Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:DPR menyetujui asumsi-asumsi perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara 2004 dan asumsi Rancangan APBN 2005 dengan nota keberatan. Pengesahan itu dilakukan dalam sidang paripurna yang dihadiri Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti di gedung MPR/DPR Jakarta, Selasa (28/9).Sebelum menjadi nota keberatan, Fraksi Reformasi menolak menyetujui DPR mengesahkan dua undang-undang tersebut. AM Fatwa, yang memimpin sidang, kemudian menskor sidang untuk lobi pemimpin fraksi setelah semua fraksi menyampaikan pandangan umumnya. Lobi juga menghadirkan Panitia Anggaran yang merumuskan asumsi subsidi itu. Fatwa kemudian menjelaskan hasil lobi tertutup itu. "Demi kepentingan negara, Fraksi Reformasi melunak dan hanya menyampaikan nota keberatan saja," katanya.Anggota Fraksi Reformasi, Djoko Susilo, kemudian membacakan nota keberatan yang diteken sepuluh anggota Fraksi itu. "Kami keberatan dengan pembengakakan subsidi bahan bakar minyak dari Rp 14,5 triliun menjadi Rp 63 triliun tahun ini," katanya. Menurut Djoko, subsidi BBM sebesar itu sangat besar dan memberatkan anggaran. "Seharusnya subsidi diberikan langsung ke masyarakat miskin untuk keperluan riil membeli minyak tanah serta untuk kesehatan dan pendidikan," katanya. Djoko menambahkan, selama ini subsidi BBM dinikmati oleh kelompok masyarakat kaya, pengoplos dan penyelundup BBM, serta mafia perminyakan.Dengan usul pengurangan subsidi itu, kata Djoko, maka pemerintah harus menaikkan harga bahan bakar minyak terutama premium dan diesel yang merupakan keperluan kelompok kaya. Menurutnya, pemerintahan baru nanti harus memilih kebijakan ini dalam seratus hari pertama pemerintahannya. "Ini untuk menguji keberanian pemerintahan SBY," katanya.Meski hanya diteken sepuluh anggota Fraksi, menurut Fatwa, lobi sepakat nota keberatan itu didukung oleh seluruh fraksi di DPR. "Rancangan ini tetap disahkan karena toh pemerintah dan DPR baru bisa merevisi," katanya.Djoko menambahkan, sikap fraksinya melunak dari menolak menjadi keberatan karena paham tidak disahkannya Rancangan APBN 2005 itu akan berdampak luas terhadap pembayaran gaji, dana alokasi ke daerah pada awal tahun anggaran. "Kalau ditunda memang harus menunggu pemerintahan baru untuk menyusunnya dan waktunya tidak cukup," katanya.Menanggapi nota keberatan itu, kata Dorodjatun, pemerintah menerimanya. Secara pribadi, dirinya setuju dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh DPR. Tapi, katanya, pemikiran menurunkan subsidi itu mendapat penolakan yang keras dalam kabinet Gotong Royong sendiri. "Sehingga sulit untuk merealisasikannya," kata dia.Menurut Dorodjatun, kenaikan harga tidak terjadi pada minyak mentah saja tapi juga pada gas alam cair dan batu bara. Khusus untuk listrik, katanya, pemerintah telah memutuskan tidak akan menaikkan lagi dan akan meneruskan subsidi untuk kapasitas 450 watt.Bagja Hidayat - Tempo
Iklan
