Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah No Problem Bila Aturan Jasa Konstruksi Direvisi

image-gnews
Konstruksi pembangunan di Indonesia. TEMPO/Tony Hartawan
Konstruksi pembangunan di Indonesia. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah menyatakan siap jika harus melakukan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Namun para pemangku kepentingan dinilai masih ragu terhadap rencana ini.

Hal itu dikatakan Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum, Sumaryanto Widayatin, di Jakarta pekan lalu. Menurut dia, revisi bisa dibatasi dengan tetap mengacu pada isi undang-undang yang sudah ada, sehingga penerapannya bisa lebih ditertibkan.

Ada rencana lain untuk menambah cakupan undang-undang jasa konstruksi ke wilayah yang lebih luas lagi. "Konstruksi juga termasuk industri penunjang alat berat, material konstruksi, riset dan pengembangan serta pembiayaan konstruksi," tutur dia di Jakarta, Ahad (28/3).

Tapi tidak semua pihak sepakat dengan perluasan cakupan undang-undang tersebut. Alasan keberatan dan ketidaksiapan para pemangku kepentingan juga tak jelas. Kata Sumaryanto, jika cakupan tetap dipertahankan yang terbatas pada pengaturan jasa konstruksi, pemerintah mempertimbangkan untuk menerbitkan peraturan presiden.

Wacana mengenai perlunya revisi Undang-Undang Jasa Konstruksi mulai mengemuka pada akhir tahun lalu. Tujuannya adalah menyesuaikan standar jasa konstruksi nasional dengan standar internasional. Mengingat mulai maraknya kerja sama asing di bidang jasa konstruksi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Wakil Ketua Komisi Bidang Infrastruktur Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan Yosep Umarhadi mengatakan, pembahasan revisi undang-undang itu menjadi salah satu prioritas agenda komisi. "Pembahasan prioritas tahun ini," katanya.

Agenda pembahasan aturan itu baru akan ditetapkan setelah masa reses berakhir. Saat ini Komisi Infrastruktur sedang membahas pembentukan Undang-Undang Perumahan dan Permukiman. Setelah pembahasan ini selesai, ada kemungkinan dilanjutkan dengan pembahasan revisi Undang-Undang Jasa Konstruksi.

KARTIKA CANDRA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bos Waskita Karya Beberkan Utang Perseroan Tembus Rp 41,2 Triliun: Butuh 17 Tahun untuk Lunas

9 hari lalu

Muhammad Hanagroho. waskita.co.id
Bos Waskita Karya Beberkan Utang Perseroan Tembus Rp 41,2 Triliun: Butuh 17 Tahun untuk Lunas

Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Hanagroho membeberkan utang perusahaan hingga akhir Desember 2023 yang mencapai Rp 41,2 triliun.


Perusahaan Konstruksi Terbesar di Asia Tengah Jajaki Peluang Investasi di IKN

35 hari lalu

Perwakilan perusahaan konstruksi terbesar di Asia Tengah, BI Group, ketika melihat langsung progres pembangunan di IKN. Foto: Istimewa
Perusahaan Konstruksi Terbesar di Asia Tengah Jajaki Peluang Investasi di IKN

Otorita Ibu Kota Nusantara mengatakan perusahaan konstruksi terbesar di Asia Tengah, BI Group, saat ini tertarik untuk menanamkan modalnya di IKN.


Pemkot Depok Bantah Proyek Jembatan Mampang Mangkrak, Dinas PUPR Ungkap Kendalanya

7 Januari 2024

Lokasi proyek revitalisasi Jembatan Mampang di Jalan Raya Sawangan, Kecamatan Pancoran Mas, Depok, Kamis, 4 Januari 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Pemkot Depok Bantah Proyek Jembatan Mampang Mangkrak, Dinas PUPR Ungkap Kendalanya

Kepala Dinas PUPR Kota Depok mengungkap sejumlah kendala di balik proyek Jembatan Mampang. Salah satunya ada jaringan PLN Jawa-Bali


Mengenal 3 Sistem Konstruksi Rumah Tahan Gempa di Jepang

3 Januari 2024

Ilustrasi Rumah Knock Down Jepang. weburbanist.com
Mengenal 3 Sistem Konstruksi Rumah Tahan Gempa di Jepang

Selain sistem konstruksi bangunan yang diwajibkan Pemerintah Jepang, sistem peringatan dini diterapkan sehingga meminimalisasi korban gempa bumi.


