Kenaikan harga dipicu faktor psikologis pedagang yang memanfaatkan kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) dengan ikut menaikkan harga beras. "Kedua karena masalah distribusi yang agak terganggu karena cuaca, dan ketiga karena faktor musim tanam yang agak terlambat," ujarnya.
Musim panen padi yang seharusnya mulai Januari ini terlambat antara satu sampai 1,5 bulan karena musim tanam yang mundur. Sehingga musim panen baru dimulai Februari, dan diperkirakan mencapai puncak pada April.
Menurut Suswono tren produksi beras juga tidak perlu dikuatirkan. Pada 2009 produksi beras lebih dari 63 juta ton dan sampai saat ini diperkirakan masih ada surplus sebesar tiga ton. "Makanya kita sudah mulai ekspor untuk beras khusus seperti organik," ucapnya.
Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan, pemerintah akan mempercepat pendistribusian beras miskin (raskin) sebagai strategi menekan kenaikan harga. "Tapi tergantung pemda ini. Kita sudah minta pemda dan Kepala Divre (Divisi Regional) untuk salurkan raskin," ujarnya.
Saat ini, menurut Soetarto, raskin sudah tersalur 20 persen dari total rencana penyaluran`2010 sebesar 262.320 ton. Raskin sudah disalurkan ke 18 propinsi seperti Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Barat, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku.
Jika harga beras tetap tinggi maka cadangan beras pemerintah yang ada di Bulog akan dikeluarkan dengan izin pemerintah. Saat ini pemerintah memiliki cadangan beras 500.000 ton. Sementara stok beras di Bulog lebih dari 1,1 juta ton. Artinya total cadangan beras saat ini hampir 1,2 juta ton.
Harga rata-rata beras secara nasional mengalami kenaikan 7,7 persen dari Rp 6.145 menjadi Rp 6.250. Kenaikan tertinggi di atas toleransi 15 persen terjadi di Mataram (31,13 persen), Jayapura (22,31 persen), Palembang (16,74 persen) dan Banten (15,41 persen).
Selama pemantauan di Cipinang menteri juga menemukan tindakan pengoplosan beras. Namun Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu mengatakan kebijakan pencampuran beras sudah diizinkan sejak dua atau tiga tahun lalu.
"Boleh saja asal sesuai standar," ujarnya.
Beras campur ini juga diharapkan dapat membantu menekan harga, namun setelah musim panen diharapkan tidak ada lagi. Soal kualitas, menurut dia, akan terlihat dari harganya.
KARTIKA CANDRA
