Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pertamina akan melakukan audit investigasi terhadap semua proyek atau kontrak yang pernah dilakukan perusahaan minyak dan gas negara itu. Hal ini dilakukan untuk menjaga transparansi dan menghindari terjadinya penyelewengan yang kemungkinan terjadi di masa lalu. Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Widya Purnama, mengatakan audit akan dijalankan secara menyeluruh atas semua kontrak atau proyek yang telah ditandatangani. Misalnya proyek yang saat ini sedang diperkarakan, proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Karaha Bodas, proyek TPPI, atau kontrak migas di Cepu. Widya meminta investigasi dilakukan terhadap semua jajaran yang ada di Pertamina. Ia berjanji akan menyerahkan pejabat atau karyawan Pertamina yang terbukti melakukan penyelewengan kepada aparat terkait seperti kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan. "Jangan dosa masa lalu ditanggung pejabat yang sekarang. Dosa tetap dosa," kata dia.Ia menegaskan, kinerja yang menjadi tanggung jawabnya adalah sejak ia diangkat sebagai Dirut Pertamina, 11 Agustus 2004. Ini berarti, lanjutnya, proyek atau kontrak yang dibuat sebelum batas waktu itu bukan tanggung jawab yang harus dipikulnya. "Saya nggak mau ketempuhan. Jangan sampai saya menjadi saksi kemudian meningkat menjadi tersangka. Kan saya nggak tahu apa-apa." Karena itu, kata dia, audit investigasi secara keseluruhan harus dilakukan. Saat ini Pertamina telah memiliki tim audit independen dari kantor konsultan Ersnt & Young. Selama ini mereka yang melakukan audit keuangan perseroan. Rencananya, tim ini juga yang akan diminta untuk melakukan audit terhadap proyek atau kontrak Pertamina. "Tinggal nambahin kerjaan saja." Kebijakan untuk melakukan audit investigasi itu, katanya, merupakan bagian dari program kerja 100 hari sebagai Dirut Pertamina yang baru. Karena itu ia meminta tim audit untuk bisa menyelesaikan pekerjaannya dalam jangka waktu itu. Minimal, telah ada beberapa kontrak yang selesai diaudit. Widya berjanji, hasil audit tersebut akan diumumkan kepada publik. Selain itu, Pertamina juga mengundang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan audit yang sama. Widya berjanji akan membuka akses seluas-luasnya bagi kedua lembaga negara itu untuk menyelidiki kontrak-kontrak yang telah ditandatangani. Sejauh ini, Widya mengaku, telah membicarakan hal itu dengan pimpinan BPK dan KPK. Namun, ia meminta kedua lembaga itu harus melakukan audit secara benar dan transparan. "Jangan ada kong-kalikong," ujarnya. Menanggapi tuduhan keterlibatan direksi baru Pertamina dalam kasus-kasus tertentu, Widya mengatakan, pihaknya harus mengikuti azas praduga tak bersalah. Ia berjanji akan menyerahkan masalah itu kepada yang berwajib bila ditemukan bukti yang kuat. Sedangkan untuk memberhentikan mereka, ia mengaku kesulitan karena tidak memiliki kewenangan untuk itu. Wewenang untuk memberhentikan direksi ada ditangan pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Retno Sulistyowati - Tempo News Room
Iklan
