Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Ekonom Dradjad Wibowo mengatakan ketergantungan Indonesia terhadap pihak asing di bidang ekonomi sudah terlalu kronis karena begitu mendominasinya dalam manajemen perekonomian Indonsia. "Dominasi ini sudah terlalu besar, terlalu parah," kata Dradjad di Jakarta, Senin (12/7). Akibat dominasi tersebut, kata Dradjad, pihak asing menjadi begitu leluasa mengintervensi perekonomian Indonesia. Yang menjadi masalah, menurutnya, intervensi tadi bukannya membuat kondisi perekonomian menjadi maju tetapi sebaliknya. Dradjad mencontohkan paket reformasi ekonomi yang ditawarkan IMF dan Bank Dunia ternyata malah menjerumuskan perekonomian Indonesia. "Mereka telah mengakui kesalahan ini karena telah membuat resep-resep yang salah dalam perbaikan ekonomi Indonesia," ujarnya. Yang menjengkelkan, lanjut Dradjad, dua lembaga tadi tidak mau bertanggung jawab. "Kita kan yang menanggung," katanya.Menurut Dradjad, intervensi asing tadi dilakukan mulai dari pembentukan perundangan sampai pada penguasaan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Dia mencontohkan pada penyusunan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas sangat didasarkan pada detail-detail yang dihasilkan Technical Assitance (TA). "Kita tahu TA ini adalah bantuan dari luar yang pada prakteknya sering menjadi intervensi teknis (technical interference). Dari sini mereka memasukkan kepentingan mereka," katanya.Kasus yang sama, Dradjad mengungkapkan, juga terjadi pada saat pembentukan Undang-Undang Kepailitan. "Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 pun disusun tanpa pemerintah dan DPR menyadari adanya nuansa pengamanan kepentingan pihak asing," tegasnya. Menurutnya, yang sangat menekankan UU Kepailitan tadi pada saat itu adalah IMF dan kreditur asing. "Jadi yang muncul bagaimana mengamankan kreditur ini dari tagihan-tagihan di Indonesia," kata Dradjad.Menurut Dradjad, permasalahan muncul ketika pihak asing sendiri yang terkena undang-undang tersebut. "Mereka ramai-ramai mengusulkan agar UU Kepailitan direvisi. Padahal kan mereka sendiri yang membuat," katanya. Sebagai contoh, kata Dradjad, kasus yang menimpa Manulife dan Prudential. Muchamad Nafi - Tempo News Room
Iklan
