Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Masyarakat Anti Nuklir akan Kunjungi Gus Dur

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Masyarakat Anti Nuklir yang berasal dari Jepara dan Madura menolak dengan tegas rencana Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) membangun Pembangkit Listrik Tenaga Listrik di kedua daerah tersebut. "Masyarakat tidak butuh PLTN, apalagi dengan kondisi budaya yang masih korup dan tidak disiplin sangat membahayakan pengamanan di sekitar reaktor," tegas Koordinator Aliansi Masyarakat Madura Pemerhati Nuklir Mutmainah di Jakarta, Kamis (4/3). Penolakan ini dipicu oleh kabar yang mereka terima, bahwa BATAN telah menandatangani nota kesepakatan (MoU) dengan Korean Atomic Energy Reaserch Institute (KAERI) untuk melalukan studi kelayakan dengan nilai US$200 juta berkaitan dengan rencana pembangunan PLTN Madura pada 2008, yang diharapkan selesai pada 2015. Bahkan BATAN telah berbohong kepada publik dengan menyatakan yang akan dibangun di Madura adalah pabrik listrik dan air yang dibutuhkan masyarakat. "Tanpa menyinggung sedikitpun mengenai reaktor ataupun efek negatif nuklir itu sendiri," tegasnya.PLTN yang akan dikembangkan di Madura menggunakan sistem SMART (Sistem Modular Advanced Reactor) dengan kekuatan 200 Mega Watt. PLTN ini akan menggunakan teknologi desalinasi atau proses penyulingan air laut menjadi air tawar yang akan menghasilkan listrik 200 MW dan air bersih 4000 meter kubik per hari. Karena sistem ini sendiri belum mendapat sertifikasi jaminan keamanan internasional dari IAEA (International Atomic Energy Agency), Mutmainah mengkhawatirkan keamanan dari PLTN yang akan dibangun itu. Masih menurut Mutmainah, Korean Hydro Nuclear Power (KHNP) ternyata di Korea sendiri, tidak kredibel. Beberapa PLTN perusahaan Korea itu mengalami kebocoran. "Yang akan menikmati PLTN ini bukanlah masyarakat kecil tapi para kapitalis industri," tandas Mutmainah.Sementara itu Yahdilah dari Masyarakat Anti Nuklir Indonesia juga menolak rencana pembangunan PLTN di Jepara yang sempat akan dibangun pada tahun 1988 yang lalu. "Dua tahun terakhir ini Gunung Muria yang menjadi lokasi PLTN itu telah beberapa kali mengalami gempa. Sangat berbahaya bila PLTN tetap akan dibangun di lokasi itu," katanya. Sejak tahun lalu, BATAN yang bekerjasama dengan Lembaga Penelitian Sosial Budaya Universitas Diponegoro telah melakukan sosialisasi dan penelitian pada masyarakat sekitar lokasi. Dalam sosialisasi tersebut Muhadjir Thohir sebagai Ketua Lemlit Undip mengatakan bahwa Abdurrahman Wahid telah menyetujui rencana pembangunan PLTN di Jepara. "Padahal setahu saya zaman Presiden Habibie, Gus Dur pernah mengatakan akan berpuasa bila PLTN jadi dibangun di Jepara," tandasnya.Siang ini, mereka berencana akan berkunjung ke rumah Gus Dur di Ciganjur untuk mengklarifikasi rencana tersebut. Hal ini harus dilakukan karena hampir sebagian besar warga Jepara dan Madura adalah Nahdliyin. "Namun bila Gus Dur tetap menyetujui, kami akan tetap menolak. Kan kalau ada bahaya dari PLTN kan Gus Dur nggak merasakan," tegasnya.Kedua kelompok tersebut difasilitasi WALHI telah berkunjung ke Kementrian Negara Lingkungan Hidup. Dan pihak KLH sendiri mengaku merasa kecolongan dengan rencana pembangunan tersebut. "Mereka tidak pernah diberi tahu sebelumnya," kata Hening dari WALHI. Oleh karena itu selain akan mengunjungi Gus Dur, mereka juga akan mengunjungi Komisi VIII DPR yang membawahi bidang energi dan lingkungan hidup. Sita Planasari A - Tempo News Room
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kilas Balik Hari Daur Ulang Sedunia

10 hari lalu

Pengrajin membuat kerajinan daur ulang sampah di Bank Sampah Persatuan, Pondok Kelpa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat, 26 Januari 2024. Bank Sampah yang di dirikan pada 2019 ini memperkerjakan sejumlah ibu-ibu rumah tangga untuk membuat kerajinan dari olahan sampah plastik yang dijadikan menjadi tas, lampu hias hingga berbagai ornamen dan memiliki nilai jual mulai dari 30 ribu hingga 130 ribu per produknya. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kilas Balik Hari Daur Ulang Sedunia

Hari Daur Ulang Sedunia ini juga meningkatkan kesadaran akan daur ulang sebagai sebuah ide dan konsep yang penting.


Terkini Bisnis: Walhi Ingatkan Dampak Negatif Migrasi Penduduk ke IKN, Garuda Masuk InJourney Bulan Depan

20 hari lalu

PLTS IKN 50 MW berdiri di lahan seluas 80 hektare. Total panel surya yang digunakan dalam PLTS tersebut mencapai 21.600 panel surya. ANTARA/HO-PLN
Terkini Bisnis: Walhi Ingatkan Dampak Negatif Migrasi Penduduk ke IKN, Garuda Masuk InJourney Bulan Depan

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengingatkan potensi kerusakan lingkungan imbas migrasi penduduk ke Ibu Kota Nusantara (IKN).


