Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Negara Merugi Rp 74,5 Triliun dari Penjualan Gas

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Indonesian Corruption Watch menghitung kekurangan penerimaan negara dari sektor gas selama 2000 hingga 2008 mencapai Rp 74,595 triliun. "Angka itu lahir bukan dari asumsi, tapi dari penghitungan dari data resmi," kata Kepala Divisi Pusat Data dan Analisis ICW Firdaus Ilyas di kantornya, Jumat (20/2).

Firdaus memaparkan berdasarkan laporan keuangan pemerintah pusat total penerimaan negara dari gas periode 2000 hingga 2008 sebesar Rp 440,447 triliun. Sedangkan berdasarkan penghitungan ICW, negara seharusnya menerima Rp 515,042 triliun.

Angka itu diperoleh dari jumlah lifting dikalikan harga rata-rata. Untuk tahun lalu saja misalnya, kekurangan mencapai Rp 27,829 juta dengan jumlah lifting 2,423 juta kaki kubik. Pihaknya sudah memperhitungkan faktor pengurang antara lain seperti bayaran hulu dan pajak pertambahan nilai.

Kekurangan itu, ia melanjutkan, bisa mencapai Rp 114,218 triliun jika menggunakan perbandingan bagi hasil dengan kontrak kerja sama 70-30 persen. "Kami menggunakan pola bagi akhir 65-35, lebih rendah dari yang standar," kata Firdaus.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Firdaus mengatakan penghitungan itu bisa meleset, tapi tidak akan berbeda jauh karena menggunakan data resmi. Selanjutnya ICW akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengaudit penerimaan negara dari gas.

DESY PAKPAHAN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mengenal Bahan Bakar CNG yang Digunakan Taksi Bluebird, Diklaim Bisa Kurangi Emisi

12 Desember 2023

Mekanik melakukan perawatan rutin armada taksi Bluebird di Pool Bluebird Warung Buncit, Jakarta, Senin 24 Juli 2023. Perawatan rutin armada taksi tersebut untuk memberikan standard kenyamanan perjalanan sesuai kampanye PT Blue Bird Tbk yakni Standard Nyaman Indonesia (SNI). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Mengenal Bahan Bakar CNG yang Digunakan Taksi Bluebird, Diklaim Bisa Kurangi Emisi

Sebanyak 3.200 unit armada taksi Bluebird menggunakan bahan bakar Compressed Natural Gas (CNG).


PGN Test Drive Motor Bahan Bakar Gas, Hasilnya Mencengangkan

31 Maret 2023

Harga Bahan Bakar Gas (BBG) yang tertera di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) Mampang, Jakarta Selatan, Kamis, 13 Mei2022. Pemerintah melalui Kementerian ESDM menaikkan harga jual bahan bakar gas (BBG) menjadi Rp 4.500 per liter  sebelumnya Rp 3.100 per liternya. Kenikan harga jual baru ini berlaku sejak 1 Mei 2022 lalu. TEMPO/ Febri Angga Palguna
PGN Test Drive Motor Bahan Bakar Gas, Hasilnya Mencengangkan

Harga BBG atau bahan bakar gas sama di semua tempat pengisian, yakni Rp 4.500 per liter setara premium ( LSP).


Terpopuler: Potensi Konflik Kepentingan Pimpinan KPK dan Rafael Alun, Pemerintah Resmi Naikkan Harga Beras

16 Maret 2023

Wakil ketua KPK, Alexander Marwata, menunjukkan General Manager Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia PT. Antam Tbk, Dodi Martimbang, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap tersangka baru, Dodi Martimbang, dalam tindak pidana korupsi terkait kerjasama pengolahan anoda logam (Dore Kadar Emas Rendah) antara PT. Antam Tbk, (Aneka Tambang) dengan PT. Loco Montrado tahun 2017 mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.100,7 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
Terpopuler: Potensi Konflik Kepentingan Pimpinan KPK dan Rafael Alun, Pemerintah Resmi Naikkan Harga Beras

Berita bisnis terpopuler: Potensi konflik kepentingan pimpinan KPK dan Rafael Alun, harga beras resmi naik.