Bos PT PP Targetkan Pertumbuhan Nilai Proyek 5 Persen Tahun Depan

21 Desember 2023

Logo PT PP (Persero) Tbk.
Bos PT PP Targetkan Pertumbuhan Nilai Proyek 5 Persen Tahun Depan

Direktur Utama PT PP Novel Arsyad mengatakan proyek yang dikerjakan pihaknya tahun depan tidak akan jauh dari infrastruktur, gedung, dan EPC.


Terkini: Dirut Garuda Indonesia Dilaporkan ke Mabes Polri, Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Nanti Hanya 2 Jam

20 Desember 2023

Irfan Setiaputra. Instagram
Terkini: Dirut Garuda Indonesia Dilaporkan ke Mabes Polri, Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Nanti Hanya 2 Jam

Serikat Karyawan Garuda Indonesia (Sekarga) melaporkan Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra ke Bareskrim Mabes Polri hari ini.


Hutama Karya Teken Kontrak Pembangunan Rumah Susun ASN 2 di IKN

8 Desember 2023

Penampakan mock-up rumah susun ASN di IKN yang dipamerkan di Pameran Konstruksi Indonesia 2023 di JIEXPO Kemayoran, Jumat, 3 November 2023. TEMPO/Ami Heppy
Hutama Karya Teken Kontrak Pembangunan Rumah Susun ASN 2 di IKN

PT Hutama Karya (Persero) meneken kontrak Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Rumah Susun ASN 2 di kawasan IKN.


Waskita Karya Beberkan Progres 2 dari 8 Proyeknya di IKN: Sudah Digarap 50 Persen Lebih

30 Oktober 2023

Pekerja menyelesaikan pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa, 22 Agustus 2023. Menurut data dari Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, proses konstruksi infrastruktur dasar IKN Tahap 1 sudah mencapai 38,1 persen dan seluruh kegiatannya masih terjaga dari sisi jadwal pelaksanaan (on schedule), dimana akan selesai pada 2024. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Waskita Karya Beberkan Progres 2 dari 8 Proyeknya di IKN: Sudah Digarap 50 Persen Lebih

Senior Vice President Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita mengatakan proyek perseroan di IKN masih sesuai rencana hingga 22 Oktober 2023 lalu.


50 Tahun di Indonesia, NS BlueScope Lyasaght Komitmen Majukan Industri Baja Nasional

12 Oktober 2023

Presiden Lysaght Felix Gustiar memaparkan perjalanan NS BlueScope Lysaght Indonesia dalam memajukan industri baja dan konstruksi Tanah Air pada acara Press Conference Celebrating 50 Years Anniversary of NS BlueScope Lysaght Indonesia di Jakarta, Rabu, 11 Oktober 2023. Foto: Tim PR Lysaght Indonesia
50 Tahun di Indonesia, NS BlueScope Lyasaght Komitmen Majukan Industri Baja Nasional

NS BlueScope Lysaght Indonesia (Lysaght) merayakan 50 tahun perjalanan dalam industri konstruksi dan baja lapis di Indonesia.


Konstruksi Indonesia 2023: Akselerasi Transformasi Digital Menuju Infrastruktur Berkelanjutan

8 September 2023

Konferensi pers Konstruksi Indonesia 2023
Konstruksi Indonesia 2023: Akselerasi Transformasi Digital Menuju Infrastruktur Berkelanjutan

Konstruksi Indoensia 2023 hadir untuk memberikan informasi, inovasi, dan sebagai media kolaborasi