Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Pilih Jalur Diplomasi

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah dan pemerintah Republik Rakyat Cina (RRC) akhirnya sepakat memilih jalur diplomasi guna menuntaskan sengketa kepemilikan aset bekas milik asing atau Cina yang diklaim kembali oleh pemerintah Negeri Tirai Bambu itu. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan Hadiyanto mengatakan, jalur diplomasi itu dipilih untuk saling menjaga hubungan baik kedua negara. "Ini kan soal diplomasi. Jadi harus saling jaga kepentingan diplomatik," katanya kepada Tempo di Jakarta, Jumat (6/7). Departemen Keuangan, dia melanjutkan, hanya membantu dari sisi dokumentasi dan pembuktian hukum sementara komunikasi dengan pemerintah Cina diserahkan sepenuhnya kepada Departemen Luar Negeri. Hadiyanto mengakui pemerintah Cina memang mengklaim 18 aset (dari 1345 aset) bekas milik asing atau Cina sebagai miliknya. Aset-aset berbentuk tanah dan bangunan itu dulunya memang merupakan aset bekas Kedutaan Besar Cina dan atau perumahan yang diperuntukkan bagi karyawan kedutaan. Namun, dia menegaskan, pemerintah tentunya akan berusaha keras mempertahankan aset-aset hasil nasionalisasi. Kalau memang itu terbukti milik pemerintah Cina dan ada bukti otentik, pemerintah akan menyerahkan aset tersebut . “Sebaliknya jika tidak terbukti pemerintah Cina harus legowo itu milik Indonesia," kata Hadiyanto. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda dengan tegas menyatakan pihak Indonesia menolak klaim Cina itu. "Itu kekayaan Indonesia, kami menolak klaim mereka," kata. Menurut dia, aset itu dikuasai negara sejak nasionalisasi aset milik organisasi terlarang pasca Orde Lama. Pemerintah Cina kembali mengangkat isu aset itu sejak Indonesia menormalisasi hubungannya dengan mereka. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menyoroti secara khusus persoalan ini. Dalam laporan auditnya, BPK memberikan pernyataan disclaimer (menolak memberikan opini) kepada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2006. Menurut BPK, walaupun aset eks asing atau Cina itu ditatausahakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara tetapi tidak dilaporkan ke dalam Laporan Barang Milik Negara. BPK menegaskan aset-aset itu sudah dikuasai sejak lama dan sudah dicatat dalam daftar inventaris suatu departemen tetapi secara hukum belum menjadi hak departemen tersebut. "Oleh karena BPK menyarankan agar pemerintah menetapkan segera status hukum kepemilikan aset eks asing atau Cina tersebut." Dari penelusuran Tempo, sejumlah bangunan yang diklaim pemerintah Cina itu sudah beralih penguasaan dan fungsi. Sebut saja, bekas kantor Kedutaan Besar Cina di Jalan Gadjah Mada Nomor 211-212, Kelurahan Glodok, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat saat ini sudah beralih menjadi lahan parkir yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta, rumah di Jalan Diponegoro 36 Jakarta Pusat beralih menjadi kantor Kedutaan Besar Hungaria dan banyak lagi yang lainnya. AGUS SUPRIYANTO/ANTON APRIANTO
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Optimalkan 115 Aset Negara, LMAN Sumbang PNBP Rp 3,7 Triliun

23 Januari 2024

Pengendara melintas di depan Hotel Sultan, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu, 4 Oktober 2023. Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) mendatangi Hotel Sultan untuk mengingatkan segera mengosongkan lahan di Blok 15 kawasan GBK. Selain itu pihak PPKGBK turut memasang spanduk pemberitahuan tanah aset negara di depan Hotel Sultan. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Optimalkan 115 Aset Negara, LMAN Sumbang PNBP Rp 3,7 Triliun

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah membukukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 3,7 triliun sepanjang 2023.


Terkini Bisnis: Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran, Link Live Streaming Debat Cawapres

22 Desember 2023

Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tiba di acara debat perdana di KPU RI, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Terkini Bisnis: Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran, Link Live Streaming Debat Cawapres

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Jumat sore, 22 Desember 2023 antara lain ekonom soroti pembiayaan program makan siang gratis Prabowo-Gibran.


Sri Mulyani Ungkap Tugas Penting DJKN Tak Hanya Mengelola Aset Negara, tapi...

22 November 2023

Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati (tengah) menyampaikan sambutan pada acara Hari Nasional Republik Polandia di Jakarta, Jumat (10 November 2023). (ANTARA/Cindy Frishanti)
Sri Mulyani Ungkap Tugas Penting DJKN Tak Hanya Mengelola Aset Negara, tapi...

