Efisiensi itu dilakukan dengan menerapkan value engineering. Misalnya dengan mengerjakan dua landasan pacu secara terpisah. Lalu bahan bangunan yang digunakan di satu bagian digunakan lagi di bagian lain. Dengan demikian, biayanya bisa lebih murah. Namun pengerjaan itu memakan waktu lebih lama. Sehingga proyek tersebut bakal molor menjadi 2012 dari rencana semula pertengahan 2011.
Proyek Bandara Kuala Namu diperkirakan menelan biaya sekitar Rp 5,9 triliun. Awalnya porsi pemerintah sebesar Rp 4,3 triliun dan sisanya ditanggung PT Angkasa Pura II. Namun karena keterbatasan dana, pemerintah ingin mengurangi porsinya. Selain itu Kementerian Perhubungan juga meminta agar anggaran pemerintah untuk proyek itu ditambah Rp 1 triliun.
Dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun ini proyek Kuala Namu hanya dialokasikan Rp 600 miliar. Sedangkan kebutuhan pembangunan tahun ini sekitar Rp 2 triliun. "Tapi Rp 600 miliar yang di APBN sebetulnya akan terpakai untuk bayar kontrak yang lama," katanya. "Kan, proyek berjalan terus."
Kementerian Keuangan sudah menyetujui penambahan dana itu. Namun Kementerian Keuangan meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan mengaudit proyek itu. "Mereka minta BPKP mengecek apakah ada kecurangan atau pembengkakan biaya," katanya. Herry mengatakan sudah menyurati BPKP agar mereka mengaudit proyek tersebut.
Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono sebelumnya mengatakan berapa pun tambahan yang disetujui, proyek ini tetap harus berjalan. Yang penting, katanya, mengutamakan fungsi bandara. "Pengembangannya bisa belakangan yang penting tidak membahayakan keselamatan," ujarnya.
Bandara Kuala Namu diproyeksikan untuk menggantikan Bandara Polonia, Medan, lantaran sudah melebihi kapasitasa. Pengerjaan proyek itu dibagi menjadi empat tahap. Tahap pertama diharapkan dapat menampung hingga delapan juta penumpang dan 65 ribu ton kargo per tahun. Sedangkan saat ini Bandara Polonia hanya sanggup menampung 4-8 juta penumpang tiap tahun.
DESY PAKPAHAN
