Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Lima terdakwa kasus L/C Fiktif PT Bank Negara Indonesi, Tbk. , Dirut anak cabang perusahaan Gramarindo Grup, dituntut jaksa penuntut umum 8 hingga 10 tahun penjara. Mereka dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi melalui pencairan 28 L/C dari BNI cabang Kebayoran Baru yang merugikan negara sebesar Rp 728,8 miliar. Tuntutan tersebut dikatakan jaksa penuntut umum dalam pengadilan kasus L/C fiktif BNI di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (14/9).Kelima terdakwa adalah Olah Agam (PT Gramarindo Mega Indonesia), Aprila Widarta (PT Pan Kifros), Adrian P Lumoa (PT Magnetique Esa Usaha Indonesia), Titik Kristiwanti (PT Bineka Tama Pasifik) dan Richard Kuontul (PT Metrantara). Terdakwa Olah Agam, Aprila Widarta, dan Adrian P Lumoa dituntut 10 tahun penjara dengan pidana denda masing-masing Rp 300 juta, Rp 200 juta, Rp 400 juta. Sedangkan, terdakwa Titik dan Richard hanya dituntut 8 tahun penjara dengan pidana denda masing-masing Rp 300 juta dan Rp 50 juta. "Terdakwa tidak dibebani uang pengganti, mengingat tidak menikmati uang hasil L/C," ujar Ketua tim jaksa Saiful Tahir.Tuntutan 8-10 tahun ini sesuai dengan dakwaan subsidair yaitu Pasal 2 ayat (1) JO Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi JO UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 JO Pasal 56 ke 1 JO PAsal 64 ayat (1) KUHP. Hal yang memberatkan menurut tim jaksa adalah bahwa para terdakwa adalah orang-orang yang terpelajar. "Seharusnya mereka dapat mempertimbangkan risiko tindakan mereka, sehingga tidak merugikan negara," tegas Saiful. Selain itu, perbuatan para terdakwa menyusahkan negara yang tengah dilanda krisis dan menghambat program penyehatan perbankan. Sementara itu, salah satu kuasa hukum terdakwa, Soeprijadi menyatakan tuntutan tersebut adalah hak dari jaksa. Namun, ia mengaku tuntutan tersebut terlalu berat bagi para terdakwa, karena mereka tidak menikmati uang hasil korupsi. "Mereka juga bukan direktur utama, mereka hanya direktur utama boneka," ujar Soeprijadi. Menurut Soeprijadi, para terdakwa hanya memiliki 20 persen saham pada perusahaan mereka masing-masing, sedangkan 80 persen saham adalah milik Maria Pauline, yang masih buron. Bahkan, para terdakwa mengaku tidak pernah menyetor saham itu sedikitpun. Menurut Soeprijadi, ia akan menyiapkan nota pembelaan yang dapat meringankan terdakwa. Nota pembelaan tesebut, akan dibacakan dalam sidang majelis hakim yang dipimpin oleh Syamsul Ali pada Kamis mendatang. Khairunnisa - Tempo News Room
Iklan
