Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Indonesia Petroleum Association (IPA) mempertanyakan pola bagi hasil antara pemerintah dan kontraktor (Pertamina, ExxonMobil Oil Indonesia, dan pemerintah daerah) di Blok Cepu. Alasannya, ada perbedaan antara split kontrak bagi hasil standar dan yang diterapkan di ladang migas yang berada di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur itu.Direktur Eksekutif IPA Suyitno Patmosukismo mengatakan, masalah split itu akan dipertanyakan kepada pemerintah. Apakah hal itu suatu kasus atau ada kecenderungan pemerintah untuk melakukan perubahan. "Bila memang ada kecenderungan perubahan, akan kami pelajari," ujarnya di Jakarta. Pekan lalu tim negosiasi Pertamina yang diketuai tim perunding Pertamina, Martiono Hadianto, dan ketua tim negosiasi Exxon, Steve Greenlee, telah menandatangani perjanjian prinsip pengelolaan Blok Cepu. Kedua belah pihak menyepakati pola kombinasi (adjusted split), yaitu gabungan antara bagi hasil dan participating interest (kepemilikan) dengan harga minyak dunia sebagai patokan. Pola itu merupakan yang pertama kali di Indonesia.Umumnya bagi hasil yang diterapkan dalam kontrak bagi hasil untuk minyak (production sharing contract) standar adalah 85 persen bagian pemerintah dan 15 persen bagian kontraktor. Sedangkan untuk gas 70 persen pemerintah dan 30 persen kontraktor.Bagi hasil yang telah disepakati juga mendapatkan tanggapan beragam dari kalangan pengusaha migas. Presiden Direktur PT Caltex Pacific Indonesia Yudiana Ardiwinata menilai bagi hasil tersebut lebih fleksibel. Caltex juga akan mempelajari lebih jauh apakah pola itu lebih menguntungkan perusahaan minyak atau sebaliknya.Michael D. Smith, Kepala Bidang Analisis Energi dari Unit Ekonomi BP Plc. mengatakan, ide pola bagi hasil yang merupakan penggabungan antara participating interest dan bagi hasil cukup bagus. Namun, ia tidak bisa memastikan apakah ide baru ini akan lebih menarik bagi investor. "Kami tidak tahu seberapa menariknya bagi perusahaan minyak," katanya.Presiden Direktur BP Indonesia Anne Waterdrink menyambut baik tercapainya kesepahaman antara tim Pertamina dan ExxonMobil. "Variasi bagi hasil yang didasarkan pada harga minyak merupakan pemecahan masalah yang baik," katanya.Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) Kardaya Warnika menjelaskan, pola bagi hasil baru dalam perpanjangan kontrak Cepu tidak serta-merta dapat diterapkan terhadap kontrak lainnya. "Kontrak yang lalu harus tetap dihormati," kata dia.Ia menambahkan, kemungkinan perubahan kontrak selalu ada. Tapi untuk mengubah perlu ada kesepakatan kedua pihak. "Kalau mereka minta tapi kami tidak setuju, ya tidak jadi," ujarnya. Mengenai siapa yang diuntungkan dengan adanya kontrak baru tersebut dapat dilihat dari seberapa besar keuntungan (uang) yang diterima, baik dari perusahaan maupun pemerintah. "Dalam UU itu, masalah bagi hasil tidak diatur. Yang penting memberi keuntungan sebesar-besarnya bagi negara." Retno Sulistyowati/Muhamad Fasabeni - Tempo
Iklan