Prabowo-Gibran Menang, Walhi: Perlu Oposisi Kuat Demi Kebijakan Pro-Lingkungan

41 hari lalu

Prabowo-Gibran Menang, Walhi: Perlu Oposisi Kuat Demi Kebijakan Pro-Lingkungan

Organisasi masyarakat sipil khawatir Prabowo-Gibran melanjutkan program Jokowi yang dinilai merusak lingkungan hidup.


Terpopuler: Faisal Basri Sebut Sri Mulyani Paling Siap Mundur dari Kabinet, KNKT Didesak Transparan Soal Kecelakaan Kereta

17 Januari 2024

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Instahra
Terpopuler: Faisal Basri Sebut Sri Mulyani Paling Siap Mundur dari Kabinet, KNKT Didesak Transparan Soal Kecelakaan Kereta

Berita terpopuler hari ini mencakup Faisal Basri yang menyebut Sri Mulyani paling siap mundur dari Kabinet Jokowi.


Media Asing Soroti Kecaman WALHI ke PT Astra Agro Lestari

28 November 2023

Aktivis dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) melakukan aksi teatrikal terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutana (KemenLHK) Jakarta, Jumat, 20 Oktober 2023. Mereka mendesak pemerintah menindak perusahaan yang terindikasi terlibat dalam karhutla. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengungkapkan bahwa sejak Januari hingga September 2023 sebanyak 184.223 titik api di Indonesia dengan luasan terbakar seluas 642.099,73 hektar. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Media Asing Soroti Kecaman WALHI ke PT Astra Agro Lestari

PT Astra Agro Lestari dikritik oleh kelompok lingkungan hidup WALHI.


Catatan Walhi Terhadap Proyek Rempang Eco City dan Bentrok di Seruyan

9 Oktober 2023

Aktivis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) bersama warga Nagari Air Bangis melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kemenko Marves, Jakarta, Jumat, 22 September 2023. Dalam aksinya mereka menyampikan penolakan pengusulan Air Bangis sebagai wilayah Proyek Strategis Nasional (PSN), karena dengan adanya proyek tersebut warga terancam akan kehilangan lahan yang menjadi sumber nafkah mereka. TEMPO / Hilman Fathurrahmam W
Catatan Walhi Terhadap Proyek Rempang Eco City dan Bentrok di Seruyan

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia memberikan tanggapan kritis terhadap proyek Rempang Eco City dan konflik di Seruyan.


Penanganan Kebakaran TPA Sampah Sarimukti Lambat, Walhi Jabar Pertanyakan SOP

25 Agustus 2023

Kebakaran TPA Sarimukti, Pemprov Jabar Kaji Penanganan yang Efektif
Penanganan Kebakaran TPA Sampah Sarimukti Lambat, Walhi Jabar Pertanyakan SOP

Walhi Jawa Barat menilai penanganan kebakaran di tempat pembuangan akhir sampah atau TPA di Sarimukti Kabupaten Bandung Barat lambat.


Kata Walhi dan Greenpeace saat Diajak KKP Gabung Jadi Tim Kajian Ekspor Pasir Laut

2 Juni 2023

Ilustrasi pengerukan pasir laut. Shutterstock
Kata Walhi dan Greenpeace saat Diajak KKP Gabung Jadi Tim Kajian Ekspor Pasir Laut

Walhi dan Greenpeace buka suara soal ajakan KKP gabung jadi tim kajian ekspor pasir laut. Apa kata mereka?


Alasan Sinta Nuriyah Istri Gus Dur Ganti Buka Puasa Bersama dengan Sahur Bersama

7 April 2023

Sinta Nuriyah Wahid saat memberikan santunan kepada 10 anak yatim piatu dalam acara berbuka puasa bersama yang diadakan komunitas jaringan Gusdurian Kota Batu di aula Wihara Dhammadipa Arama, Kita Batu, Kamis petang, 6 April 2023. TEMPO/Abdi Purmono
Alasan Sinta Nuriyah Istri Gus Dur Ganti Buka Puasa Bersama dengan Sahur Bersama

Sinta Nuriyah sempat menanyakan agama para hadiri, termasuk Ahmadiyah dan agama Baha'i.


Walhi Desak Pemerintah Cabut Izin Perusahaan Surya Darmadi

24 Februari 2023

Terdakwa Bos PT Duta Palma Group, Surya Darmadi, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu, 23 Februari 2023. Majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Surya Darmadi, pidana penjara selama 15 tahun dan denda Rp.1 miliar Subsider 6 bulan penjara, serta membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp.2,2 triliun dan kerugian perekonomian negara sebesar Rp.39,7 triliun, dinilai terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.2,64 triliun dalam tindak pidana korupsi terkait penyerobotan lahan ribuan hektar perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. TEMPO/Imam Sukamto
Walhi Desak Pemerintah Cabut Izin Perusahaan Surya Darmadi

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) meminta Kementerian ATR/BPN mengevaluasi dan mencabut izin perusahaan Surya Darmadi.