Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Baru Rp 50 Miliar Dana Survei BPS Turun

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan, Mulia Nasution, memastikan bahwa pemerintah sudah mencairkan dana talangan sebesar Rp 50 miliar, untuk pelaksanaan survei kemiskinan Badan pusat Statistik (BPS) bertajuk "Pendataan Sosial Ekonomi Rumah Tangga". "Sudah dicairkan Kamis sore, sebesar Rp. 50 miliar,"ujar Mulia di Departemen Keuangan, Jumat (22/7).Dana talangan diambil dari pos khusus dalam APBN mengingat survei ini bersifat mendesak, penting dan belum memiliki alokasi anggaran. Pencairan, dilakukan agar BPS bisa membiayai sejumlah kebutuhan operasional survei yang sifatnya mendesak seperti pengadaan bahan cetakan. "Itu komponen biaya yang tergolong besar dan butuh waktu lama untuk proses tender. Jika dana tidak segera disediakan, BPS tidak bisa bergerak,"kata Mulia. Program pendataan ini, menurut Mulia, sudah menjadi keputusan pemerintah, demi mendapatkan data yang lebih akurat dalam membuat kebijakan pengentasan kemiskinan. "Bila datanya tidak akurat, bisa saja ada kantong-kantong kemiskinan yang tidak tersentuh. Niatnya mengentaskan kemiskinan, malah menimbulkan ketidakadilan,"ujarnya. Departemen Keuangan tidak bisa mencairkan seluruh anggaran survei yang telah disetujui DPR sebesar Rp. 252 miliar. Kekurangan dana survei, akan dibicarakan lagi dengan DPR saat pengajuan APBN-P tahap II pada Agustus 2005. "Kami tidak bisa cairkan seluruhnya, tapi yang penting mereka bisa bekerja. Tapi, nanti kami akan ajukan kekurangannya pada APBN-P tahap II,"kata Mulia. Kepala BPS, Choiril Maksum, menyatakan dana talangan akan digunakan untuk mencetak kuesioner dan melatih petugas. Dana sebesar Rp. 252 miliar, cukup untuk membiayai keseluruhan program pendataan. "Rp. 252 miliar bisa untuk semuanya,"ujar Choiril. Thoso Priharnowo
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

5 hari lalu

Perayaan hari jadi Museum Layang-Layang ke-21 di Pondok Labu, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 23 Maret 2023.  TEMPO/S. Dian Andryanto
21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

Museum Layang-Layang Indonesia memperingati 21 tahun eksistensinya mengabadikan kebudayaan layangan di Indonesia.


Kenapa Cari Kerja Susah Sekarang? Ini Penjelasannya

7 hari lalu

Ilustrasi lowongan kerja. Tempo/M Taufan Rengganis
Kenapa Cari Kerja Susah Sekarang? Ini Penjelasannya

Pertumbuhan ekonomi RI tidak diikuti penyerapan kerja yang optimal.


5 Fakta Jabodetabekjur, Jakarta yang Diperluas hingga Cianjur

11 hari lalu

Menteri Agraria Akan Rombak Konsep Jabodetabekjur
5 Fakta Jabodetabekjur, Jakarta yang Diperluas hingga Cianjur

Jakarta dengan istilah Jabodetabekjur juga tidak lagi menjadi ibu kota. Nama itu baru akan digunakan ketika ibu kota sudah pindah.


Impor Jagung Disetop Sebelum Panen Raya, Bapanas: Agar Harga di Tingkat Petani Tidak Jatuh

12 hari lalu

INFO Panen Jagung di Perkebunan Jati Jawa Timur
Impor Jagung Disetop Sebelum Panen Raya, Bapanas: Agar Harga di Tingkat Petani Tidak Jatuh

Pemerintah menyetop impor jagung sebelum panen raya yang puncaknya diperkirakan berlangsung pada April 2024.


Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

14 hari lalu

Penumpang membawa barang bawaan di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. ANTARA/Naufal Fikri Yusuf
Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

Kemenkeu memastikan aspirasi masyarakat tentang bea cukai produk impor yang merupakan barang bawaan bakal dipertimbangkan oleh pemerintah.


Menyoroti Harga Beras dan Komoditas Pangan Lainnya di Bulan Ramadan

15 hari lalu

Pembeli bersiap membayar cabai yang ia beli di Pasar Senen, Jakarta, Senin, 28 Desember 2020. Inflasi Desember 2020 secara tahun kalender sebesar 1,46 persen (ytd), dan secara tahunan sebesar 1,46 persen (yoy) dan penyumbang utama inflasi, yaitu cabai merah sebesar 0,04 persen (mtm). TEMPO/Tony Hartawan
Menyoroti Harga Beras dan Komoditas Pangan Lainnya di Bulan Ramadan

Puncak panen raya diprediksi pada Maret - April tapi itu tak membuat harga beras turun banyak jelang bulan suci Ramadan.


KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

17 hari lalu

Ketua KPK sementara, Nawawi Pomolango bersama wakil ketua KPK, Nurul Gufron (tengah) dan juru bicara KPK, Ali Fikri (kanan) memaparkan laporan kinerja dan capaian KPK Tahun 2023, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 16 Januari 2024. Sepanjang tahun 2023 KPK telah menerima 5.079 pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, berhasil menuntaskan 94 kasus korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, melaksanakan 8 Operasi Tangkap Tangan, 8 kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan  berhasil mengembalikan aset ke kas negara sejumlah Rp525.415.553.599. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

KPK menyerahkan barang rampasan negara hasil perkara tindak pidana korupsi kepada enam instansi pemerintah.


Apa Itu SPT Tahunan?

21 hari lalu

Pegawai membantu Wajib Pajak yang hendak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga, Jumat 31 Maret 2023. Seluruh warga negara Indonesia yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak diwajibkan untuk melaporkan SPT pajak adapun deadline penyampaian SPT wajib pajak orang pribadi akan berakhir hari ini, Jumat (31/3/2023). Tempo/Tony Hartawan
Apa Itu SPT Tahunan?

SPT Tahunan adalah surat yang digunakan WP untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta, dan kewajiban.


Perhimpunan Pendidikan dan Guru Tolak Keras Dana BOS untuk Makan Siang Gratis, Ini Sederet Alasannya

22 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melihat menu makanan milik siswa saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/Spt.
Perhimpunan Pendidikan dan Guru Tolak Keras Dana BOS untuk Makan Siang Gratis, Ini Sederet Alasannya

Program makan siang gratis janji kampanye Prabowo-Gibran yang akan diambil dari Dana BOS dinilai berpotensi mengurangi gaji guru. P2G tolak keras.


Ramai-ramai Tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Ini Awal Adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah

23 hari lalu

Sejumlah siswa menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Ramai-ramai Tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Ini Awal Adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah

Dana BOS yang selama ini cukup banyak membantu pendidikan justru diwacanakan dialihkan sebagian ke program makan siang gratis Prabowo-Gibran.