Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah membuka kembali perundingan antara PT Pertamina (persero) dan ExxonMobil tentang pengelolaan Blok Cepu, Jawa Timur, yang seharusnya berakhir pada 2010 mendatang. Juru bicara tim negosiasi PT Pertamina Rizal Malarangeng mengatakan, pemerintah berinisiatif membuka negosiasi itu demi kepentingan nasional. Pertama, menyangkut persepsi iklim investasi di Indonesia. Kedua, menyangkut kebutuhan fiskal negara. Ketiga, keinginan pemerintah untuk membesarkan Pertamina. "Saat ini harga minyak sedang baik, rugi besar jika (kita) tidak memanfaatkan situasi," katanya, "Apalagi Indonesia sudah hampir berada di garis batas antara eksportir dan importir migas."Rizal menambahkan, secara formal negosiasi dimulai hari ini. Diharapkan pada 20 Mei 2005 telah ditandatangani kesepakatan antara kedua belah pihak. "Ini target dari Menko Perekonomian, jika tidak terpenuhi kami akan negosiasi lagi," ujarnya. Prinsip-prinsip dasar yang akan disepakati, menurut Rizal, adalah pembagian hasil produksi dan bonus buat Pertamina. "Secara teknis, negosiasi dilanjutkan besok dan kami belum bisa memprediksikan hasil akhirnya." Yang paling penting, dia melanjutkan, ada usaha yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk secepatnya menyelesaikan persoalan ini.Rizal juga menegaskan, pemerintah akan mengusahakan solusi yang menguntungkan semua pihak (win win solution), namun tetap memprioritaskan kepentingan nasional. Sebab, ada potensi pendapatan negara yang besar yang harus dimaksimalkan, namun di sisi lain kita juga harus memperbaiki iklim investasi. "Diharapkan nantinya ada investasi langsung yang masuk senilai US$ 2-2,6 miliar," ujarnya. Blok Cepu yang terletak di Bojonegoro, Jawa Timur, memiliki kandungan minyak dan gas dalam jumlah besar, sehingga menjanjikan energi masa depan buat Indonesia. Cadangan minyaknya diperkirakan mencapai 2 miliar barel, sedangkan cadangan gas mencapai 11 triliun kaki kubik. Dengan kandungan sebesar itu, Cepu diperkirakan bakal menjadi ladang minyak terbesar di Indonesia setelah Duri di Riau. Dengan potensi sebesar itu, mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kwik Kian Gie, kalangan DPR, dan Pertamina meminta agar kontrak pengelolaan blok migas oleh ExxonMobil yang berakhir pada 2010 tidak diperpanjang. Pertamina pun telah menyatakan kesanggupannya untuk mengelola ladang tersebut. Komisi Keuangan DPR bahkan telah menyatakan dukungannya secara resmi kepada Pertamina dalam rapat dengar pendapat beberapa waktu lalu. Alasannya, tawaran yang diajukan ExxonMobil tidak menarik, sehingga Pertamina dinilai akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar bila mengelola sendiri blok itu. Namun ExxonMobil mempertanyakan keputusan tersebut dan tetap menginginkan perpanjangan kontrak pengelolaan hingga 2030.thoso prihamowo
Iklan