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) tidak hanya memiliki tugas mengelola aset kekayaan negara.


Sri Mulyani soal Aset Negara: Jangan Cuma Koleksi di Neraca Keuangan, Harus Ciptakan Nilai Tambah Ekonomi

22 November 2023

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers APBN KiTa di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. Kementerian Keuangan mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 31 Juli 2019 sebesar Rp183,7 triliun atau 1,14 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani soal Aset Negara: Jangan Cuma Koleksi di Neraca Keuangan, Harus Ciptakan Nilai Tambah Ekonomi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan semua kementerian dan lembaga harus meningkatkan kultur atau budaya untuk menjaga aset negara.


Sri Mulyani Tanggapi Kritik Anggota DPR tentang Pertumbuhan Aset Negara

29 Agustus 2023

Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menetri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, saat konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024 di Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2023. TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Tanggapi Kritik Anggota DPR tentang Pertumbuhan Aset Negara

Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi kritik anggota DPR RI mengenai rendahnya pertumbuhan aset negara dibanding pertumbuhan utang.


Kejaksaan Agung Serahkan Kapal Hantu ke Polda Bangka Belitung

15 Agustus 2023

Kejaksaan Agung menyerahkan aset kapal hantu yang merupakan barang bukti kasus penyelundupan ribuan botol minuman keras kepada Polda Bangka Belitung. Penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Syaifuddin Tagamal, Selasa, 15 Agustus 2023. TEMPO/servio maranda
Kejaksaan Agung Serahkan Kapal Hantu ke Polda Bangka Belitung

Kejaksaan Agung minta Polda Bangka Belitung segera melaporkan data penyerahan aset di Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara.


PSI Sebut Jalan Protokol Telah Diserahkan ke DKI, Heru Budi: Ada 14 Ruas Jalan Nasional

29 April 2023

Kasetpres sekaligus Pj Gubernur DKI Jakarta terpilih, Heru Budi Hartono saat memberikan keterangan pers soal persiapan memimpin Jakarta di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Oktober 2022. TEMPO/M Julnis Firmansyah
PSI Sebut Jalan Protokol Telah Diserahkan ke DKI, Heru Budi: Ada 14 Ruas Jalan Nasional

Heru Budi Hartono mengatakan ada 14 ruas jalan nasional, termasuk jalanan protokol di Jakarta Pusat telah diserahkan ke Pemerintah Daerah sejak 2013.


Heru Budi Sebut Jakarta Bertugas Inventarisasi Aset Negara setelah Ibu Kota Pindah IKN

12 April 2023

Foto aerial hunian pekerja konstruksi IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis, 16 Maret 2023. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. (WEGE) telah menyelesaikan proyek pembangunan Hunian Pekerja Konstruksi Ibu Kota Negara (HPKIKN) Nusantara, dari 22 tower yang terbangun, 12 tower karya WEGE mulai dihuni oleh pekerja lengkap dengan fasilitas penunjang. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Heru Budi Sebut Jakarta Bertugas Inventarisasi Aset Negara setelah Ibu Kota Pindah IKN

Heru Budi Hartono mengatakan Pemerintah Provinsi bertugas mendata dan menginventarisasi aset-aset negara setelah Jakarta tidak lagi ibu kota negara.


Ibu Kota Pindah ke IKN Nusantara, Heru Budi-Kemenkeu Bahas Pemanfaatan Aset Negara di DKI

28 Maret 2023

Foto aerial hunian pekerja konstruksi IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis, 16 Maret 2023. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. (WEGE) telah menyelesaikan proyek pembangunan Hunian Pekerja Konstruksi Ibu Kota Negara (HPKIKN) Nusantara, dari 22 tower yang terbangun, 12 tower karya WEGE mulai dihuni oleh pekerja lengkap dengan fasilitas penunjang. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Ibu Kota Pindah ke IKN Nusantara, Heru Budi-Kemenkeu Bahas Pemanfaatan Aset Negara di DKI

Pj Gubernur DKI Heru Budi tengah membahas pemanfaatan aset negara yang ada di Jakarta setelah Ibu Kota pindah ke IKN Nusantara.


Sri Mulyani Singgung Banyak Gedung Aset Negara Terbengkalai di Tengah Kota: Nilainya Luar Biasa

2 Maret 2023

Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan) menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 di Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2022. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Sri Mulyani Singgung Banyak Gedung Aset Negara Terbengkalai di Tengah Kota: Nilainya Luar Biasa

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyinggung soal aset gedung milik sejumlah Badan Layanan Umum (BLU) yang terbengkalai.