Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Ekonom Utama Bank Dunia untuk Indonesia, Bert Hofman, menyambut baik upaya DPR membentuk pansus untuk menyelidiki kasus BNI dan BRI. Menurutnya, itu merupakan upaya yang sangat baik. "Indonesia memang memerlukan (pansus) itu," katanya kepada Tempo News Room usai acara pemaparan "Kondisi Makro Ekonomi Indonesia 2003-2004 Menurut Bank Dunia" di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Senin (8/12) siang. Dalam pandangan Hofman, salah satu upaya yang efektif dalam mengatasi permasalahan yang ada dalam perbankan adalah dengan secara umum menciptakan kondisi keterbukaan yang lebih baik di Indonesia. "Maksudnya kondisi dimana selalu ada fungsi kontrol dan pengawasan terhadap segala hal. Dalam kasus BNI dan BRI kita bisa melihat bagaimana peranan media dalam membongkar kasus itu. Selanjutnya tentu dibutuhkan peranan berbagai pihak termasuk politisi," urai Hofman. Bank Dunia sendiri, menurut Hofman, prihatin terhadap kasus yang menimpa kedua bank tersebut. Menurutnya, sudah selayaknya Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan nasional dan pemerintah sebagai pemilik bank, melakukan tindakan. "Saatnya pemerintah sebagai pemilik bertindak selayaknya pemilik dan Bank Indonesia sebagai pengawas bertindak layaknya pengawas. Pernyataan sudah dikeluarkan dan langkah sudah diambil. Kita tinggal lihat dan tunggu," katanya. Pemerintah seharusnya mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa kepercayaan kepada sistem perbankan nasional tidak terpengaruh, selain tentunya terbuka dan tegas dalam proses penyelesaiannya. "Ini penting untuk mengirim sinyal kepada pasar dan memulihkan kepercayaan," kata Hofman. Untuk jangka pendek, sebagai langkah awal penyelesaian, Bank Dunia dalam laporannya yang berjudul "Beyond Macro Economic Stability" harus secara proaktif mengimplentasikan upaya meningkatkan sistem internal kontrol dan standar prosedur operasi di bank, terutama bank milik pemerintah. Ini terkait dengan pandangan Bank Dunia yang melihat permasalahan utama ada pada kelemahan kontrol internal yang ini dibuktikan dengan masih adanya kesempatan untuk melakukan kolusi antara pegawai bank dan pihak ketiga. Permasalahan menyangkut ini, kata Hofman, menjadi begitu penting terkait dengan peningkatan tingkat kredit macet di beberapa bank milik pemerintah. "Ini bisa menimbulkan keraguan apakah ini merupakan kasus hanya pada suatu bank atau menjadi problem yang menjangkiti perbankan Indonesia," katanya. Amal Ihsan - Tempo News Room
Iklan
