Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya setuju pemerintah menghapuskan utang yang disalurkan ke petani melalui program Kredit Usaha Tani pada 1998-1999 sebesar Rp 5,7 triliun. Persetujuan ini diberikan DPR usai rapat antara Menteri Keuangan Boediono, Bank Indonesia dan Ketua DPR Akbar Tandjung di Jakarta, Rabu (19/5).Menurut Wakil Ketua Komisi Keuangan dan Perbankan DPR Paskah Suzetta, penghapusan utang, terutama pinjaman yang benar-benar tersalurkan ke petani dan tak bisa dikembalikan. "Kalau yang diselewengkan akan diproses secara hukum," katanya usai rapat.Pinjaman pemerintah sebesar Rp 5,7 triliun merupakan pinjaman ke petani yang disalurkan melalui perantara (chanelling). Total pinjaman KUT sendiri, katanya, mencapai Rp 7 triliun. DPR, kata Paskah, akan meminta Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk memverifikasi lebih dulu pinjaman-pinjaman yang kini macet. Komisi Keuangan akan memanggil Departemen Koperasi dan membicarakan langkah selanjutnya untuk memutuskan utang mana saja yang bisa dihapus setelah verifikasi selesai.Menurut Paskah, ketidaksanggupan petani mengembalikan pinjaman karena pelbagai sebab, seperti gagalnya panen. "Sehingga keputusan politiknya kami setuju utang itu dihapusbukukan saja," katanya.Departemen Keuangan sendiri, kata Menteri Keuangan Boediono, akan menindaklanjuti hasil rapat itu dengan memilah besaran utang mana saja yang bisa dihapus. "Diringankan atau dihapus nanti keputusannya bersama Komisi Keuangan," katanya.Boediono mengakui ada sejumlah utang yang tidak jelas alasan macetnya sehingga perlu penelitian mendalam. Verifikasi dari pemerintah itu nantinya yang akan menunjukan utang mana saja yang macet karena alasan teknis dan mana yang dikorupsi.Dari Bank Indonesia yang hadir dalam rapat adalah Deputi Gubernur Bank Indonesia Maulana Ibrahim. Menurut Maulana dari total Rp 5,7 triliun utang macet, yang menjadi beban pemerintah Rp 3,008 triliun atau 52,25 persen. Rp 2,64 triliun menjadi tanggungan BI dan sisanya Rp 287,8 miliar menjadi tanggungan Perum Sarana Pengusaha Indonesia.Pemilahan beban utang ini merupakan permintaan BI sebelumnya. Seharusnya, kata Maulana, pembagian beban itu sudah dilaksanakan pada 2002, namun terhambat karena pemerintah belum menyediakan anggarannya dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Untuk itu pemerintah juga minta dukungan DPR menyediakan sejumlah anggaran agar kelak dana itu tak bermasalah.Jika hal ini sudah selesai, kata Maulana, BI akan mengibahkan beban utang yang menjadi tanggungannya sebesar 42,57 persen itu. Namun, BI juga meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan mengaduit tunggakan yang menjadi beban BI. "Selain itu kami juga minta pemerintah menerbitkan surat utang sebesar Rp 3,008 triliun," ujarnya.Surat utang itu, kata Maulana, sama seperti surat utang lainnya, namun tidak bisa diperdagangkan dan menjadi bagian portofolio BI sebagai hak tagih bank sentral terhadap pemerintah atas utang yang macet itu. Bagja Hidayat - Tempo news Room
Iklan
