Perubahan kinerja PT Perhutani dari pendekatan keuntungan konvensional ke pendekatan aspek ekologis dan sosial dalam pengelolaan hutan di pulau Jawa akan sulit dilaksanakan. Tahap awalnya akan sangat memberatkan, kata Elfian Effendi, Direktur Eksekutif Greenomics, usai seminar nasional Mencari Solusi Pengelolaan Hutan di Jawa di Gedung BPPT, Jakarta, Selasa (10/10).
Dalam pendekatan kinerja yang baru, Perhutani menurut Effendi perlu membangun mekanisme konsultasi publik yang disepakati oleh kelompok-kelompok yang berkepentingan misalnya masyarakat, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), pemerintah dan tokoh-tokoh mayarakat. Selain tidak bersikap defensif, Perhutani juga harus mampu menganalisis kepentingan-kepentingan dari hasil konsultasi tersebut termasuk biaya dan manfaatnya.
Hal senada juga disampaikan Marsanto, Direktur Perhutani dalam makalahnya. Pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap sumber daya hutan cenderung semakin meningkat, seperti LSM, perguruan tinggi, lembaga donor dan pengusaha, tulisnya. Sehingga ini membutuhkan kearfian semua pihak untuk menyikapi permasalahan hutan di pulau Jawa. Seperti diketahui saat ini Perhutani mengelola 85 persen hutan pulau Jawa seluas 2,73 juta hektar.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup, Nabiel Makarim, mengatakan usaha pengelolaan hutan memang tidak mudah. Banyak pihak-pihak yang terlibat bertujuan untuk mencari keuntungan dan memiliki motif politik tertentu. Selain itu, ia mengungkapkan ada aparat hukum yang terlibat dalam perusakkan hutan.
(Edy Can-Tempo News Room)
