Akibat trafo di gardu induk Cawang terbakar akhir September tahun lalu, beberapa wilayah Jakarta gelap total. Masalah itu tak hanya membuat para bos PLN kelimpungan, pemerintah pun ikut gerah. Prioritas utama Dahlan adalah pengadaan trafo itu. Tapi, sekali lagi, trafo hanyalah satu dari tumpukan masalah yang membelit PLN.
Kepada Ali Nur Yasin, Sapto Pradityo, dan Ferri Firmansyah dari Tempo, Dahlan memaparkan prioritas program kerjanya Selasa pekan lalu di kantor PLN, Jakarta.
Bagaimana ceritanya hingga Anda ditunjuk sebagai Direktur Utama PLN?
Saya dipanggil Presiden ke Istana pada 2 November, diantar oleh Menteri-Sekretaris Negara Sudi Silalahi dan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa. Presiden mengatakan, beliau berterima kasih bila saya bersedia menjadi Direktur Utama PLN.
Tanggapan Anda?
Saya mengatakan, apakah tepat menunjuk saya, karena pasti akan banyak sorotan. Saya ini bukan orang dalam. Presiden lalu mengatakan, yang dibutuhkan dari saya adalah leadership dan pengalaman manajemen. Bagi saya, ini tantangan. Yang penting, saya sudah mengutarakan apa yang ada di pikiran. Saya tidak langsung mengatakan "ya" atau "tidak". Memangnya saya ini siapa?
Anda tidak mengajukan diri?
Ya. Tapi tidak lantas begitu saja lolos. Tetap melalui proses. Ada uji kelayakan, komitmen yang harus ditandatangani, dan ada kontrak kinerja. Sampai satu hari sebelum pelantikan, saya selalu berpikir belum tentu menjadi orang nomor satu PLN. Saya baru mantap ketika paginya berangkat ke pelantikan.
Seberapa dekat hubungan Anda dengan Presiden?
Saya tak tahu. Orang lain yang menilai. Tahun lalu bertemu Presiden empat kali di beberapa acara. Tapi belum pernah bertemu empat mata.
Anda tahu kenapa bisa ditunjuk sebagai Direktur Utama PLN?
Saya tak tahu. Mungkin karena saya bisa memimpin banyak perusahaan. Saya pernah terpilih sebagai Entrepreneur of the Year versi Ernst & Young, juga pernah mengabdikan diri di perusahaan-perusahaan daerah di Jawa Timur. Di situ saya tak terima gaji, tak terima fasilitas. Bahkan saya menjaminkan harta pribadi saya untuk agunan kredit perusahaan daerah itu. Mungkin beliau juga melihat bagaimana saya selalu mempersoalkan tak masuk akalnya masalah listrik di Indonesia ini.
Apa yang tak masuk akal?
Misalnya mengapa PLN tak bisa mendapatkan gas. Kenapa PLN punya banyak pembangkit berbahan bakar gas, kapasitasnya besar, dan kualitas kelas satu, tapi malah "membakar" solar. Padahal biayanya bisa tiga kali lipat. Itu berlangsung berpuluh-puluh tahun. Lalu kenapa di wilayah Kalimantan Timur, yang kaya akan batu bara, pembangkit listriknya malah berbahan bakar solar. Kita ekspor batu bara habis-habisan, tapi juga impor solar habis-habisan.
Penunjukan Anda ini bukan kompensasi karena gagal menjadi Wakil Menteri Perhubungan?
Waktu ditawari, saya segera melihat undang-undang. Saya mengatakan kepada Hatta Rajasa, tak mungkin menjadi Wakil Menteri sebab saya bukan pejabat karier.
Grup Jawa Pos punya PLTU Embalut di Kutai Kartanegara. Tak ada benturan kepentingan?
Saya sudah melepas perusahaan itu setelah saya dilantik. Jadi tuduhan itu tidak relevan.
Apa yang Anda ketahui soal PLN?
Sebetulnya tak adil kalau menilai direksi PLN gagal, karena banyak keputusan ada di luar kewenangan direksi. Misalnya soal gas. Apakah PLN diberi kebebasan membeli gas dengan harga yang dikehendaki PLN? Tidak. Mereka harus berkoordinasi dengan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas, Perusahaan Gas Negara, dan sebagainya.
Jadi sangat tergantung pemerintah?
PLN, menurut saya, hanya tukang jahit yang terima upah. Artinya, kami memproduksi listrik yang tarifnya sudah ditentukan pemerintah, kemudian kalau ada kekurangan biaya, ditutup dengan subsidi. Bukan perusahaan dalam pengertian entitas bisnis.
Bagaimana menjadikan PLN sebagai perusahaan yang menguntungkan?
Akan terkait dengan kemajuan ekonomi Indonesia dan kesejahteraan rakyat. Maksud saya, PLN menerima nasib seperti ini dulu. Yang penting menunjukkan diri sebagai perusahaan yang efisien. Setelah membuktikan diri, bisa mengurangi subsidi hingga batas yang bisa ditoleransi dan rakyat sudah makmur, tarif listrik bisa naik. Baru PLN bisa berdiri gagah. Dan itu tak mungkin tercapai dalam waktu singkat.
Bagaimana caranya bisa bebas subsidi, bukankah konversi solar ke gas sudah dilakukan?
Ya. Tapi sekarang kebutuhan gasnya masih kurang 1 juta million metric British thermal units (mmBtu). Kalau itu terpenuhi, PLN bisa menghemat Rp 15 triliun setiap tahun. Lalu bagaimana mendapatkan gasnya? Pembangkit Tambak Lorok akan mendapat pasokan gas dari Podang, nanti tinggal minta izin Badan Pelaksana Migas. Kemudian Jakarta akan dapat tambahan gas dari Sulawesi Selatan.
Sudah ada kesepakatan harga dengan penjual?
Harga itu urusan nomor dua. Kenapa Anda bicara harga? Misalnya Anda mau beli gas dengan harga US$ 5 sen, penjual hanya mau US$ 5,5 sen. Anda ngotot tak mau menaikkan harga dan penjual juga tak mau menjualnya dengan harga yang Anda minta. Akibatnya, selama setahun negosiasi mandek. Selama setahun itu pembangkit Anda tetap "membakar" solar, yang harganya US$ 16 sen. Kenapa Anda menolak selisih US$ 0,5 sen tapi mau membeli solar dengan harga US$ 16 sen? Itu menghamburkan uang negara.
Apa lagi prioritas efisiensi PLN?
Mengganti pembangkit-pembangkit diesel di luar Jawa dengan pembangkit berbahan bakar batu bara berskala kecil.
Bukankah itu tak efisien?
Yang Anda sebut tak efisien itu berapa? Kalau PLTU besar bisa US$ 5 sen per kWh, PLTU kecil bisa berapa? Katakanlah 6 atau bahkan 7 sen per kWh. Dibandingkan dengan diesel yang US$ 20-25 sen per kWh, pilih mana? Dari cara ini saja bisa menghemat Rp 20 triliun setahun.
Apa kelemahan manajemen lama?
Yang saya tahu, mereka tak mendapatkan gas. Saya tak mempelajari apa penyebabnya. Menurut saya, itu tak masuk akal. Negeri ini kaya akan gas. Saya tak mengecam kenapa kita punya gas tapi diekspor, sedangkan di dalam negeri butuh banyak gas. Saya memaklumi, mungkin harga ekspor lebih baik atau pemerintah butuh pendapatan lebih besar.
20 General Manager PLN mengancam mundur?
Itu hak mereka. Kalau mereka mau mundur, saya tak bisa mencegah.
