Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sejumlah Ekonom Pertanyakan Moratorium Utang

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Sejumlah ekonom meragukan hasil pertemuan pemerintah Indonesia dengan negara-negara kreditor Paris Club, yang membahas penundaan pembayaran utang. Para ekonom ini amat meyakini bahwa hasil pertermuan di Prancis ini tidak akan maksimal.Pernyataan itu disampaikan pada acara bertajuk : Kelemahan Kebijakan dan Strategi Tim Ekonomi Dalam Moratorium Utang, yang digelar di Hotel Kartika Chandra, hari ini.Hendri Saparini, ekonom dari Lembaga Econit, menyayangkan kecilnya jumlah utang yang ditunda.Permohonan Indonesia untuk menunda pembayaran utang sejumlah Rp 30 triliun, kata Hendri, amat minimalis. Padahal Indonesia layak mendapatkan moratorium sekitar Rp 80-100 triliun selama lima tahun. Moratorium itu sangat membantu prekonomian Indonesia secara keseluruhan. Kecilnya jumlah utang yang ditunda itu, lanjut Hendri, karena, "Komposisi tim ekonomi pemerintah tidak mengarah ke perubahan ekonomi.”Hendri menegaskan bahwa tim ekonomi dijajaran kabinet kerap kali memperlihatkan kebijakan yang tidak memihak kepada masyarakat. Contohnya, kata dia, keputusan tidak mengubah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) 2005 dan tetap ngotot mengusung stabilitas moneter. Ngotot menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), kata Hendri, adalah contoh lain kebijakan yang mengabaikan rakyat kebanyakan itu. Dalam soal moratoirum utang dan Paris Club, kata Hendri, pemerintah seperti punya perencanaan dan strategi yang memadai. Sidang Paris Club, lanjutnya, merupakan level teknis yang seharusnya didahului dengan perundingan strategi. Pemerintah seharusnya merencanakan jangka waktu serta jumlah utang yang akan ditunda itu. “Tanpa itu hasilnya akan minimal,” kata dia. Kritikan senada juga disampaikan oleh Binny Buchori, ekonom dari INFID. Yang terjadi, kata Buchori, Indonesia hanya melakukan kesepakatan penjadwalan ulang pembayaran utang. Padahal, lanjutnya, Indonesia bisa mengajukan keringanan pembayaran utang berupa keringanan pokok, bunga, atau penghapusan sebagian utang. Jadi, “Ini tidak berarti apa-apa dan tidak patut dicatat sebagai keberhasilan negosiasi,” kata dia. Menurutnya, hasil pertemuan di Prancis ini sangat tergantung pada niat negara kreditor memberikan keringanan pada Indonesia. Sementara, lanjutnya, pemerintah sendiri tidak mengajukan skema tawaran itu secara jelas. Ia berharap, pemerintah juga menindaklanjuti tawaran Jerman dan Inggris memberikan penghapusan sebagian utangnya. Di tempat yang sama, ekonom Sri Edi Swasono mengingatkan pemerintah lebih berani bersikap mandiri. Menurutnya Indonesia harus belajar dari krisis moneter dan campur tangan lembaga keuangan internasional (IMF). "Sekarang pemerintah harus lebih berani. Bukan hanya meminta penundaan tapi pemotongan utang. Bangsa ini harus bangkit meminta haknya". Yandi Mr
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


BI Laporkan Cadangan Devisa Indonesia Turun Jadi US$ 144 Miliar

22 hari lalu

Karyawan melintas di area perkantoran Bank Indonesia, Jakarta, Selasa, 31 Mei 2022. Peningkatan tingkat inflasi ini terutama didorong oleh peningkatan baik harga energi dan harga pangan. Yang kemudian ditransmisikan dalam peningkatan komponen volatile food dan administered price. TEMPO/Tony Hartawan
BI Laporkan Cadangan Devisa Indonesia Turun Jadi US$ 144 Miliar

BI mencatat cadangan devisa Indonesia pada akhir Februari 2024 senilai US$ 144 miliar.


Utang Pemerintah Tembus Rp 8.253 Triliun, Kemenkeu: Risiko Bunga, Kurs dan Jatuh Tempo Terkendali

23 hari lalu

Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Utang Pemerintah Tembus Rp 8.253 Triliun, Kemenkeu: Risiko Bunga, Kurs dan Jatuh Tempo Terkendali

Jubir Menteri Keuangan Sri Mulyani, Yustinus Prastowo, yakin utang pemerintah mencapai Rp 8.253,09 triliun per 31 Januari 2024 masih tergolong aman.


