TEMPO Interaktif, Mojokerto - Sejumlah pengusaha sepatu kecil menengah di Kabupaten Mojokerto mengaku kelimpungan menghadapi aturan perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA) ASEAN-Cina ini. Mereka mengaku merugi sejak pertama kali isu itu bergulir pada awal Januari lalu.
Sepinya order terjadi karena para pelanggan banyak yang memilih menunggu produk impor masuk ke Indonesia. Alasannya, harga produk impor lebih murah daripada produk lokal. Mereka menghentikan sementara permintaan.
Permintaan yang sepi membuat pengusaha menurunkan jumlah barang produksi. Keputusan itu juga akan berimbas pada menurunya penghasilan pengusaha maupun pekerja. Jika dalam satu bulan-rata-rata pengusaha sepatu mitasi memproduksi sepatu sebanyak 8.000 pasang sepatu, saat ini mereka hanya memproduksi sekitar 4.000 hingga 4.500 sepatu.
Belum satu bulan, kenyataan pahit itu mendera hapir seluruh anggota GPS, yang jumlahnya mencapai 112 pengusaha. Artinya, jika semua pengusaha mengalami penurunan order, bisa dipastikan 4.000 ribu pekerja yang tertampung di usaha sepatu mikro itu akan menjadi korban.
Bahkan, beberapa pengusaha anggota GPS saat ini sudah ada yang menghentikan produksi untuk sementara waktu, karena orderan mereka sepi. Ada juga yang dalam satu minggu pengusaha hanya berproduksi selama empat sampai lima hari. "Awalnya satu minggu full, tapi karena sepi, ya, empat hari kerja, sisanya tidak," terang mantan ketua GPS ini.
Hal itu dibenarkan Pitung, pengusaha sepatu rumahan. Meski usaha produksi sepatunya masih stabil dari awal bulan lalu, yakni dalam satu minggu memproduksi 25 kodi sepatu atau 400 pasang sepatu, dia tetap mengaku cemas dengan iklim perdagangan ke depan.
Kecemaasan itu muncul ketika dia memasarkan sepatu buatannya ke sejumlah pasar grosir di Jawa Timur. Di pasar-pasar itu telah berdatangan produk sepatu impor dari Cina yang harganya lebih murah. Akhirnya, dia juga harus menurunkan harga jika ingin bersaing dengan produk impor tersebut. "Padahal ongkos produksinya untuk belanja bahan baku mahal," kata dia.
Dampak perdagangan bebas itu juga dirasakan para perajin alas kaki berupa sandal sepatu. Ketua Komite Pengusaha Alas Kaki Kota Mojokerto, Emru Suhadak, mengatakan salah satu dampak aturan pasar bebas itu yang paling mencolok adalah dibatasinya jumlah order (pesanan) oleh grosir dan pelanggan di beberapa daerah, seperti Surabaya, Malang, Bali, Kalimantan, Jawa Tengah dan Jakarta.
"Pembatasan order itu kini mencapai 50 persen. Mereka (pelanggan dan grosir) menyatakan tak ingin gegabah memesan barang dengan jumlah yang lebih besar dulu," ungkap Emru yang juga perajin sepatu jenis fashion dan mayoret.
Dia mengatakan pembatasan jumlah order tersebut sebelumnya memang tidak diketahui kepastian alasannya. Sebab, sebagian perajin banyak yang belum mengetahui adanya perdagangan bebas itu. "Jika bulan sebelumnya kami bisa memenuhi pesanan mencapai 50 kodi sekarang hanya 25 kodi," keluhnya.
MUHAMMAD TAUFIK