Rafael Alun Diduga Satu Angkatan STAN dengan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, ICW: Ada Potensi Konflik Kepentingan

15 Maret 2023

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Foto : Istimewa
Rafael Alun Diduga Satu Angkatan STAN dengan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, ICW: Ada Potensi Konflik Kepentingan

Rafael Alun diduga satu angkatan di STAN dengan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Ada potensi konflik kepentingan, ICW minta KPK terbuka.


Sri Mulyani Gugat Putusan Keterbukaan Informasi Audit JKN BPJS, Ini Tanggapan KIP

12 Februari 2023

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan saat konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa, 31 Januari 2023. Kenaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi global di 2023 didorong oleh meningkatnya konsumsi dan investasi masyarakat hingga penyetopan kebijakan zero Covid-19 di Cina.  TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Gugat Putusan Keterbukaan Informasi Audit JKN BPJS, Ini Tanggapan KIP

Wakil Ketua KIP Arya Sandhiyudha angkat bicara gugatan Sri Mulyani terkait putusan keterbukaan informasi audit JKN BPJS Kesehatan.


Digugat Sri Mulyani, ICW: Yang Kami Minta Hasil Audit terkait Dana Publik

11 Februari 2023

ICW menggelar konferensi pers Catatan Akhir Tahun agenda Pemberantasan Korupsi 2019 bertajuk
Digugat Sri Mulyani, ICW: Yang Kami Minta Hasil Audit terkait Dana Publik

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto mengaku heran dengan sikap Menteri Keuangan Sri Mulyani yang bersikukuh tidak ingin mengeluarkan ke publik hasil audit program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan.


Digugat Sri Mulyani, ICW: Uji Akses Informasi Kami sudah Dimenangkan KIP

11 Februari 2023

Agus Sunaryanto, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW)/ TEMPO/Rezki
Digugat Sri Mulyani, ICW: Uji Akses Informasi Kami sudah Dimenangkan KIP

Menteri Keuangan Sri Mulyani menggugat Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta


Tarif BBG Naik, Transjakarta: Belum Ada Arahan Pemprov soal Tarif Layanan

13 Mei 2022

Bus Transjakarta (busway) saat mengisi bahan bakar gas di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) Auri, Pancoran, Jakarta. [TEMPO/ Dwianto Wibowo]
Tarif BBG Naik, Transjakarta: Belum Ada Arahan Pemprov soal Tarif Layanan

Kenaikan tarif BBG akan berdampak terhadap beban biaya operasi Transjakarta.


Terpopuler Bisnis: Aturan Lengkap PPKM, Tarif BBG Naik per 1 Mei

11 Mei 2022

Petugas PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) sedang mengisi BBG angkutan kota (angkot) di SPBG, Bogor, Jawa Barat. 28 September 2017. Saat ini ada sekitar 500 angkot di Bogor yang menggunakan BBG. Setiap bulan, angkot-angkot itu menyerap 150.000 meter kubik BBG. TEMPO/Amston Probel
Terpopuler Bisnis: Aturan Lengkap PPKM, Tarif BBG Naik per 1 Mei

Artikel mengenai aturan lengkap pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tampak paling banyak dibaca. Ada juga tentang kenaikan BBG.


Tarif BBG Resmi Naik per 1 Mei, Energi Watch: Masih Lebih Murah dari BBM

10 Mei 2022

PT Perusahaan Gas Negara Tbk memastikan seluruh SPBG yang dikelola perusahaan beroperasi normal dan pasokan BBG aman dan lancar.(dok PGN)
Tarif BBG Resmi Naik per 1 Mei, Energi Watch: Masih Lebih Murah dari BBM

Kenaikan harga BBG tidak akan mengganggu proses transisi energi. Sebab, harganya lebih murah ketimbang BBM.