Terpopuler Bisnis: Komentar Bank Dunia soal Program Makan Siang Gratis, BRI Bagi Dividen Rp 48 T

26 hari lalu

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen, saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Selasa, 27 Februari 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Terpopuler Bisnis: Komentar Bank Dunia soal Program Makan Siang Gratis, BRI Bagi Dividen Rp 48 T

Bank Dunia mengomentari program usungan Prabowo Subianto, yaitu makan siang gratis. Bank BRI akan membagikan dividen Rp 48 T.


Terpopuler Bisnis: NASA Soroti Deforestasi IKN, Prabowo Yakin Indonesia Bisa Swasembada Energi dengan Singkong

27 hari lalu

National Aeronautics and Space Administrationcode (NASA) atau Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat menyoroti perubahan kawasan hutan di Kalimantan setelah adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Foto : NASA
Terpopuler Bisnis: NASA Soroti Deforestasi IKN, Prabowo Yakin Indonesia Bisa Swasembada Energi dengan Singkong

NASA dalam foto satelitnya menyoroti deforestasi yang terjadi di IKN.


Utang Pemerintah Cetak Rekor Tertinggi di Era Jokowi

28 hari lalu

Utang pemerintah menembus rekor tertinggi, mencapai Rp 8.253,09 triliun per Januari 2024.
Utang Pemerintah Cetak Rekor Tertinggi di Era Jokowi

Utang pemerintah di era Jokowi menembus rekor tertinggi, mencapai Rp 8.253,09 triliun per Januari 2024.


Utang Pemerintah Rp 8.253 Triliun Diklaim Aman, Politikus PKS: Beban Bunga Meningkat

28 hari lalu

Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO
Utang Pemerintah Rp 8.253 Triliun Diklaim Aman, Politikus PKS: Beban Bunga Meningkat

Anggota Komisi XI DPR, Ecky Awal Mucharam, menyoroti utang pemerintah sebesar Rp 8.253 triliun per 31 Januari 2024 yang disebut aman oleh Kementerian Keuangan.


Kemenkeu Sebut Utang Pemerintah Rp 8.253 Triliun Masih Aman, Ekonom: Tidak Cukup Lihat dari Rasio terhadap PDB

28 hari lalu

Ilustrasi Hutang. shutterstock.com
Kemenkeu Sebut Utang Pemerintah Rp 8.253 Triliun Masih Aman, Ekonom: Tidak Cukup Lihat dari Rasio terhadap PDB

Kemenkeu menyebutkan utang pemerintah sebesar Rp 8.253 triliun masih dalam rasio aman, karena di bawah ambang batas 60 persen PDB. Bagaimana pendapat ekonom?


Terpopuler: Dana BOS untuk Biayai Program Makan Siang Gratis Prabowo, Tiap Orang Tanggung Rp 30,5 Juta Utang Pemerintah

28 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mencicip makanan saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Terpopuler: Dana BOS untuk Biayai Program Makan Siang Gratis Prabowo, Tiap Orang Tanggung Rp 30,5 Juta Utang Pemerintah

Berita terpopuler bisnis pada Kamis, 29 Februari 2024 dimulai dari sumber pos anggaran untuk membiayai program makan siang gratis pada 2025.


Utang Pemerintah Naik jadi Rp 8.253 Triliun, Ekonom: Tiap Orang Tanggung Rp 30,5 Juta

29 hari lalu

Ilustrasi Hutang. shutterstock.com
Utang Pemerintah Naik jadi Rp 8.253 Triliun, Ekonom: Tiap Orang Tanggung Rp 30,5 Juta

Ekonom Celios Bhima Yudhistira memperkirakan beban utang yang ditanggung warga, dari utang pemerintah sebesar Rp 8.253 triliun per 31 Januari 2024


Utang Pemerintah Naik jadi Rp 8.253 Triliun, Kemenkeu: Risiko Terkendali

30 hari lalu

Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO
Utang Pemerintah Naik jadi Rp 8.253 Triliun, Kemenkeu: Risiko Terkendali

Kemenkeu angkat bicara soal utang pemerintah yang mencapai Rp 8.253,09 triliun atau 38,75 persen dari PDB per 31 Januari 2024.