Menurut dia, pencabutan surat keputusan penunjukan langusng itu bakal membuat sistem pengadaan barang di PLN lebih efisien. "Kalau ada suplier yang suka minta ditunjuk langsung, minta diistimewakan, supaya mereka tahu pengadaan sekarang diawasi langsung oleh KPK,” ujarnya.
Dahlan memastikan dirinya tidak akan main-main dengan pengadaan di institusinya. “Saya tidak bisa atur-atur tender,” kata dia.
Dahla menyatakan proyek pengadaan barang dan jasa di perusahaan setrum itu kini juga diawasi langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Alasannya, untuk menghindari kebocoran proyek. “Kalau tidak diawasi langsung tidak baik,” kata Dahlan.
Menurut Dahlan, setiap satu tahun pengadaan barang dan jasa di PLN nilainya lebih dari Rp 100 triliun. Nilai proyek sebesar itu, lanjut dia, rawan diselewengkan.
ANTON SEPTIAN
