

EVANA DEWI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kepala Bappenas Beri Empat Wasiat untuk Penggantinya

19 Oktober 2019

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang  Brodjonegoro (kanan) bersama jajarannya, saat berkunjung di kantor Redaksi Tempo Palmerah, Jakarta, Selasa, 10 September 2019. Tempo/Bintari Rahmanita
Kepala Bappenas Beri Empat Wasiat untuk Penggantinya

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional alias Bappenas, Bambang Brodjonegoro punya empat pesan kepada siapa pun yang bakal menduduki posisinya


Kepala Bappenas: Dibayangkan 5 Tahun Lama, Ternyata Cepat

19 Oktober 2019

Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) bersama Menlu Retno Marsudi (kedua kiri), Menkeu Sri Mulyani (keempat kiri), Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (kelima kiri), dan Wamenlu AM.Fachir (kiri) serta sejumlah aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Luar Negeri berfoto bersama di halaman Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jumat 18 Oktober 2019. Jusuf Kalla mendapat cinderamata lukisan serta kejutan perpisahan dari ASN Kementerian Luar Negeri karena akan purna tugas sebagai wakil presiden pada 20 Oktober mendatang. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Kepala Bappenas: Dibayangkan 5 Tahun Lama, Ternyata Cepat

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional alias Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengenang kembali lima tahun karirnya menjadi menteri


Pentingkah Jumlah Unicorn Bagi Perekonomian RI? Ini Kata Bappenas

19 Februari 2019

Logo Traveloka, Bukalapak, Gojek dan Tokopedia. google.com
Pentingkah Jumlah Unicorn Bagi Perekonomian RI? Ini Kata Bappenas

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyebut jumlah bisnis rintisan berpredikat unicorn bukan satu-satunya prioritas pengembangan kewirausahaan


Dampak Langsung Rapat IMF - World Bank Bisa Capai Rp 5,9 Triliun

17 September 2018

Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Bambang Brodjonegoro bersama para pengurus ISEI usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor wakil presiden, Jakarta, 30 Juli 2018. Tempo / Friski Riana
Dampak Langsung Rapat IMF - World Bank Bisa Capai Rp 5,9 Triliun

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menghitung dampak ekonomi langsung Rapat Rutin IMF - World Bank mencapai Rp 5,9 triliun sepanjang 2017 - 2018.


Green Bonds Bisa Jadi Alternatif Pembiayaan Selain APBN

5 Februari 2018

Penerbitan Surat Utang Bakal Capai Target
Green Bonds Bisa Jadi Alternatif Pembiayaan Selain APBN

PINA memfasilitasi kerja sama green bonds antara PT Efek Beragunan Aset dan The Climate Bonds Initiative.


Pemerintah Lanjutkan Program Revitalisasi Sungai Citarum, Dimulai Februari 2018

12 Januari 2018

Perahu eretan membawa motor menyeberangi Sungai Citarum yang meluap ke Kampung Cijeruk, Kabupaten Bandung, 22 November 2017. Jalan provinsi di Baleendah dan Dayeuhkolot terputus banjir hingga warga memilih menyeberang sungai. TEMPO/Prima Mulia
Pemerintah Lanjutkan Program Revitalisasi Sungai Citarum, Dimulai Februari 2018

Setelah sempat terhenti pada 2013, Pemerintah kembali melanjutkan program revitalisasi Sungai Citarum.


Pemindahan Ibu Kota, Ini 3 Provinsi yang Diusulkan ke Presiden

4 Januari 2018

Ribuan kendaraan terjebak kemacetan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, 22 Desember 2017. Jelang libur panjang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2018 sejumlah ruas jalan di Ibu Kota terpantau macet. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Pemindahan Ibu Kota, Ini 3 Provinsi yang Diusulkan ke Presiden

Bappenas telah menyerahkan hasil kajian tentang rencana pemindahan ibu kota. Tiga provinsi diusulkan menjadi ibu kota baru Indonesia.


Rasio Gini Sulit Ditekan, Indef: Akibat Kesenjangan Struktural

19 Desember 2017

Ilustrasi kemiskinan Jakarta. Getty Images
Rasio Gini Sulit Ditekan, Indef: Akibat Kesenjangan Struktural

Ekonom Indef menyebutkan rasio gini atau ketimpangan ekonomi sulit ditekan karena sudah terjadi secara struktural.


Jokowi Ingin Pelayanan Terpadu Satu Pintu Efektif Februari 2018

11 Desember 2017

Presiden Joko Widodo menyampaikan pernyataan sikap terkait pernyataan sepihak Amerika Serikat atas diakuinya Yerusalem sebagai ibu kota Israel di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 7 Desember 2017. Pemerintah Indonesia mengecam keras pernyataan Pemerintah Amerika Serikat dengan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, yang dikhawatirkan memicu guncangan stabilitas keamanan dunia. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Jokowi Ingin Pelayanan Terpadu Satu Pintu Efektif Februari 2018

Presiden Jokowi tak hanya berbicara soal korupsi dan deregulasi pada perayaan Hari Anti Korupsi Sedunia hari ini.


Bappenas Bidik Rasio Gini Turun Menjadi 0,37 di 2019

9 Agustus 2017

Bambang Brodjonegoro. antaranews.com
Bappenas Bidik Rasio Gini Turun Menjadi 0,37 di 2019

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro optimistis rasio gini atau tingkat ketimpangan pada tahun 2019 bisa mencapai 0,37.