Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Aset-aset properti milik Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), yaitu tanah yang tersebar di berbagai wilayah, seluas 588,1 hektar, akan segera dikelola Badan Pengelola Bantuan Perumahan (Bapertarum) Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.Tanah-tanah yang dilirik Departemen Pemukiman, memiliki nilai jual sekitar Rp 152,9 miliar. Lahan-lahan tersebut tersebar di sembilan wilayah, yaitu Jakarta, Bandung, Lampung, Balikpapan, Medan, Pontianak, Surabaya, Semarang dan Ujung Pandang. Sebagian besar terletak di wilayah Jakarta dengan luas mencapai 237,4 hektar. "Jika aset-aset itu diserahkan secara gratis, maka sejumlah tanah tersebut akan digunakan untuk pembangunan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah," kata Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Soenarno kepada Tempo News Room di Jakarta, Senin (26/1) siang.Ada dua opsi yang hingga saat ini masih dibahas BPPN, apakah aset-aset tersebut akan diserahkan secara gratis sesuai dengan permintaan Menkimpraswil beberapa waktu lalu atau diserahkan dengan pembayaran sebesar 20 persen, yang dananya akan diambil dari Bapertarum."Tapi jika dibeli dengan dana Bapertarum sebesar 20 persen dari harga standar, maka aset tersebut akan dikelola Bapertarum ini," katanya. Sampai saat ini, kata Soenarno, belum ada kesepakatan antar BPPN dengan pemerintah mengenai hal tersebut. "Tapi kami sudah mengajukan surat ke Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dan Menko Perekonomian mengenai hal ini," tuturnya. "Sidang kabinet beberapa waktu lalu juga telah membahas mengenai hal tersebut".Hingga saat ini pihak Depkimpraswil telah menerima data-data tanah yang ditawarkan BPPN selaku pemilik aset-aset properti yang ditawarkan kepada pemerintah. "Kita sudah cek, sekitar 60 persennya layak untuk kita pakai," ujarnya.Mengenai pembentukan Perusahaan Induk Properti, Soenarno menyatakan, Holding Company ini memiliki tugas yang berbeda dengan pengelolaan Bapertarum. "Saya ikut mendengarkan pembahasan Induk Properti ini, tapi saya tidak kompeten menjelaskan itu, yang pasti agak berbeda tugasnya dengan pengelolaan kami," katanya. Sebelumnya, Soenarno menyebutkan, hingga saat ini, salah satu pekerjaan yang menjadihambatan pembentukan perusahaan induk tersebut hanya masalah administrasi. "Sekarang tinggal masalah administrasinya sendiri dan administrasidi Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK)," ujar Soenarno. "Kita sudah sampaikan surat ke KKSK untuk dapat segera kita ambil," imbuhnya. Dihubungi terpisah, Direktur Pembiayaan Depkimpraswil Agoes Widjanarko mengatakan, pihaknya menargetkan dapat mengambil alih tanah-tanah itu pada awal tahun ini. Tapi, sebelumnya Depkimpraswil akan melakukan penelitian terlebih dahulu atas status tanah itu. Agar di kemudian hari tidak terjadi sengketa atas tanah tersebut. "Jangan sampai kita membeli kucing dalam karung," kata Agoes beberap waktu lalu.Hanya saja, menyikapi sikap BPPN yang terkesan mempersulit proses pembelian, akhirnya ia menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga penyehatan itu. Sehingga, Depkimpraswil tidak mau berharap banyak lagi kepada BPPN. Saat ini pihaknya lebih berkonsentrasi untuk membentuk lembaga keuangan non bank untuk mendanai pembangunan perumahan nasional (National Housing Fund). Danto - Tempo News Room
Iklan
