Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah akan menahan kapal-kapal yang terbukti memuat hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah (illegal logging) untuk diproses secara hukum. Selama ini, kapal yang terbukti memuat kayu ilegal diperbolehkan melanjutkan pelayaran setelah membongkar barang ilegalnya.Ketentuan baru ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Perhubungan, Menteri Kehutanan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2006 tertanggal 9 Maret 2006. "Kapal langsung ditahan begitu diketahui ada indikasi ditahan,” kata Kepala Bagian Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut departemen Perhubungan Umar Aris di Jakarta (13/4). Menurut Umar, kapal hanya merupakan alat angkut. Jadi kalau muatannya tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH) maka sebaiknya muatannya saja yang ditahan untuk diproses secara hukum. "Selama ini juga kapal itu ditahan sebagai barang bukti," katanya. Namun, Umar kembali menegaskan, agar proses penahan tersebut ditindaklanjuti dengan penyelidikan. Dalam SKB itu disebutkan bahwa aturan lama yaitu SKB antara Menteri Perhubungan, Menteri Kehutanan dan Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2003 tidak menimbulkan efek jera bagi pemilik kapal. Dalam peraturan tersebut kapal yang terbukti memuat hasil hutan ilegal tidak dikenakan proses hukum. Disamping itu juga, peraturan lama ini selalu dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam memeriksa dan menangani perkara ini. Sehingga kapal-kapal tersebut dilepas begitu saja. Hal ini dianggap bisa menjadi salah satu penghambat pemberantasan illegal logging. Menanggapi hal ini, Ketua Asosiasi Pemilik Kapal Nasional (INSA) Oentoro Surya menyatakan, tidak mendukung aturan ini. Pasalnya, armada nasional yang melakukan pengangkutan kayu tidak bertanggung jawab terhadap legalitas kayu yang diangkut. "Kami hanya sebagai alat angkut," katanya. Oentoro lebih setuju jika pemerintah hanya membongkar kayu yang ilegal tersebut dan tidak melakukan penahan kapal. Karena menurut dia, masalah surat sahnya hasil hutan itu tanggung jawab pemilik dan pemeriksa di pelabuhan. "Sejauh surat ijin berlayar keluar, ya tugas kapal mengantarkan ke tujuan," katanya. Jika hal ini benar-benar diterapkan sampai kemudian ada kapal yang ditahan, Oentoro menyatakan, pelayaran nasional akan mengalami stagnasi. "Sejauh ini memang beberapa pengusaha sudah tidak mau mengangkut hasil hutan karena tidak ekonomis dan takut mengalami masalah hukum," kata dia. Pemerintah, ujar dia lebih lanjut, sebaiknya mengawasi kapal-kapal asing dan kapal HPH yang kerap membawa muatan ilegal. ANTON APRIANTO
Iklan
